Alternative Campaign

Facebook 'rasa' Microsoft Excel

2011-07-03T12:57:00.000-07:00

Buat sahabat yang gemar ber facebook ria, namun sering kesulitan pada hari-hari kerja di kantor, nah.. berikut mungkin menjadi solusi tepat untuk terus dapat mengetahui aktivitas teman-teman di facebook walau sedang satu ruangan dengan pimpinan (bos) he..he

Adalah hardlywork.in yang menyediakan layanan akses facebook seperti terlihat sedang bekerja dengan Microsoft Office Excel. tampilannya seperti terlihat dibawah ini ;

Silahkan sobat mencoba dengan mengunjungi website berikut ini dan www.hardlywork.in/spreadsheet dan lalu tekan tombol Gimme dem spreadsheets! untuk mengizinkan akses keakun facebook sobat. selamat mencoba

Mendulang Senyum dari Tamiang

2010-12-10T08:54:00.000-08:00

“Jangan Takut dan Menangis, Bencana Ini Kita Sendiri yang Membuatnya!”

tuhoe | Aceh Tamiang - Hampir seluruh daerah di Nanggroe Aceh Darussalam punya cerita dan kenangan tersendiri, mulai dari yang menggembirakan hingga menyedihkan. Demikian halnya dengan Aceh Tamiang. Jika tsunami akhir Desember 2004 menjadi cerita Aceh secara keseluruhan, di Tamiang, mereka memiliki cerita lain yang punya kemiripan dengan tsunami sebagai kisah duka akhir tahun selain tsunami itu sendiri.
Kisah yang tepatnya terjadi pada 21 Desember 2006 itu menjadikan hampir sebagian wilayah Aceh Tamiang tenggelam oleh banjir bandang. Sejumlah infrastruktur kepemerintahan, sarana dan prasarana pendidikan, luluhlantak diterjang arus. Namun, masyarakat Tamiang bukanlah masyarakat cengeng. Sebagai bangsa Aceh, mereka mencoba mengais sampah mengumpul ranting (karena kayu besar habis ditebang), lalu membangun gubuk untuk tempat berteduh.

Sekarang, masyarakat korban mulai mendulang senyum, hasil dari musibah akhir tahun. Lantas apa kata masyarakat dan kearifan di sana?
Seorang masyarakat Aceh Tamiang, Uria, mengatakan, sesuatu tidak akan datang jika tidak diundang, demikian dengan musibah. Bencana ini, kita sendiri yang membuatnya,” ungkap Uria kepada aktivis JKMA Aceh saat bertemu di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.

Kebijakan yang dimaksudkan Uria adalah pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari Jakarta. Masyarakat di bawah rezim Soeharto kala itu dengan bebas terang-terangan mengurus HPH untuk dapat menggilas hasil hutan, tanpa peduli imbas yang akan diperoleh masyarakat daerah.

Namun, sejak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengatakan kebijakan moratorium logging (jeda penebangan), kebahagiaan akan hutan KEL pun terbersit. Uria menilai kebijakan itu patut mendapat sambutan mesra dari masyarakat. Akan tetapi, dia masih mengeluh akan apa yang sedang berlaku di wilayahnya. Dihapuskannya HPH, masyarakat di sana mendapatkan kebijakan lain, yakni koperasi.

“Lahan di sini kembali akan dibuka, artinya hutan kembali akan ditebang. Koperasi itu sebanding atau seimbang dengan pembukaan lahan di sini. Ini berarti pembukaan lahan sesuai data-data koperasi,” bebernya sembari enggan menyebutkan nama koperasinya.
Yang sangat disayangkan oleh Uria adalah pembukaan lahan atas nama koperasi itu dilakukan dengan tanda tangan palsu dan tanpa musyawarah dengan masyarakat setempat. Masyarakat kembali dijadikan objek proyek yang akan memperoleh imbas dari kebijakan sepihak. Masyarakat, oleh agen proyek dan agen kebijakan, hanya ditempatkan dalam proposal sebagai kata “Kerja Sama” bukan “Peran-Serta.” Artinya, masyarakat diajak bekerja sama untuk menyukseskan sejumlah proyek agen dengan satu tindakan, yaitu DIAM. Sedangkan harapan masyarakat dapat berperan serta agar sesuatu hasilnya dapat dirasakan bersama hanya menjadi wacana pemanis kata.

Tentang kebijakan koperasi itu, Uria mengungkapkan, “Untuk menutupi data-data, mereka (pihak koperasi-red) terlebih dahulu membuka lahan di sini. Berdasarkan informasi dari Koperindag, mereka ingin membuka pola PIR, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu.”
Terkait itu, Uria sangat berharap kepada pemerintah Aceh Tamiang untuk tidak tutup mata. Menurut dia, jika Pemda tidak membuat program pembangunan berdasarkan wawasan bencana, pembangunan signifikan yang sering dikoar-koarkan Pemda tidak akan tercapai. Setiap tahunnya Pemda hanya membuang-buang dana pembangunan, tapi hasilnya nihil.

Dia mengharapkan kepada Pemda tiga Kabupaten, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, untuk masalah hutan KEL ini, mesti menjalin kerja sama.
“Selama mereka, ketiga kabupaten itu, tak ada sinkronisasi untuk melakukan reboisasi secara bersama, maka Aceh Tamiang akan tenggelam setiap tahunnya. Sebab, Tamiang merupakan daerah paling rendah dari tiga kabupaten tadi, mungkin juga dari seluruh kabupaten di Aceh,” cetusnya.
Menilai itu, dia menambahkan, adalah percuma pemerintah ikut-ikutan masyarakat bersedih melihat bencana yang terjadi, sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan air mata pejabat, tapi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Karena itu, saya katakan kepada masyarakat, tak perlu takut. Dan kepada pejabat tak perlu sedih. Bencana ini kita sendiri yang membuatnya,” tandas Uria.(her/gun)
Laporan Bestari Raden. Aktivis Lingkungan, dan mantan Koord. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Sumber : www.jkma-aceh.org

Foto Lokasi Bencana Letusan Merapi

2010-10-28T07:22:00.000-07:00

Sumber Foto : http://www.facebook.com/jogjaku

Lereng Merapi Bisa Tenggelam Jika Kubah Lava Runtuh

2010-10-27T10:17:00.001-07:00

'Ancaman' dari Letusan Gunung Berapi

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN – Kubah lava baru yang tercipta dari erupsi Gunung Merapi, Selasa (26/10) lalu dilaporkan tidak stabil. Kubah baru tersebut berpotensi runtuh karena berdiri di atas batuan kubah lava yang terbentuk pada erupsi Merapi tahun 1911.

Jika ketidakstabilan itu terjadi, maka besar kemungkinan material vulkanik yang diperkirakan berbobot 7,5 juta meter kubik akan menenggelamkan kawasan di bawah lereng Gunung Merapi. Ancaman bahaya tersebut disampaikan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Subandriyo dalam jumpa pers, Rabu (27/10) malam ini.

Menurutnya, kubah bentukan tahun 2010 ini memang tidak stabil karena letaknya tidak berada pada ruang yang cukup aman. Kubah baru tersebut terbentuk di sela-sela kubah bentukan tahun 1911 yang kondisi bebatuannya sudah sangat lapuk.

Yang mencemaskan lanjut dia, posisi kubah 1911 itu sudah mengalami kemiringan akibat bebatuannya dimakan usia. ‘’Dengan kondisi seperti ini, kubah baru sangat tidak aman, tidak stabil dan rawan runtuh,’’ tegasnya.

Jika ini terjadi, maka kubah lama tahun 1911 dapat runtuh dan kemudian menyeret kubah 2010 yang kemudian dapat menyeret kubah hasil letusan 1997 dan 2006 yang posisinya di atasnya. Melihat bahaya tersebut, BPPTK merekomendasikan agar perkampungan di daerah Kinahrejo dan Umbulharjo harus segera dikosongkan.

‘’Jika kubah tersebut runtuh, maka material batu dan pasir akan mengalir ke Kali Kuning dan Krasak yang mengepung perkampungan tersebut,’’ tegasnya.
Sumber : www.static.republika.co.id

Foto Jenazah Mbah Maridjan Bersujud

2010-10-27T05:29:00.000-07:00

Sumber Foto : www.tribunnews.com

Obama Turut Sedih Atas Bencana Tsunami Mentawai

2010-10-27T04:59:00.000-07:00

Presiden AS Barack Obama turut bersedih atas terjadinya bencana gempa dan tsunami di Sumatera Barat. Dia pun berjanji bahwa Amerika Serikat akan membantu dalam bentuk apapun.

"Michelle dan saya sangat sedih atas hilangnya nyawa, cedera, dan kerusakan yang telah terjadi akibat gempa dan tsunami di Sumatera Barat," kata Obama didampingi istrinya Michelle Obama, Rabu (27/10/2010).

Di sisi lain, Obama memuji ketabahan masyarakat Indonesia yang luar biasa, dan komitmen pemerintahnya yang secara cepat membantu para korban.

"Sebagai teman dari Indonesia, Amerika Serikat selalu siap untuk membantu dengan cara apa pun," tambah Obama sebagaimana dikutip AFP.

Informasi terakhir, gempa dan tsunami yang melanda Mentawai mengakibatkan 154 orang tewas dan sekitar 400 orang hilang. Ratusan rumah warga, fasilitas pendidikan dan umum mengalami rusak berat.

Gempa berkekuatan 7,2 SR yang terjadi pada Senin (25/10/2010) malam lalu itu, memicu gelombang tsunami setinggi tiga meter dan menyapu 10 desa.

Juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs mengatakan dia tidak sadar akan ada bencana, karena pada bulan November nanti Obama dijadwalkan berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari kunjungan pertama ke Asia Tenggara.| Padang Today

Gambar Gunung Sinabung Meletus

2010-08-29T03:50:00.000-07:00

A file picture of Indonesia’s Mount Sinabung Volcano.

lcano spews smoke into the air city of Medan, North Sumatra. Photograph: Tarmizy Harva/Reuters

Mount Sinabung volcano spews smoke into the air outside the city of Medan, North Sumatra. Photograph: Tarmizy Harva/Reuters

Foto : Khairul Ikhwan/detik.com

Penyelamatan Leuser Tanggungjawab Dunia

2010-07-04T08:44:00.000-07:00

Upaya penyelamatan ekosistem kawasan Leuser di Provinsi Aceh tidak hanya menjadi tanggungjawab penduduk Aceh tapi juga masyarakat internasional, kata Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda.

"Leuser telah ditetapkan sebagai `paru-paru` dunia karenanya masyarakat internasional juga memiliki tanggungjawab yang sama dalam melestarikan kawasan ini," katanya di Kutacane, ibukota Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu.

Hal itu disampaikan dihadapan ribuan masyarakat dan simpatisan Partai Golkar yang menghadiri pembukaan Rapat kerja daerah (Rakerda) partai tersebut.

Oleh karena itu, Sulaiman Abda yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Aceh minta para pihak yang diberikan "amanah" untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) harus melakukan aksi nyata yakni pemberdayaan masyarakat yang bermukim di dekat gunung Leuser.

"Ekonomi masyarakat terutama yang bermukim di kaki gunung Leuser itu perlu segera diberdayakan, sehingga mereka memiliki tanggungjawab bersama dalam menjaga keselamatan Leuser, dengan tidak menebang atau toleransi kepada siapapun yang akan mengusik keselamatan Leuser," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) mengeluarkan data kerusakan Leuser dalam lima tahun terakhir (2005-2009) mencapai seluas 36 ribu hektare.

Data BPKEL menyebutkan pada awal 2005 luas tutupan hutan di KEL 1.982.000 hektare dan akhir 2009 mengalami deforestasi, sehingga luasnya menjadi 1.946.000 hektare .

BPKEL memperoleh data kerusakan hutan dengan menggunakan salah satu metode penginderaan jauh, yaitu interprestasi citra satelit, yakni LANDSAT (USGS/NASA) tahun 2005-2009.

Dipihak lain, Sulaiman Abda mengimbau masyarakat dan pemerintah terutama yang wilayahnya sebagai tempat letaknya Leuser, seperti Kabupaten Aceh Tenggara, juga memiliki kepekaan tinggi dalam upaya menyelamatkan Leuser.

"Jangan sampai bencana terjadi akibat ulah kita menebang pohon dan merusak lingkungan lainnya. Kalau Leuser terus dirambah maka saya khawatir bencana bisa menimpa masyarakat, terutama mereka yang bermukim di KEL," katanya.

Hutan KEL saat diharapkan bisa menjadi salah satu "produk" pendapatan masyarakat dan Aceh khususnya melalui program perdagangan karbon yang telah digagas Pemerintah Aceh bersama dunia internasional.

Pembukaan areal kebun dan lahan pertanian masyarakat merupakan keharusan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tapi dengan tidak merusak lingkungan dan perambahan hutan, kata Sulaiman Abda. Source : Antaranews.com

Irwandi : Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Lokal

2010-05-18T13:09:00.000-07:00

Bahriar Syah | The Globe Journal

Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan betapa pentingnya menjaga pengelolaan hutan secara adil dan manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Hak-hak masyarakat lokal atas hutan harus diakui secara internasional.

Hal itu dikatakannya saat konferensi pers Governor's Climate and Forest (GCF) Task Force Meeting di Banda Aceh, Senin (17/5). Dalam kesempatan itu, Irwandi juga didampingi William Boyd, GCF Senior Advisor and Project Land serta Anthony Brunello, Chairman GCF California.
Irwandi menambahkan, pertemuan yang akan berlangsung mulai 17-22 Mei 2010 tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di California, Amerika Serikat. Sebelumnya belum ada hasil konkret, pertemuan di Aceh untuk merumuskan sesuatu sampai ada hasilnya, ujarnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa masalah penting yang akan dirumuskan diantaranya, memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal atas hutan untuk diakui oleh nasional dan dunia internasional dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).

Forum ini juga membahas bagaimana teknik menghitung stok karbon dan merumuskan kebutuhan dalam implementasi REDD, ujarnya.

Menurut Irwandi, Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk menjaga hutan sebagai bagian dari penyelamatan lingkungan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Aceh telah memberlakukan Moratorium Logging sejak Juni 2007 lalu.

Saya juga ikut menggagas forum GCF ini, mengusulkan negara yang menjaga hutan harus mendapat penghargaan dan perhatian serius dari dunia, ujarnya.

Forum GCF ini menjadi penting buat Aceh yang sedang menjalankan program Aceh Green, sebagai upaya untuk membuka kerja sama Aceh dengan masyarakat nasional dan internasional. Juga memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola dan menjaga hutan.

Sementara itu, Penasihat Senior GCF William Boyd mengatakan, dalam pertemuan ini para gubernur akan bertukar pikiran dan diskusi tentang daerahnya. Semua dilakukan untuk menemukan sebuah formula dalam menjaga lingkungan secara global. Mereka juga membicarakan benefit dan kepentingan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan, ujarnya.

Deputy Secretary for Climate Change and Energy at California Natural Resources Agency, Anthony Brunello yang mewakili Gubernur California menyebutkan salah satu yang menarik adalah hadirnya tiga perwakilan dari negara, Brazil, Amerika Serikat dan Indonesia, yang punya corak daerah masing-masing dengan bermacam-macam partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga hutan.

Nanti dirumuskan bagaimana standar dan kriteria yang baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. kata Anthony

Menurut Anthony, pertemuan di Aceh ditunggu hasilnya oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama negara yang tergabung dalam GCF. Masyarakat California misalnya, sangat menunggu hasil dari GCF Aceh, untuk mengetahui apa yang diberikan kepada mereka setelah berjasa menjaga hutan lokalnya.

Ketua Panitia GCF Taskforce Metting 2010, Husaini Syamaun menjelaskan, forum enam bulanan tersebut adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan, sebelumnya diselenggarakan di Brazil dan California (Amerika Serikat).

GCF awalnya digagas oleh sembilan gubernur/negara bagian yang peduli lingkungan dan hutan dari tiga negara tersebut. Seiring waktu, beberapa daerah kemudian bergabung.

Ada beberapa negara yang ingin bergabung dalam taskforce kali ini, seperti wakil dari Meksiko, Nigeria, Kanada, Liberia dan Malaysia, ujar Syamaun.

GCF 2010 diikuti oleh delegasi dari 14 provinsi/negara bagian, yaitu Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Indonesia). Sementara dari Amerika Serikat hadir perwakilan dari California, Wisconsin, dan Illinois. Brazil mengirim perwakilan dari Acre, Amapa, Amazonas, Matto Grosso, dan Para. Utusan dari Cross River (Nigeria), dan Campeche (Mexico) juga turut serta.

GCF Akan Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Hutan

2010-05-18T00:38:00.000-07:00

BANDA ACEH - Perwakilan gubernur dari berbagai negara yang tergabung dalam Forum Gubernur Peduli Perubahan Iklim dan Perlindungan Hutan (Governors’ Climate and Forest Task Force - GCF) akan memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal di sekitar hutan. Sedangkan bagi Aceh, forum ini juga akan membuka kesempatan memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh di tingkat internasional.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (17/5). “Forum ini akan membuka kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh di tingkat internasional, termasuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat lokal,” katanya, yang dalam pertemuan GCF ketiga ini bertindak sebagai tuan rumah.
Menurut Gubernur Irwandi Yusuf, berkat usaha keras selama ini, Aceh memang telah diperlakukan secara adil dalam berbagai negosiasi pelestarian alam dan implementasi Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD). “Salah satu indikatornya, rumusan ‘standar dan kriteria’ yang telah dihasilkan beberapa waktu lalu di Amerika Serikat, memuat substansi tentang pengakuan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan,” katanya.

Dalam konferensi pers yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Gubernur Irwandi Yusuf didampingi oleh Kepala Bapedal Aceh Husaini Syamaun, Kepala Sekretariat Aceh Green Yakob Ishadamy, Penasihat Senior GCF William Boyd, Deputy Secretary for Climate Change and Energy at California Natural Resources Agency Anthony Brunello, dan Koordinator GCF dari Brazil Ernesto.

Gubernur Kalifornia Arnold Schwarzenegger yang sebelumnya dilaporkan akan turut ambil bagian dalam pertemuan di Aceh ini, ternyata tidak bisa hadir. Sementara Anthony Brunello yang mewakili Arnold memohon maaf atas ketidakhadiran mantan bintang film itu, meski telah dijadwalkan sebelumnya. “Pertemuan di Aceh ini, ditunggu hasilnya oleh masyarakat di seluruh dunia,” katanya.

Ingin bergabung
Sementara itu, Ketua Panitia GCF Taskforce Meeting 2010, Husaini Syamaun dalam konferensi pers tersebut menjelaskan, forum enam bulanan ini adalah ketiga kalinya dilaksanakan yang akan berlangsung hingga Sabtu (22/5) mendatang. “Sebelumnya diselenggarakan di Brazil (Amerika Latin) dan di California (Amerika Serikat),” katanya.

GCF awalnya digagas oleh sembilan gubernur/negara bagian yang peduli lingkungan dan hutan dari tiga negara tersebut. Seiring waktu, beberapa daerah kemudian bergabung. “Ada beberapa negara yang ingin bergabung dalam taskforce kali ini, seperti wakil dari Meksiko, Nigeria, Kanada, Liberia, dan Malaysia,” ujar Husaini.

Dikatakan, GCF 2010 adalah program yang melibatkan pemerintahan tingkat tinggi yang memfokuskan pada upaya melanjutkan implementasi MoU sektor kehutanan 2008 yang telah ditandatangani oleh Gubernur negara bagian Amerika Serikat (Kalifornia, Illionis dan Wisconsin), Brazil (Amapa’, Amazonas, Mato Grosso dan Para’), dan Indonesia (Aceh dan Papua) di Governors’ Climate Change Summit Los Angeles.

GCF 2010 diikuti oleh delegasi dari 14 provinsi/negara bagian, yaitu Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Indonesia). Sementara dari Amerika Serikat hadir perwakilan dari California, Wisconsin, dan Illinois. Brazil mengirim perwakilan dari Acre, Amapa, Amazonas, Matto Grosso, dan Para. Utusan dari Cross River (Nigeria), dan Campeche (Mexico) juga turut serta.

Menurut panitia, beberapa agenda GCF yang telah dijadwalkan, antara lain, pertemuan antara delegasi tetap dengan stakeholder dan masyarakat lokal pada 20 Mei mendatang, fieldtrip ke Ulu Masen, dan terbang rendah dengan menggunakan pesawat untuk melihat kawasan ekosistem Leuser dan Ulu Masen pada hari terakhir pertemuan, Sabtu (22/5) mendatang. Original Link : www.serambinews.com

Irwandi: Jeda Tebang Cuma Soal Nyali

2010-05-17T15:00:00.000-07:00

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan akan membahas deklarasi jeda terbang (moratorium logging) dengan gubernur-gubenur yang wilayahnya kaya hutan dalam forum gubernur untuk iklim dan hutan (Governors's Climate and Forest) atau GCF di Banda Aceh. "Kita lihat nanti," ujar Gubernur Irwandi pada Tempo, Senin (17/5). "Kami tak akan memaksa."

Irwandi mengatakan sejatinya memberlakukan jeda tebang bukanlah sesuatu yang sulit. "Itu cuma masalah nyali aja," kata Irwandi yang sudah mengumumkan kebijakan jeda tebang sejak 2007. "Aku nggak kenal HPH. Mau dibilang melabrak aturan nasional atau internasional atau apa biar. Nggak mau dengar aku HPH. Pembawa bencana!"

Menurut Irwandi semestinya program jeda terbang ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat untuk mengurangi emisi sampai 25% hingga 2012. "Tak ada alasan lain kecuali melindungi hutan," ujar Irwandi. Ia mengaku tak mau memaksa sejumlah sejawatnya yang memiliki hutan untuk bergabung. Sebab, kata dia, krisis yang terjadi selama ini seperti banjir dan kekeringan hanya bisa diselesaikan dengan hutan.

"[Itu] kalau mereka tak mau mengalami krisis yang sama," ujar Irwandi. Dijadwalkan hadir dalam forum ini Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Atururi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Aceh saat ini memiliki hutan seluas 3 juta hektare adapun Papua 10 juta hektare.

Forum gubernur ini menjadi penting buat Aceh yang sedang menjalankan program Aceh Green, sebagai upaya untuk membuka kerja sama Aceh dengan masyarakat nasional dan internasional. Juga memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola dan menjaga hutan.

Dalam pertemuan ini diharapkan para gubernur akan bertukar pikiran dan diskusi tentang daerahnya. Semuanya dilakukan untuk menemukan sebuah formula dalam menjaga lingkungan secara global. Forum yang diikuti lebih dari 150 peserta ini digelar sampai 22 Mei 2010. Original Link : www.tempointeraktif.com

Aceh Siap Masuki Pasar Karbon ??

2010-05-17T13:52:00.000-07:00

BANDA ACEH - Isu pemanasan global telah menarik perhatian masayarakat internasional terhadap perlunya pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Isu itu tak pelak membuat Indonesia menjadi perhatian dunia karena memiliki potensi hutan yang luas. Dunia berharap Indonesia turut serta dalam upaya meredam pemanasan global tersebut. Salah satunya lewat skema Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Perusakan Hutan (REDD).

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan bahwa secara validasi sudah memungkinkan bagi Aceh untuk menggelar perdagangan karbon (REDD). Salah satunya di Ulu Masen, kawasan hutan seluas 750.000 hektar. "Kita sudah terikat kontrak," ujar Irwandi di sela-sela pembukaan forum Governors' Climate and Forest Taskforce (GCF) di Banda Aceh, Senin (17/5). Kontrak proyek REDD itu diteken dengan Merrill Lynch International, yang kini dibeli Bank of America. Proyek ekosistem itu kini nyaris rampung. "Sudah 85%," katanya.

Kalaupun ada kendala itu karena masalah dana. Maklumlah proses itu tergantung karena urusan sertifikasi. "Kita butuh dana Rp 20 miliar buat melaksanakan (sertifikasi) itu, mengontrak tenaga ahli," tuturnya. Jika proses sertifikasi ini lancar maka dua tahun lagi Aceh akan mendapat dana dari menjual karbon senilai Rp 94 miliar. Irwandi mengatakan pilihan jatuh kepada Merrill Lynch karena bersedia membeli karbon dengan harga US$ 4 per ton.

Selain Ulu Masen, Aceh juga punya proyek lain di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. "Proyek ini masih dalam pembangunan," kata Kepala Sekretaris Aceh Green M. Yakob Ishadamy. Aceh Green merupakan lembaga yang mengembangkan visi progresif tentang arah baru pembangunan Aceh pascakonflik dan bencana tsunami. Bedanya dengan Ulu Masen, kata Yakob, proyek Leuser belum diaudit.

Ditanya soal adanya hambatan di tingkat nasional, Gubernur Irwandi mengaku tak tahu. "Itu urusan nasional," katanya. Semestiya kata dia pemerintah justru ingin mempercepat proses REDD. "Kalau melihat kebijakan [pemerintah pusat] Presiden SBY sejalan dan ingin sekali mempercepat," kata Irwandi. Bagaimana dengan Departemen Kehutanan? "Ya, semestinya sejalan dong dengan presiden."

Adapun skema lain yang digelar Aceh guna mendapatkan kompensasi karbon antara lain dengan mengembangkan Proyek Energi Geothermal di Seulawah Agam bekerjasama dengan pemerintah Jerman. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini diharapkan rampung pada 2015 dengan menghasilkan kapasitas sebesar 60-250 MWe. "Dari reboisasi dan HTI, kami juga dapat (dana kompensasi) itu," ujarnya.

Original Link : www.tempointeraktif.com

Masyarakat Adat Minta Kejelasan Hak Prarealisasi REDD

2010-05-17T01:26:00.000-07:00

Masyarakat adat di kawasan Ulu Masen Aceh, meminta pemerintah memperjelas kompensasi yang akan mereka peroleh sebelum program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi atau perdagangan karbon berbasis hutan direalisasikan.

"Tanpa REDD, kami juga tetap menjaga hutan. Yang harus jelas dulu adalah permasalahan hak ulayat," kata Imeum Mukim asal Aceh Jaya , Anwar Ibrahim di Banda Aceh, Sabtu.
Sejumlah imeum mukim dari lima kabupaten di kawasan Ulu Masen ikut dalam dialog publik guna membahas tentang pemahaman masyarakat terutama imuem mukim dan tokoh adat Aceh tentang REDD.

Imeum Mukim dari Pidie Jaya Abdul Hadi Zakaria mengatakan, selama hak dan wewenang Imeum Mukim tidak ada aturan yang jelas maka akan berdampak pada masyarakat.

Keberadaan mukim di Aceh sudah sejak lama. Mukim termasuk dalam sistem pemerintahan yang berada langsung di bawah camat membawahi beberapa gampong atau kampung mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

"Pastikan kebijakan yang berdampak pada kepentingan masyarakat harus betul-betul dipertimbangkan dan mengikutsertakan masyarakat," kata Abdul Hadi.

Menurut para imeum mukim yang hadir dalam dialog tersebut, mereka belum paham tentang REDD dan kompensasi yang akan diterima masyarakat sekitar hutan.

Bahkan ada kekhawatiran bahwa realisasi REDD akan menghambat masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu karena mereka sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil hutan.

Tetap utamakan
Terkait kekhawatiran masyarakat tersebut, tim ahli Task Force REDD, Wibisono mengatakan bahwa Pemerintah Aceh bagaimanapun tetap mengutamakan masyarakat.

"Yang paling penting bagi pemerintah bagaimana masyarakat mendapatkan kompensasi dan kedaulatan mereka atas hutan tetap terjaga," kata Wibisono.

Sementara itu, Patrick Anderson dari Forest Peoples Programme (FPP) mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah sudah mensosialisasikan REDD kepada masyarakat.

"Harusnya sejak dua tahun lalu atau setelah disepakati tentang perdagangan karbon dan hutan Aceh masuk dalam proyek ini, masyarakat sudah mendapat sosialisasi," ujar Patrick.

Menurut Patrick, yang paling penting adalah pemerintah melakukan pendekatan pada masyarakat tanpa ada pemaksaan agar mereka paham dan setuju dengan proyek REDD.

"Tanpa dukungan masyarakat adat proyek ini akan sulit berjalan dan bisa saja terjadi permasalahan ke depan," demikian Patrick.
original link : antaranews.com

Erosi Krueng Pase Makin Parah, Tanggul Ambruk Capai 600 Meter

2010-05-17T01:12:00.000-07:00

LHOKSUKON - Dalam beberapa waktu terakhir, erosi Krueng Pase makin parah. Akibatnya, panjang tanggul yang ambruk di sepanjang sungai itu khususnya di Desa Tanjong Mesjid Kecamatan Samudera, Aceh Utara sudah mencapai 600 meter. Kondisi itu membuat warga sekitar sungai tersebut khawatir diterjang banjir, karena sebagian tanggul sudah ambruk total.

Amatan Serambi di Dusun Kemala desa itu, jarak tanggul yang sudah ambruk dengan rumah warga hanya sekitar tiga meter lagi dan bagian tanggul hanya tinggal sekitar meter lagi. Lebih parah lagi di dusun Tekat Makmur, dimana bagian tanggul di samping rumah warga yang berjarak tiga meter telah putus total. Kondisi itu akan semakin bertambah jika tak segera ditangani.

“Tanggul ini mulai ambruk tanggul sejak dua tahun lalu, tapi selama sering banjir dan musim hujan kondisinya makin parah. Apalagi tanah disepanjang sungai itu sangat gembur. Sehingga, jika hujan panjang tanggul yang ambruk terus bertambah. Bahkan, akhir-akhir ini hewan ternak juga sudah jarang melintasi pinggir tanggul itu. “Kami tidak tahu mengadu kemana supaya tanggul ini segera diperbaiki,” kata Wardiah (50) warga setempat.

Keuchik Tanjong Mesjid Affandi Ilyas kepada Serambi, Minggu (16/5) mengatakan masalah itu sudah disampaikan ke muspika agar diteruskan ke dinas terkait. Karena jika tidak ditangani secepatnya, katanya, dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan warga. Sebab, ketika banjir bukan hanya Kecamatan Samudera yang terendam, tapi Kecamatan lain seperti Syamtalira Bayu, dan Blang Mangat dan Meurah Mulia juga ikut terendam.

“Akibat erosi, lebih 100 meter sudah tanah warga ambruk ke sungai. Persoalan ini akan terus bertambah jika tak segera ditangani,” kata Keuchik seraya menrincikan rumah yang terancam ambruk itu masing-masing milik Wardiah, Yasin, Abdurahman, Adi, Dabariah, Lidansyah, Amansyah, Hanafiah, Khadijah dan M Kasem.

Wakil Ketua Komisi B DRPK Aceh Utara Tgk Abdul Hadi yang meninjau lokasi itu, kemarin, mengatakan setelah menerima pengaduan warga secara lisan, pihaknya telah meminta Bupati melalui dinas terkait untuk mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Pengairan Aceh agar masalah itu segera ditangani. “Kita telah merespons desakan warga dan kita berharap dalam waktu dekat dinas pengairan provinsi segara mencari solusi, agar erosi tak bertambah,” harapnya.

Original Link : Serambinews.com

Membedah Rencana Implementasi dan Perdebatan REDD

2010-05-13T15:31:00.000-07:00

Jakarta (2/4) – REDD dapatlah dilihat sebagai kegagalan negosiasi mengurangi dampak perubahan iklim generasi kedua post 2012. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh WALHI dalam konfrensi pers “Membedah Rencana Implementasi dan Perdebatan REDD” di Indonesia. Berry Nahdian Forqan selaku direktur eksekutif nasional WALHI menyatakan “ salah satu alasan mengapa pembicaraan REDD berjalan begitu cepat, hal ini dikarenakan ada sejumlah uang yang dijanjikan dari bisnis ini dan bukan pada bagaimana mencegah deforestasi. REDD juga merupakan wujud penyederhanaan dan kedangkalan pikir, dimana hutan sebagai ekosistem yang sangat kompleks dan memiliki nilai penting bagi kehidupan umat manusia, hanya disempitkan sebagai sekadar transaksi ekonomis jual-beli karbon” ungkapnya tegas.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai dokumen terkait dengan REDD, baik dalam bentuk regulasi maupun kajian awal dan perjanjian project REDD yang ada. Bank Dunia misalnya memperkirakan untuk mengurangi deforestasi sebesar 10-20% diperlukan biaya sekitar US$2-20 milyar pertahun. Sebuah laporan lain yang disampaik ke UNFCCC menyatakan bahwa diperlukan biaya sebesar US$28-185 milyar pertahun untuk mencegah kehilangan hutan alam seluas 148 juta ha, di 40 negara pemilik hutan.

Hal inilah yang kemudian yang menarik perhatian para negara pemilik hutan untuk terlibat dalam project REDD karena ada harapan akan mendapat bagian dari dana yang disebutkan diatas. Tanpa mempedulikan akar masalah deforestasi yaitu, pemenuhan bahan baku murah seperti CPO, bubur kertas dan kayu olahan ke negara-negara industri yang paling bertanggungjawab atas bencana perubahan iklim, tambah Berry.

Berbagai skema pendanaan yang muncul saat ini bukan tidak berkosekuensi kepada keberlangsungan kehidupan serta kedaulatan sebuah negara atas sumberdaya alam, karena hampir keseluruhan inisiatif global adalah berbasis pasar yang dikendalikan oleh Bank Dunia dan korporasi besar. Uang yang didapat dari skema pasar tersebut akan dikonversi menjadi sertifikat mencemari bumi (carbon offsets) yang akan dibeli oleh negara-negara pencemar (Annex 1) dan perusahaan perusak lingkungan seperti Rio Tinto.

“Konsep REDD yang ada sampai dengan hari ini juga tak pernah mengakui akses dan kontrol masayarakat adat atas hutan. Padahal di Indonesia setidaknya pada tahun 2002 tercatat ada 48,8 juta jiwa hidup di kawasan hutan. Hal inilah kemudian yang mendorong komunitas Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah pada bulan Desember 2007 bersamaan dengan pertemuan COP-13 di Bali menyatakan menolak segala bentuk penyelamatan hutan lewat skema perdangangan karbon atau offsets” jelas M. Jauhari direktur eksekutif KpSHK.

Menyambung dengan pernyataan diatas, M. Teguh Surya yang merupakan kepala departemen advokasi eksekutif nasional WALHI menjelaskan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi rekomendasi pada pertemuan Asia Pacifik Conference on Climate Change di Bangkok pada tanggal 23-24 Maret 2009 yang dihadiri oleh 13 Negara termasuk Indonesia (WALHI). Forum tersebut merekomendasikan empat point penting. Pertama, skema pembiayan REDD tidak dibenarkan berbasis pasar karena tidak berkelanjutan dan tidak menjawab akar persoalan deforestasi dan degradasi lahan. Kedua, carbon trading/ offsets tidak boleh menjadi bagian dari project REDD karena hanya akan memberikan izin kepada negara-negara maju (annex 1) untuk terus mencemari bumi dan pada akhirnya mereka tidak akan pernah menurunkan emisi domestik sebagai bentuk tanggungjawab perubahan iklim. Ketiga, mengingat masyarakat adat merupakan komunitas yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim maka prinsip Free Prior Informed Concern harus menjadi bagian dalam setiap kebijakan perubahan iklim yang akan dihasilkan pada COP-15 di Copenhagen bulan Desember nantinya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Keempat, harus ada pengakuan hak masyarakat adat di dalam REDD sebagaimana yang diakui dalam UNDRIP (United Nation on The Rights of Indigenous Peoples)

Banyak lagi hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan sebelum pemerintah Indonesia benar-benar ingin menjalankan REDD. Diantaranya definisi hutan yang digunakan masih sangat bias kepentingan bisnis dan tidak mengakui adanya hutan adat, penentuan baseline data yang tepat, model pembagian keuntungan yang masih jauh dari nilai keadilan ekonomi berbasis komunitas, korupsi disektor kehutanan, inkonsistensi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan, model pengawasan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta leakage (pemindahan kegiatan deforestasi dari kawasan yang ikut skema REDD ke kawasan yang tidak terlibat dalam skema REDD).

Jalan keluar terbaik tanpa resiko yang bisa diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan apresiasi dan pengakuan atas inisiatif masayarakat adat yang telah menyelamatkan kawasan hutan dari proses penghancuran. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat untuk Penyelamatan Gambut (ARPAG), yang tanpa REDD sudah berhasil melakukan rehabilitasi lahan dan hutan adatnya secara swadaya.

Dimana masyarakat di Desa Mahajandau, Sei Jaya, Bakuta, Pulau Kaladan, Mantangai, Sei Ahas, Katunjung, Tarantang, Dusun Talekung Punei, telah melakukan penanaman pohon karet seluas 1.640 ha, rotan seluas 5.525 ha, membangun persawahan seluas 3.430 ha, kebun purun seluas 481 ha, rehabilitasi hutan dengan berbagai jenis pohon lokal seperti pohon pantung, muhur, blangiran, sungkai, dan lain sebagainya seluas ± 1.758 ha serta membuat dan memulihkan kembali ribuan beje-beje yang telah hilang dan rusak. Inisiatif ini lebih baik dan minim resiko dibandingkan dengan REDD yang mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, beje, sungai, handil dan tatah yang akan dihilangkan. (selesai)

Original Link : www.walhi.or.id

Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera diLuncurkan

2010-05-13T12:33:00.000-07:00

Gambar Ilustrasi |

Jakarta - Pemerintah pusat diwakili empat kementerian dan gubernur se-Sumatera meluncurkan sebuah dokumen berjudul "Peta Jalan Menuju Penyelamatan Ekosistem Sumatera: Visi Sumatera 2020".

Peluncuran dokumen tersebut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang diwakili Dirjen Bangda Kemdagri, Syamsul Arif.

Kemudian 10 gubernur dan perwakilannya, serta dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Emil Salim di Jakarta, Selasa malam.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Bangda Kemdagri Syamsul Arif mengatakan, dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan model pembangunan berkelanjutan oleh gubernur se-Sumatera untuk penyelamatan ekosistem pulau tersebut seperti yang telah dideklarasikan pada 18 September 2008 dan disampaikan pada Kongres Konservasi Internasional di Barcelona, Spanyol pada Oktober 2008.

Komitmen seluruh pemda se-Sumatera itu mencakup penataan ruang yang berbasis ekosistem, restorasi kawasan kritis dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Mendagri mengharapkan kriteria dan aksi dalam dokumen tersebut dapat dimuat dapat menjadi masukan untuk melengkapi rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah (RPJPD dan RPJMD), rencana strategis masing-masing SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera mulai 2010 dan selanjutnya.

Sebagai lokasi demonstrasi penerapan dokumen tersebut dilakukan di kawasan Rimba atau Riau-Jambi-Sumatera Barat yang kemudian disebut Ekosistem Rimba, dimana meliputi kawasan Pegunungan Bukit Barisan di tengah Sumatera.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, komitmen bersama gubernur se-Sumatera dalam dokumen tersebut menjadi tonggak penting mewujudkan pembangunan lestari di Sumatera, yang sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengharapkan, dokumen peta jalan ini menjadi referensi penting untuk proses penataan ruang di tingkat pulau, provinsi dan kabupaten secara paralel yang masih berlangsung sesuai amanat UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.

Proses penataan ruang tersebut diharapkan dapat tercapai secara transparan, partisipatif dan sistematis sehingga mengakomodasi berbagai kepentingan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan ada tiga hal penting yang tercakup dalam dokumen peta jalan tersebut.

Hal penting pertama yaitu tentang aktifitas yang terkait dengan rehabilitasi lahan-lahan kritis dan restorasi fungsi-fungsi ekosistem penting di kawasan.

Hal kedua yaitu tentang pengelolaan kawasan ekosistem Sumatera yang masih baik dengan penerapan model pengolahan yang lestari, dan ketiga yaitu pengembangan model-model insentif dan disinsentif dari penerapan tata ruang sesuai dengan status dan fungsi ruang tersebut.

Sedangkan 10 gubernur se-Sumatera yang terlibat yaitu gubernur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung.

sumber ; antaranews.com

Wagub : Pembangunan Harus Berwawasan Lingkungan

2010-04-25T09:08:00.000-07:00

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar menyebutkan, betapa sulitnya mensinkronkan antara kebutuhan pembangunan bagi masyarakat dan menjaga lingkungan.

Pada satu sisi pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil dan membuka isolasi, akan tetapi di sisi lain ada lingkungan yang harus dijaga.

"Menciptakan pembangunan pro lingkungan dibutuhkan political will yang kuat secara nasional, walaupun Provinsi Aceh mempunyai Undang - Undang nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, masih dirasa belum cukup bila tidak diikuti regulasi yang mengikat secara nasional," kata Muhammad Nazar saat menjadi keynote speaker pada seminar lingkungan hidup WALHI dalam rangka memperingati Hari Bumi, di Banda Aceh, kemarin.

M. Nazar menuturkan, dalam hal pembukaan jalan tembus Jantho - Lamno resiko yang dihadapi adalan terusiknya hutan lindung. Namun semakin lama Lamno terisolasi justru membuat aktivitas illegal logging kian marak karena aparat keamanan tidak punya akses masuk ke kawasan hutan didaerah tersebut.

"Ini menjadi dilema," imbuhnya.
Masalah penataan lingkungan alam, menurut M.Nazar, terkait dengan upaya pemerintah Aceh untuk bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA) tanpa merusak lingkungan.

Misalnya dalam hal pertambangan dan pengelolaan hutan, pemerintah Aceh akan lebih fokus bagaimana mengelola SDA tanpa merusak lingkungan dengan menggiatkan sektor pertanian atau sektor non-migas yang menjadi andalan Aceh dalam dua tahun terakhir ini.

Namun pada satu sisi, banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan izin tambang tanpa melihat dengan jelas lokasi, padahal di sisi lain pemerintah sedang giat-giatnya mengkampanyekan ‘Aceh Green Vision’ yang fokus pada penanganan lingkungan.

Saat ini Pemerintah Aceh akan mengkaji Kuasa Pertambangan yang diterbitkan di tingkat Kabupaten/kota.

“Jika memang tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung, sebenarnya tidak ada masalah, asal perusahaan mematuhi peraturan Amdal,”cetusnya.

Begitu juga halnya, untuk menciptakan pemerintah dan masyarakat pro lingkungan, tidak akan pernah terwujud jika tidak ada pegiat lingkungan yang terus mengingatkan.

"Elemen pro lingkungan harus aktif menjemput bola terus mengingatkan Pemerintah bila ada kebijakan yang belum berwawasan lingkungan,"tukasnya.

Maka itu, diperlukan suatu upaya besar untuk membuat jaringan bersama serta mengundang komunitas internasional agar mengeluarkan sebuah kebijakan yang lebih mengglobal lagi, sehingga peroalan lingkungan ini menjadi isu global dan mendapatkan perhatian dunia.

Interpretasi Sempit
Direktur WALHI Aceh, T M Zulfikar dalam kesempatan itu menyebutkan, Pemerintah memberi interpretasi sempit atas terminologi Negara (State) yang semata-mata diartikan sebagai Pemerintah (Government) saja, bukan sebagai Pemerintah dan Rakyat.

Karena itu, kemudian digunakan paradigma penguasaan dan pemanfaatan SDA yang berbasis Pemerintah (Government-based Resource Control and Management), bukan State-based Resource Control and Management yang berarti posisi rakyat menjadi sejajar dengan Pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945.

Lebih lanjut dia melanjutkan, penggunaan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pemerintah menimbulkan implikasi yuridis dalam bentuk penciptaan model hukum yang bersifat represif (Represive Law).

“Seperti adanya norma-norma yang memarjinalisasi, dan menggusur hak-hak rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan SDA, memakai pendekatan keamanan, penonjolan sanksi hukum hanya untuk rakyat kecil dan memberi stigma kriminologis bagi pelanggar hukum perusak SDA,”jelas T.M Zulfikar.

Paradigma penguasaan dan pemanfaatan SDA yang berbasis Pemerintah cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi.

“Hal ini mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan perlindungan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat pengguna SDA. Konsekuensinya, ongkos ekologi dan ongkos sosial-budaya menjadi terlalu mahal untuk dibayar oleh pemerintah untuk membangun negeri ini,”ujarnya.

Sementara, Dr Ir Muyassir, M P, seorang pengajar pada program Magister Konservasi Sumberdaya lahan Program pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengatakan, akibat terbatasnya lahan-lahan yang produktif untuk pengembangan pertanian sehingga muncul maraknya praktek konversi hutan menjadi kawasan non hutan.

“Ini bisa dilihat dimana total luas perkebunan rakyat di Aceh, 506.995 hektar, lebih dua kali lipat dibandingkan dengan luas perkebunan besar yang hanya seluas 200.659 Ha,”katanya.

Praktek pengembangan pertanian seperti ini, menurutnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk deforestasi yang dapat menimbulkan degradasi hutan Aceh. Kerusakan hutan diakibatkan tidak adilnya pemerintah terhadap pengembangan ekonomi, sehingga masyarakat di sekitar kawasan hutan mengeksploitasi untuk memenuhi kebutuhannya. (slm) Sumber : www.rakyataceh.com

Selamat Memperingati Hari Bumi 2010 ; dan Jadilah individu yg peduli

2010-04-21T13:37:00.000-07:00

Apa yang disuarakan, apa yang dilakukan untuk penyelamatan lingkungan dari kerusakan walau dengan hal yang kecil adalah bagian dari suatu bentuk kepedulian.

Memperingati hari bumi 2010 bukanlah semata pada tingkat kegiatan seremonial semata, namun harus kita maknai arti pentingnya bentuk kepedulian kita dalam kehidupan sehari-hari. berpartisipasi dalam even-even serupa bukan berarti kita telah amat peduli pada planet bumi ini, karena ideologi sekelompok orang atau individu-individu itu akan tercermin dari kesehariannya.

Kalangan peduli lingkungan sejatinya akan lebih dulu memperhatikan pola/gaya hidupnya dan dilingkungan pekerjaannya. mereka akan terbiasa dalam gaya hidup yang ramah lingkungan dengan hal-hal yang sederhana, misalnya menggunakan sepeda untuk bepergian pada jarak-jarak yang terjangkau, selalu membawa botol minum dan kain sapu tangan sendiri saat bepergian/bekerja, menghemat penggunaan listrik dan air dirumah atau dikantor, menggunakan tas/keranjang sendiri saat belanja dan banyak gaya hidup ramah lingkungan yang bisa dilakukan oleh individu-individu secara senerhana sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan.

Kebiasaan pola hidup yang dimikian dianggap sangatlah penting untuk mulai ditanamkan sejak saat ini baik mulai di tingkat keluarga, sekolah-sekolah, perguruan tinggi bahkan kantor-kantor pemerintah atau swasta. bila pola tersebut telah berjalan dan masing-masing individu kita menjadi masyarakat konsumen yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan, saya meyakini bahwa laju kerusakan lingkungan dapat di tekan walau dalam persentase yang tidak begitu besar.

Kita semua memang harus berperan dalam hal ini, kita tidak bisa sendiri untuk melakukan hal-hal yang besar. apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, kita adalah manusia yang tidak dapat terpisah dari alam. menjaga alam untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi hari ini dan masa akan datang jadikan itu sebagai visi kita bersama. Mari kita memberi dukungan dalam bentuk apapun bagi mereka para laskar lingkungan yang hingga hari ini bekerja tanpa pambrih pada usaha pengorganisiran rakyat untuk terus bersama menjaga lingkungan (hutan, sungai dan laut) dari laju pengrusakan khsusnya di indonesia

Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Migas Blok-A Harus Sesuai UUPA

2010-04-18T07:39:00.000-07:00

JAKARTA - Kontrak Kerja Sama (KKS) Medco Energy untuk Wilayah Kerja (WK) Migas Blok-A di Aceh Timur akan berakhir Agustus 2011. Tim Advokasi Migas Aceh mengingatkan, perpanjangan pengelolaan Migas Aceh harus mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Demikian ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dan Wakil Tim Advokasi Migas Aceh Dr Surya Dharma yang dihubungi Serambi secara terpisah di Jakarta, Sabtu (17/4).

Mengutip Pasal 160 dan Pasal 161 UUPA, Farhan Hamid mengatakan, setiap Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam rangka pengelolaan Migas di seluruh wilayah Pemerintahan Aceh dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRA. “Untuk melaksanakan pengelolaan Migas tersebut diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Aceh,” ujar Farhan Hamid.

Karena itu kita mendesak Pemerintah segera menerbitkan PP tersebut sebagai peraturan operasional. “Selama PP belum ada, maka belum ada dasar hukum pengelolaan migas Aceh,” lanjut Farhan Hamid yang terpilih sebagai anggota DPD RI asal Aceh pada Pemilu 2009 lalu. Wakil Ketua Tim Advokasi Migas Aceh, Surya Dharma menambahkan, sesuai UUPA, pengelolaan Migas di Aceh dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh yang berbeda dengan pengelolaan migas di wilayah Indonesia lainnya. “Pengelolaan migas Aceh diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan migas di wilayah Indonesia lainnya,” katanya.

Disebutkan pengelolaan migas di wilayah Indonesia lainnya merujuk pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dimana Kontraktor KKS (KKKS) wajib menawarkan participating interest sebesar 10 persen kepada BUMD ketika rencana pengembangan lapangan disetujui untuk diproduksikan pertama kali di suatu WK.

Menurut Surya Dharma, pada tempatnya jika dalam rangka akselerasi pembangunan Aceh pasca konflik, Pemerintah Aceh meminta participating interest pengelolaan Blok-A minimal 15 persen. Ia juga menekankan, target utama rencana pengelolaan WK Blok-A oleh KKKS adalah memproduksi gas bumi yang akan digunakan terutama untuk kebutuhan industri di Aceh, maka seluruh lapangan minyak tua yang telah diproduksikan oleh perusaahaan-perusahaan sebelum Medco Energy seharusnya dikeluarkan dari rencana perpanjangan Blok-A dan dikelola sendiri oleh BUMD Aceh. “Hal ini penting dipikirkan mengingat ini adalah satu-satunya lapangan yang masih tersisa yang sudah terbukti memiliki cadangan yang dapat diproduksikan,” tambah Surya Dharma.
Source : Serambinews.com(fik)

Enam Desa Terancam Tenggelam Akibat Abrasi

2010-04-18T06:15:00.000-07:00

Enam desa di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang berada di sekitar wilayah pantai, terancam tenggelam akibat abrasi berat. begitu kabar yang di tulis ANTARA News

Menurut laporan, kondisi enam desa itu cukup memprihatikan, terutama dikawasan pantai yang nyaris amblas digerus abrasi. Abrasi tersebut menerjang bibir pantai hingga 12 kilometer dengan laju 10 sampai 20 meter setia tahunnya.

"Keenam desa ini masuk dalam kategori dampak abrasi berat, yang dapat merusak areal perkebunan serta rumah warga. Setiap tahunnya, selalu ada warga yang pindah ketempat lain atau mengungsi kedaratan yang jauh dari terjangan abrasi," ungkap Camat Rangsang, Sudarwito, Selasa.

Disebutnya, keenam desa yang masuk dalam kategori dampak abrasi berat yakni, Desa Bantar, Tanjung Kedabu, Tanjung Samak, Tanjung Balak Bugur, dan Desa Sungai Guyung Kiri.

Dari enam desa tersebut, menurut Sudarwito, abrasi juga sudah merusak sedikitnya 200 hektar kebun warga dan menenggelamkan sekitar 60 rumah yang berada di tepi laut Rangsang hingga mengakibatkan penghuninya terpanksa mengungsi.

"Untuk menanggulangi atau menghambat percepatan abrasi, kami telah membentuk sebuah program yang dinamakan `Peduli Rangsang`. Dimana setiap pedatang dan warga Pulau Rangsang akan diberikan tanggungjawab untuk menjaga tanaman mangruve (bakau-red) yang rencananya akan kami tanam dalam waktu dekat ini," ungkapnya.

Selain itu, Sudarwito juga merencanakan anggaran kepada pemerintah setempat melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mencegah percepatan abrasi.

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membuat dinding pembatas disetiap bibir pantai Pulau Rangsang dan membudidayakan hutan mangruve," papar dia.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Meranti, Fauzi Hasan, mengakui bahwa laju abrasi di Pulau Rangsang sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan higga dapat mengancam kelangsungan hidup warga disekitarnya.

Selaku anggota dewan asal Rangsang, ia berjanji akan memperjuangkan masalah abrasi tersebut bersama para anggota dewan lainnya.

"Tahap pertama rencana penanggulangan abrasi di tempat saya tinggal (Kecamatan Rangsang-red) akan dibahas dalam rapat anggota minggu depan. Sementara mengenai anggarannya, kami akan mengajukannya ke pemerintah Kabupaten Meranti dan Propinsi," tuturnya.

Hentikan Pemberian Izin Perkebunan Sawit

2010-04-14T10:58:00.000-07:00

ilustrasi /GREENPEACE/ARDILES RANTE

Pemerintah pusat dan daerah didesak menghentikan penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit. Alasannya, ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak menguntungkan pengembangan industri dalam negeri karena lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia.

Yang ironis, produktivitas kebun sawit di Indonesia rendah akibat pengelolaan tidak optimal seperti di Malaysia.

Hal ini dikemukakan Jefri Gideon Saragih, Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Sawit Watch, dalam Seminar Daerah Kebijakan Revitalisasi Perkebunan dalam Bayang-bayang Pemerintah Daerah di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (30/3).

Saragih mengatakan, luas kebun sawit di Indonesia hampir 9 juta hektar. Produksi minyak kelapa sawit tahun 2009 sekitar 21 juta ton. Namun, yang diolah di dalam negeri hanya 5 juta ton per tahun. ”Artinya sektor perkebunan kelapa sawit berorientasi ekspor,” katanya.

Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto menambahkan, kebun-kebun perusahaan besar di Indonesia rata-rata menghasilkan 17 ton sawit per hektar per tahun. Kebun-kebun petani hanya 14 ton sawit per hektar per tahun. Kondisi itu amat jauh dibandingkan dengan kebun-kebun di Malaysia yang menghasilkan 24 ton sawit per hektar per tahun.

”Yang mengherankan, pemerintah berkeras untuk memperluas kebun lewat pemberian izin baru. Seharusnya optimalkan kebun-kebun yang ada agar produktivitasnya tinggi,” katanya.

Hal lain, Jefri menyatakan, sudah bukan rahasia bahwa dalam pengurusan izin, pengusaha atau kelompok masyarakat dipungut banyak biaya oleh birokrat. Namun, hal itu tidak mudah dibuktikan karena para pihak yang terlibat enggan membuka mulut untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing.

Menanggapi adanya pungutan dalam pengurusan izin, Kepala Seksi Bina Usaha Dinas Perkebunan Kaltim Helmi Amin menyatakan prihatin. Menurut dia, selama ini izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pusat. Provinsi hanya memberikan rekomendasi layak tidaknya suatu izin. Namun, rekomendasi pemerintah provinsi lebih banyak diabaikan.

”Tidak bisa kami bantah bahwa pengurusan izin terlalu mudah dan kontrol pemerintah lemah. Masalah juga banyak, misalnya tumpang tindih dengan sektor usaha lain seperti kehutanan dan pertambangan,” kata Helmi.

Menurut Darto, masalah yang juga penting dicermati adalah program revitalisasi perkebunan. Intinya, perusahaan wajib membangun kebun plasma untuk petani minimal 20 persen dari luas lahan konsesinya.

Program itu banyak kelemahan. Misalnya, di Kaltim ada 79 perusahaan pemegang hak guna usaha dengan luas lahan yang bisa ditanami 778.229 hektar, tetapi yang berwujud baru 412.076 hektar (52 persen). Kebun untuk plasma yang sudah diwujudkan baru 20.991 hektar.

”Revitalisasi itu jauh dari rencana untuk menyejahterakan rakyat karena yang lebih menikmati adalah perusahaan,” kata Darto.

Hentikan penambangan

Selain desakan penghentian pemberian izin perkebunan sawit baru, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan di Kaltim juga mendesak Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim mengambil sikap tegas untuk segera menghentikan aktivitas tiga perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan (KP) batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Desakan disampaikan karena ketiga perusahaan itu mengeruk batu bara di kawasan hutan konservasi dengan izin KP yang sudah habis.

Ketiga perusahaan itu adalah CV BI, CV BG, dan Koperasi SS. Mereka diketahui aktivitasnya dari hasil patroli staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan Pelestarian Alam (UPTD PPA) Dishut Kaltim. ”Seharusnya hal itu bisa dihentikan dan pelakunya diserahkan kepada penegak hukum,” kata Koordinator Jaringan Tambang Kaltim Kahar Albahri.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim Isal Wardhana menyayangkan jika Dishut Kaltim tidak berani menghentikan tiga pemegang izin KP. ”Kesannya ada sesuatu karena sudah jelas pelanggaran, tetapi belum ditindak,” katanya.

Kepala UPTD PPA Dishut Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan telah menurunkan tim untuk mengecek aktivitas ketiga KP itu. (BRO)
Source : Kompas.com

32.657 Hektare Hutan Aceh Berkurang setiap Tahun

2010-04-02T13:02:00.000-07:00

BANDA ACEH - Dalam sepuluh tahun terakhir (1998-2008), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat luas hutan di Aceh berkurang hingga 914.222 hektare. “Itu artinya setiap tahun hutan di daerah ini berkurang rata-rata sekitar 32.657 hektare,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar pada Lokakarya Gagasan Revitalisasi Forum Multipihak untuk Perlindungan Hutan Aceh di Aula Bappeda Aceh, Rabu (31/3).

Menurut pihak Walhi, dampak terus berkurangnya luas kawasan hutan di Aceh, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor meningkat. Pada 2007 peristiwa banjir dalam setahun baru sekitar 46 kejadian, tahun 2008 naik menjadi 100 kejadian, dan naik lagi menjadi 134 kejadian pada 2009. Selain banjir, peristiwa tanah longsor juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007 masih delapan kejadian namun pada 2008 naik drastis menjadi 37 kejadian, dan 2009 40 kejadian.

Menurut Zulfikar, bencana alam itu menjadi bukti bahwa pengurangan luas kawasan hutan setiap tahun telah berdampak luas dan sangat buruk bagi lingkungan hidup dan manusia. Sebenarnya, lanjut Zulfikar, Gubernur Aceh telah membuat program moratorium logging atau jeda (penghentian sementara) penebangan kayu bulat di hutan. Untuk menguatkan program itu, gubernur membuat program lagi yaitu Aceh Green.

Kedua program tersebut, diakui oleh pihak Walhi Aceh bertujuan sangat baik, tapi aksi di lapangannya belum berjalan maksimal. “Program yang dibuat baru pada tahap pemberitahuan kepada publik, belum sampai pada pemberian sanksi yang berat dan tegas bagi yang melakukan pelanggaran,” tandas Zulfikar dibenarkan Ketua Mukim Aceh Besar, Nasruddin yang merupakan salah seorang peserta lokakarya.

Nasruddin menjelaskan, di Aceh Besar, areal hutan sangat terbatas, tapi jumlah kilang kayu mencapai empat unit. Kalau dalam satu mukim terdapat empat kilang kayu, sementara persediaan stok bahan baku kayu bulatnya belum jelas dari mana diambil, otomatis atau bisa diduga akan ada kegiatan illegal logging untuk pemenuhan kebutuhan kayu pada empat kilang kayu tersebut.

Nasruddin menawarkan solusi, untuk menurunkan luas areal hutan yang dirusak, harus ada kemauan dan komitmen semua pihak mengimplementasikan aksi konkrit moratorium logging dan Aceh Green di lapangan. “Aksi di lapangan jangan setengah hati. Seperti yang terjadi sekarang, Polhut direkrut mencapai 2.000 orang, hutan lindung terus ditebang bahkan banyak yang telah beralih fungsi menjadi kebun,” kata Nasruddin.

Perlu qanun

Seorang peserta lokakarya lainnya, Yacob Ishadamy dari Aceh Green sependapat dengan saran Nasruddin. Menurutnya, sisa areal hutan Aceh sekitar 3,3 juta hektar lagi perlu diselamatkan. Yacob mengatakan, selain perlu kemauan dan komitmen, perlu juga pembuatan data base tata ruang dan wilayah. Karena sampai kini Pemerintah Aceh belum membuat Qanun RTRW. “Menjadi kewajiban eksekutif dan legislatif membuat qanunnya, jika ada yang melanggar, harus diberikan sanksi yang berat dan tegas tanpa pilih kasih,” kata Yacob.

Utusan dari Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan sejumlah daerah lainnya yang daerah mereka masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), meminta Pemerintah Aceh merevisi kembali penetapan luas kawasan bebas hutan lindung (non-TNGL) sebelum Rancangan Qanun RTRW dan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RPJP disampaikan kepada DPRA untuk dibahas dan disahkan. Misalnya, Aceh Selatan dengan luas wilayah non-TNGL hanya sekitar 15 persen dari luas areal TNGL. Tuntutan yang sama juga disampaikan utusan dari Aceh Tenggara.

Lokakarya Gagasan Revitalisasi Forum Multipihak untuk Perlindungan Hutan Aceh dilaksanakan Bappeda Aceh. Kegiatan itu dibuka Asisten II Setda Aceh, Said Mustafa mewakili Gubernur Aceh. Peserta yang hadir dari berbagai pihak, termasuk SKPA, SKPD, anggota legislatif, LSM, NGO, dan sejumlah organisasi peduli lingkungan.(her)

Source : Serambinews.com

Aksi teatrikal Greenpeace di Kantor PT Nestle

2010-03-27T06:51:00.000-07:00

LEO SUNU

Kelompok pemerhati lingkungan hidup Greenpeace mengecam tindakan PT Nestle yang masih melakukan kerja sama dengan PT Sinar Mas. Mereka mendesak PT Nestle untuk segera menghentikan semua kerja sama dengan PT Sinar Mas yang ditengarai menjadi perusak lahan gambut terbesar di Indonesia.

Desakan ini dilakukan para aktivis Greenpeace dengan menyambangi Kantor PT Nestle di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dan melakukan aksi teatrikal pengecaman, Rabu (24/3/2010). "Kami mendesak Nestle agar produsen produk KitKat itu segera memutus semua hubungan dengan perusahaan Sinar Mas, termasuk pembelian dari pihak ketiga, seperti Cargill dan Loders Croklan," kata Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar.

Bustar menjelaskan, sebelumnya, pihaknya sudah menyampaikan report investigasi mereka terhadap aktivitas perusakan yang dilakukan oleh PT Sinar Mas. Kelanjutan dari penyampaian report tersebut, ujar Bustar, Nestle sudah memutus kerja sama pembelian langsung dengan Sinar Mas. Namun, menurut dia, Nestle masih tetap melakukan kerja sama secara tidak langsung dengan melakukan pembelian dari Sinar Mas melalui pihak ketiga.

"Pembatalan kontrak langsung dengan Sinar Mas oleh Nestle belum cukup. Mereka harus menghentikan pembelian produk Sinar Mas dari pihak ketiga, seperti Cargill dan IOI," kata Bustar.

Dalam aksi teatrikalnya di depan lobi Kantor Nestle, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dua aktivis Greenpeace tampak mengenakan kostum orangutan. Kedua "orangutan" ini terbalut dengan bungkus produk KitKat berukuran besar. Namun, tulisan "KitKat" pada bungkus tersebut diganti menjadi "Killer". Bustar menjelaskan, aksi teatrikal ini menunjukkan bahwa sudah banyak orangutan yang menjadi korban Nestle, berikut produk KitKat-nya, akibat perusakan dan pembabatan hutan melalui Sinar Mas.

Menurut Bustar, pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap aktivitas perambahan hutan yang dilakukan oleh Sinar Mas. Hasilnya, berdasarkan report yang mereka sampaikan Sinar Mas menjadi aktor utama perusakan kawasan hutan dan lahan gambut di wilayah Kalimantan dan Papua.

"Sementara Nestle merupakan salah satu 'partner kejahatan' pembabatan hutan dari Sinar Mas. Produk KitKat dari Nestle merupakan pembeli utama minyak kelapa sawit dari Sinar Mas," urai Bustar.

Selain Nestle, terdapat beberapa rekanan lain pengguna minyak kelapa sawit dari Sinar Mas, antara lain Unilever, Kraft, dan Shell. Bustar mengatakan, ketiganya juga sudah memutus kontrak dengan Sinar Mas.

Lebih lanjut, Bustar menjelaskan, dalam skala yang lebih besar, Greenpeace juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerapkan moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan yang bermanfaat untuk memberikan ruang bagi implementasi program jangka panjang perlindungan hutan.

"Moratorium semacam ini juga bisa meningkatkan investasi yang mendorong perbaikan di area perkebunan yang sudah ada. Terutama perkebunan yang dimiliki petani sawit skala kecil dan perkebunan di daerah nonhutan," ujarnya.

Source : Kompas.com

Gempa 6,2 SR Guncang Maluku Tenggara Barat

2010-03-26T11:00:00.001-07:00

ilustrasi

Gempa bumi tektonik berkekuatan 6,2 skala Richter (SR) mengguncang Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Jumat (26/3/2010) sekitar pukul 19.39 WIT.

Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ambon, Jumat, menyebutkan, posisi gempa berada pada 6,36 Lintang Selatan (LS) dan 130,41 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 112 Km dibawah permukaan laut.

Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ambon, Irwan Slamet, saat dikonfirmasi, membenarkan terjadinya gempa berkekuatan besar itu.

Pusat gempa berada pada 205 kilometer barat laut Saumlaki (MTB) atau 97,4 km timur laut Pulau Rumadai, 393 kilometer tenggara Pulau Ambon, 435 kilometer barat daya Fak-Fak, Papua Barat, dan 2.620 kilometer Tenggara Jakarta.

Gempa tersebut dirasakan di Saumlaki sebesar 2-3 MMI (Modified Mercally Intensity), namun tidak terlalu menimbulkan kepanikan masyarakat Saumlaki dan sekitarnya, ujarnya.

"Saya belum menerima laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut dan masih terus melakukan pemantauan, terutama kemungkinan gempa susulan," katanya.

Irwan Slamet menegaskan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami sehingga masyarakat diharapkan tidak panik dan takut.

Kota Saumlaki yang terletak di Pulau Yamdena, Kabupeten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan perairan laut Banda, menurutnya, biasanya menjadi tempat pertemuan lempengan bumi yang saling menekan, sehingga lokasi ini menjadi tempat yang paling aktif dilanda guncangan gempa tektonik.

Karena lempeng pasifik bergerak ke arah barat, lempeng Hindia bergerak ke arah utara, kemudian lempeng Asia ke arah selatan, sehingga terjadi pertemuan di kawasan laut Banda sampai ke perairan Maluku Tenggara.

"Untungnya daerah yang biasanya aktif dilanda gempa tektonik ini selalu terjadi di laut dalam dengan pusat gempa mencapai lebih dari 100 Km di bawah permukaan laut sehingga tidak terlalu membahayakan penduduk di gugusan pulau-pulau Seram bagian selatan, Banda, Teon, Nila, Serua sampai ke gugusan pulau di kawasan Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya," ujarnya.

Dia juga menambahkan, gempa tektonik juga sempat terjadi di Saumlaki dalam beberapa hari terakhir di antaranya pada Kamis (25/3) pukul 24.13 WIT dengan kekuatan 5,3 SR dengan lokasi 7.51 LS-128.60 BT, dengan kedalaman 105 Km dibawah permukaan laut dan berjarak 306 Km Barat Laut Saumlaki.

Selain itu gempa berkekuatan 5.2 SR juga terjadi pada Senin (22/3) pukul 17.37 WIT dengan lokasi 6.44 LS-130.40 BT dengan kedalamat 57 Km dibawah permukaan laut dan berjarak 198 km Barat Laut Saumlaki.

Source : Kompas.com

Di Aceh Timur, Pohon Mangrove Terancam Punah

2010-03-19T18:43:00.000-07:00

Ilustrasi

Hutan mangrove di kawasan kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dilaporkan terancam punah akibat alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi industri arang kayu.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Sayed Zainal dihubungi di Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Rabu, menyatakan kerusakan hutan mangrove tersebut sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan belum ada upaya penyelamatan dari ancaman kepunahan oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut hasil survei, monitoring dan investigasi Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahtari) sejak Januari 2008 - Februari 2010, hutan mangrove yang terancam punah tersebut seluas 22.900 hektare lebih.

Kerusakan hutan manggrove seluas 22.900 ha tersebut berada di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Tamiang, yakni di Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Manyak Panyed yang berbatasan dengan Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara).

Dari 22.900 ha lebih yang terancam punah tersebut, seluas 5.500 ha merupakan hutan lindung mangrove dan 17 ribu ha. merupakan kawasan hutan dan hutan produksi.

"Belum ada upaya kebijakan dan langkah-langkah hukum Pemkab Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh untuk menghentikan penebangan hutan mangrove serta melakukan inventarisasi dalam upaya penyelamatan hutan tersebut," katanya.

Hal yang mengkhawatirkan akibat perambahan hutan mangrove itu, telah memicu terjadinya konflik di lapangan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

"Dengan mengalihfungsikan hutan manggrove menjadi perkebunan kelapa sawit, maka kebijakan pengusaha perkebunan ini akan semakin rumit," katanya.

Perambahan hutan mangrove secara tak terkendali menimbulkan berpindahnya Desa Pusong Kapal, Kecamatan Seruway yang ketiga kalinya akibat abrasi pantai. Pemupukan tanaman kelapa sawit oleh pemilik perkebunan juga menimbulkan pencemaran kawasan hutan bakau di sekitarnya.

Tidak hanya masalah lingkungan, katanya, dampak lain yang terjadi saat ini menurunnya mata pencaharian masyarakat nelayan tradisonal yang mencari nafkah di lahan hutan bakau, karena punahnya populasi ikan, kepiting, dan udang.

Ironisnya, kata Sayed Zainal, Pemkab Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh dengan mudah merekomendasikan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 17.000 ha kepada PT Bakau Bina Usaha tanpa melakukan kajian yang mendalam serta berkelanjutan.

Selanjutnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Asih di Paya Rambe Desa Lubuk Damar, Kecamatan Seruway dibiarkan terus merambah kawasan lindung hutan bakau menjadi perkebunan kelapa sawit, tanpa ada tindakan hukum dari pemerintah.

Dia berharap, Pemkab Aceh Tamiang, Pemerintah Aceh dan Menteri segera turun tangan memberikan perhatian serius untuk penyelamatan hutan bakau di pesisir Aceh Tamiang dari kepunahan dan meninjau ulang izin pengelolaan hutan yang diberikan kepada sejumlah perusahaan

"Jika pemerintah tidak bertindak cepat dalam menyelamatkan hutan manggrove, maka kami LSM akan memediasikan kasus ini ke Green Peace Indonesia untuk mencari dukungan internasional," demikian Sayed.

source : antaranews.com

Greenpeace Action ; Bentangkan Spanduk di Kementerian Kehutanan

2010-03-13T07:57:00.000-08:00

aksi greenpeace di kementerian kehutanan (ANTARA/Widodo S. Yusuf)

Jakarta - Aktivis Greenpeace membentangkan spanduk plantation are not forests ("perkebunan bukanlah hutan") di Gedung Kementerian Kehutanan di kawasan Senayan, Kamis.

Aksi belasan anggota LSM lingkungan itu bertujuan untuk menghentikan rencana Departemen Kehutanan yang mereka tuduh akan mengklasifikasikan perkebunan kelapa sawit masuk dalam kategori hutan.

"Kementerian Kehutanan tidak punya niat yang jelas untuk melindungi hutan Indonesia yang tersisa, karena ini berarti akan ada jutaan hektar hutan yang akan dibuka," kata Joko Arif juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Joko mengaku aksi itu juga membawa pesan dari organisasi lingkungan hidup lain, seperti Walhi, Forest Watch, dan Sawit Watch. "Kami ingin agar Kementerian Kehutanan mau bertemu dengan kami," kata Joko.

Dua aktivis Greenpeace berpakaian serba oranye, turun dari lantai teratas gedung Kementerian membawa banner berukuran 6x15 m. Seorang lagi dengan berpakaian orangutan menyusul turun dengan posisi di tengah dua rekannya. Angin yang berhembus kencang tidak menghalangi aksi mereka.

Setelah spanduk dibentangkan muncul lima orang aktivis yang juga berpakaian serba oranye. Dua orang aktivis membentangkan spanduk kecil.

Tiga aktivis lain membawa poster berisi foto hutan, kebun kelapa sawit, dan hutan gundul akibat perkebunan kelapa sawit.

Dalam kesempatan itu aktivis Greenpeace juga berdalog dengan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr. Ir. Bejo Santosa, MSi. Sebelum dialog berlangsung, sempat terjadi negosiasi alot mengenai tempat dialog.

Aktivis Greenpeace menginginkan dialog dilakukan di depan gedung Kementerian Kehutanan. Tetapi, pihak Kementerian menginginkan dialog dilakukan di dalam gedung. Setelah sekitar 20 menit negosiasi, kedua pihak sepakat melakukan dialog di dalam gedung Kementerian.

Joko menyampaikan aspirasinya mengenai penghentian rencana memasukkan kebun kelapa sawit dalam kategori hutan."Tidak ada rencana membangun hutan kelapa sawit," tegas Bejo.

Bejo mengatakan ada rencana membangun hutan di Indonesia untuk hutan lindung, hutan konservasi dan hutan tanaman. Kementerian Kehutanan berencana membangun hutan tanaman sejenis dan hutan tanaman berbagai jenis dalam satu area. Indonesia masih wajib membangun hutan tanaman 500 ribu/tahun.

"Kebun kelapa sawit biarlah Departemen Pertanian yang mengembangkan," kata Bejo. Bejo melanjutkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit memang dari hutan. Namun status hutan itu memang untuk pengembangan perkebunan.

"Hutan alam di Indonesia kurang lebih 52 juta dari 130 juta, untuk dipertahankan sebagai hutan lindung dan konservasi," kata Bejo. Selesai dialog aktivis Greenpeace menyerahkan poster-poster mereka kepada Bejo.

Source : www.antaranews.com

Petisi Penolakan Jaminan dan Pendanaan PT Weda Bay Nikel

2010-03-09T18:03:00.000-08:00

Pulau Halmahera merupakan pulau yang unik dan kaya kenaekaragaman hayati .Kini, pulau ini sedang mengalami proses penghancuran luar biasa oleh industri tambang. Semua teluk utama di kawasan pulau ini telah dan akan menjadi lokasi pembuangan limbah perusahaan tambang emas dan nikel skala besar.

Penghancuran itu akan segera bertambah dengan kehadiran PT Weda Bay Nikel di Halmahera Tengah. Pada 1 – 10 Maret 2010, tim Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – Bank Dunia melakukan uji kelayakan ke Indonesia dan berencana memberikan jaminan asuransi resiko politik bagi konstruksi proyek Nikel terbesar kedua di Indonesia ini. Saham perusahaan dimiliki Eramet Perancis (56,5%), Mitsubishi (33,4%) dan PT Antam (10%). Sekitar 21% kawasan perusahaan berada di kawasan lindung, termasuk suaka margasatwa dan cagar alam Lalobata dan Aketajawe. Mereka berencana membabat 35.155 ha hutan lindung.

Tambang ini sangat berbahaya, di samping rakus lahan, air dan energi, tambang akan membuang tailingnya ke laut Teluk Weda dan menjadi ancaman mematikan bagi warga penghuni Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tiap tahun, perusahaan akan menggali 17 juta ton batuan, mengolah 5 juta ton bijih yang akan menghasilkan 60 ribu ton nikel dan 4 ribu ton cobalt per tahun. Perusahaan akan mengolah limbahnya dengan sistem paling berbahaya dan ketinggalan jaman - heap leaching, menumpahkan larutan asam sulfat keatas tumpukan bijih nikel. Perusahaan akan membangun pabrik asam sulfat yang membutuhkan 1 juta ton sulfur tiap tahunnya.

Menyikapi fakta-fakta di atas:

1.    Kami mengecam keterlibatan MIGA dalam memberi jaminan dan pendanaan proyek kotor dan merusak lingkungan, seperti yang akan dilakukan PT Weda Bay Nikel. Kami menuntut penghentian uji kelayakan dan membatalkan rencana memberikan jaminan resiko politik bagi proyek berbahaya ini.
2.    Kami menolak segala keterlibatan lembaga-lembaga keuangan multilateral dalam membiayai dan menjamin proyek industri ekstraktif di Indonesia.
3.    Kami mendesak Pemerintah Indonesia segera membatalkan Kontrak Karya PT Weda Bay Nikel yang akan menghancurkan perekonomian warga Halmahera .
4.    Kami mendesak Pemerintah Indonesia memastikan warga nengaranya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Konstitusional warga - Pasal 28 H UUD 19'45)
5.    Kami menolak proyek ini karena tidak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisinya sebesar 26% hingga 2020. Proyek ini rakus energi fosil dan akan membahayakan sumber daya hutan dalam kawasan lindung Lalobata dan Aketajawe, seluas 35.155 ha.
6.    Atas nama hukum dan konstitusi negara, Kami mendesak negara melindungi hak-hak warga negara dengan menjamin segala bentuk protes dan penolakan terhadap proyek pertambangan Nikel PT Weda Bay Nikel

Hormat Kami,
Andri Sofda, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA Aceh) Lhokseumawe

Video gempa di negara Chile

2010-02-27T10:22:00.000-08:00

Saat gempa terjadi pada pukul 3.34 waktu setempat atau pukul 13.34 WIB, gempa berpusat di 90 km Timurlaut Concepcion, Chili dengan kedalaman 55 km. Skala gempa dilaporkan antara 8,5 SR dan 8,8 SR

Presiden Chili, Sebastian Pinera, mengatakan sedikitnya 122 orang tewas dan gempa mengakibatkan kerusakan serius atas infrastruktur negara.

Abrasi dan Longsor Mengganas di Aceh Utara

2010-02-25T05:30:00.000-08:00

Ilustrasi dampak abrasi

Lhoksukon- Abrasi di Kuala Keureutoe Timu, Kecamatan Lapang, Aceh Utara makin mengganas. Akibatnya, sekitar 50 kepala keluarga (KK) terpaksa membongkar rumah dan pindah ke dusun lain. Selain itu, air laut kini mulai meluap ke sawah warga. Sementara itu, longsor Krueng Sawang, Aceh Utara kini makin meluas.

Keuchik Kuala Keureutoe Timu, Asnawi M Don, kepada Serambi Rabu (24/2) mengatakan, meski masalah itu sudah terjadi puluhan tahun lalu, namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah untuk mencari solusi. Menurutnya, kini abrasi pantai di Dusun Cot Me dan Dusun Ulee Uteun sudah mencapai 200 meter. Warga dusun itu sejak terjadi abrasi hingga kini sudah 50 KK yang sudah pindah ke lokasi lain.

Dirincikan, puluhan KK yang sudah pindah dari Dusun Ulee Uten di antaranya, A Majid, A Rahman, Abdul Wahab, M Yacob, M Yusuf, M Nur, Samion Puteh, Husen, Hasballah. Sedangkan dari Dusun Cot Me, Ben Puteh, Yunus, Husen, Usman, Abdullah, Yusuf, Ismail. “Persoalan ini sudah kami sampaikan ke muspika guna diteruskan ke dinas terkait untuk ditangani, karena setelah tsunami kondisinya kian mengganas. Kita khawatir, jika tak segera dibangun pemecah dan penahan ombak sebagai salah satu solusi, kemungkinan puluhan KK lain juga harus pindah,” kata Asnawi.

Bahkan, kata Keuchik, sebagian warga yang bekerja sebagai petani tak bisa lagi memanfaatkan areal sawahnya karena air laut masuk persawahan mereka. Selain itu, kebun warga yang ditanami palawija dan tanaman keras kini telah menjadi laut. Camat Lapang T Azwar yang dihubungi Serambi mengatakan pihaknya setiap tahun pihaknya selalu memasukkan keluhan warga Kuala Keureutoe Timu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Bahkan, tambahnya, pada tahun 2008 hal itu juga telah disampaikan ke DPRA saat turun ke lokasi. “Tapi mengenai warga sudah pindah ke lokasi lain mencapai 50 KK, akibat abrasi saya belum dapat laporan. Kemungkinan banyak KK pindah bukan saja sekarang, tapi sejak terjadinya abrasi hingga kini,” kata Camat.

Longsor Krueng Sawang Meluas
Sementara itu, longsor Krueng Sawang, Aceh Utara, terutama ditiga desa di Daerah Aliran Sungai (DAS) itu saat ini makin meluas. Ketiga desa itu adalah Desa Lhok Kuyun, Lhok Gajah, dan Gampong Rambong Payong. Sekitar 1.200 meter bibir sungai ditiga desa itu telah hancur. Selain itu, 35 hektare sawah dan kebun masyarakat juga telah hancur akibat abrasi sungai itu. Pengikisan bibir sungai itu telah terjadi sejak tahun 1988.

Tuha Peut Desa Lhok Gajah, Marwi, kepada Serambi, Rabu (24/2) meluasnya longsor tebing sungai itu karena di tiga desa tersebut belum dibangun beronjong untuk menghalau terjangan arus sungai. Akibatnya, kawasan pemukiman dengan sungai makin dekat. “Sampai kini belum ada upaya apa pun dari pemerintah. Kami harap segera bisa dibangun tanggul. Kalau tidak, desa kami terancam tenggelam dan berubah menjadi sungai,” kata Marwi.

Camat Sawang, Sufiyan yang dihubungi per telepon mengakui ada sejumlah desa di sepanjang DAS Krueng Sawang yang belum dibangun tanggul. Dikatakan, pihaknya telah mengusulkan ke Dinas Perairan Provinsi Aceh untuk membangun beronjong di tiga desa yang rentan abrasi Krueng Sawang itu.

Pada tahun lalu, tambah Camat, baru dibangun beronjong untuk Desa Paya Rabo Lhok dengan anggaran Rp 400 juta dan Desa Gampong Teungoh Rp 500 juta. “Tahun ini kami harap provinsi bisa membantu lebih banyak lagi untuk pembangunan beronjong, karena abrasi sungai terus terjadi,” kata Sufiyan. Ia menduga abrasi sungai itu terus terjadi karena masih maraknya penebangan liar di kawasan hutan Sawang dan sekitarnya.(c37/c46) Source : Serambinews.com

Lima Strategi Atasi Perubahan Iklim yang di Paparkan Presiden

2010-02-25T02:26:00.000-08:00

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lima langkah penting guna menghadapi perubahan iklim yang dalam waktu dekat akan diterapkan.Lima langkah itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan sesi ke-11 Governing Council Global Ministerial Environment Forum United Nation Environment programme (UNEP) di Bali International Conference Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (24/2). "Pertama, kita harus mengubah pola produksi dan konsumsi dunia yang tidak didasarkan pada asas pembangunan berkelanjutan. Planet kita sedang dirundung kerusakan lingkungan yang serius. Jika kita biarkan kerusakan lingkungan itu terus berlangsung, masa depan anak cucu kita dan umat manusia akan terancam," ujar Presiden.

Kedua, menghentikan tingkat kepunahan keanekaragaman dan kekayaan hayati yang kita miliki. Komitmen itu, lanjut Presiden, harus lebih besar dari yang telah disepakati pada KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan delapan tahun yang lalu. "Kita harus mampu menurunkan secara signifikan tingkat hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2010," tukasnya.

Langkah ketiga yang dilakukan pemerintah ialah orientasi baru dalam pembangunan melalui paradigma Green Economy. Paradigma ini harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Pembangunan ekonomi harus kita lakukan dalam konteks pendekatan pembangunan yang pro poor, pro job, dan pro growth. Semuanya itu tetap dengan paradigma Green Economy," tukasnya.

Keempat ialah menyelesaikan perdebatan berkepanjangan atas isu tata kelola lingkungan global dalam kerangka International Framework of Sustainable Development. Presiden mengajak semua pihak untuk meraih kesepakatan nyata pada Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Brasil, tahun 2012 mendatang. "Mari kita menciptakan sistem PBB yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan lingkungan global kita. Dalam kaitan ini, saya menyambut baik disepakatinya keputusan hasil Pertemuan Simultan Luar Biasa Konferensi Para Pihak Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm kemarin," ungkap Presiden.

Keputusan yang telah diambil merupakan dasar yang kokoh guna mensinergikan Perjanjian Lingkungan Internasional lainnya di masa datang dan sejalan dengan semangat the World Summit Outcome 2005. Semangat yang menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi, sinergi, dan koherensi dalam sistem PBB.

Sedangkan tahap terakhir ialah menyelesaikan negosiasi perubahan iklim pada Konferensi Meksiko di akhir tahun ini. Presiden yakin dengan bersatunya semua pihak, maka upaya menyelamatkan bumi dapat terlaksana dengan baik. "Saya mendorong Saudara semua--para Menteri dan Ketua Delegasi--untuk memanfaatkan forum ini guna mencari solusi terbaik. Kita ingin menghasilkan konsensus yang lebih mengikat. Kita ingin mewujudkannya pada Konferensi Perubahan Iklim di Meksiko mendatang, satu hasil yang nyata," tukasnya. (Rin/OL-04) Source : MediaIndonesia.com

Belajar dari kegagalan tambak intensif

2010-02-17T16:54:00.000-08:00

Desa (Gampong) Alue Caplie Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara mempunyai tambak dengan luas ± 180 Ha. sebagian besar masyarakat selain bergerak disektor pertanian juga mengusahakan tambak. Menurut masyarakat setempat, potensi tambak di Desa Alue Caplie dan sekitarnya adalah jenis usaha yang menjanjikan untuk masa depan dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Apalagi permintaan pasar terhadap hasil tambak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pertanian tambak di di daerah tersebut sudah dimulai sejak tahun 1984, masyarakat mulai membuka lahan tambak dan mengelolanya secara tradisonal. Mereka melakukan budidaya ikan mujair. Pada saat itu masyarakat belum mengenal penggunaan bahan kimia sintesis dan pestisida lainnya.

Beberapa tahunnya berikutnya mereka mulai membudidayakan udang windu secara tradisional. Saat itu mereka belum mengenal sistem pembibitan. Bibit udang diperoleh secara alami, yakni berasal dari laut yang dialiri melalui alur sungai yang kemudian dialiri ke tambak. Begitu juga dengan sistem perawatannya masih dilakukan secara alami tanpa pemberian pakan maupun pupuk. Salah seorang pemilik tambak mengatakan bahwa saat itu hasil panen yang mereka peroleh sangat bagus dan jarang terkena penyakit. “Wate nyan kamoe han tom keunong penyaket dan wate panen han tom meumasalah”, ujar Razali, 45 tahun salah seorang petani tambak setempat

Pada tahun 1988, kegiatan tambak mulai mengenal sistem pembibitan. Hasil panen tambak sudah mulai dijual ke agen lokal (toke udeueng). Semenjak tahun 1990, budidaya secara intensif mulai digalakkan oleh masyarakat. Penggunaan pupuk, racun pestisida dan pemberian pakan khusus untuk merangsang peningkatan produksi pun tidak dapat dihindarkan. Hasil panen meningkat, namun hanya bertahan selama 2 tahun. Saat itu masyarakat Desa Alue Caplie mulai membuat tambak baru dengan menggunakan alat berat. Sedangkan di tahun 1992, hasil tambak mulai menurun karena diserang penyakit merah dan udang lumpuh. Banyak petani tambak meninggalkan usahanya karena bangkrut dan mengalami kerugian.

Keadaan ini diperparah kembali akibat bencana gempa dan tsunami tahun 2004 lalu, menyebabkan kerusakan tambak dan petani mengalami kerugian. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang mendasar seperti virus udang, formulasi pupuk kimia, saluran air yang dangkal, serta harga jual tidak stabil menjadi sumber kemalasan bagi petambak itu sendiri untuk melanjutkan usaha tambaknya, sehingga banyak tambak dibiarkan terlantar begitu saja.

Sebenarnya masyarakat sadar ingin melakukan perubahan untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, mereka masih ragu-ragu mencoba untuk kembali ke sistem tambak alami. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola tambak secara berkelanjutan tanpa merusak biota dan lingkungan menjadi kendala tersendiri bagi mereka untuk keluar dari persoalan ini.

Pengetahuan dan informasi menjadi bagian terpenting yang tak dapat dipisahkan dalam melakukan perubahan. Atas dasar inilah, kami yang tergabung dalam organisasi Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA Pase) melakukan pendampingan bagi petani tambak melalui kegiatan ujicoba penggunaan pupuk organik pada budidaya bandeng dan udang windu. Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari kegiatan Sekolah Lapangan Pertanian Organik yang kami adakan di Gampong Alue Caplie Kecamatan Seunuddon Aceh Utara 2008-2009 lalu.

Kegiatan uji coba pertama dimulai sejak Agustus 2008 lalu, dengan menggunakan slurry biogas sebagai pupuk organik pada tambak. Kegiatan ini melibatkan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Biogas yang berjumlah 5 orang terdiri atas 1 perempuan dan 4 laki-laki.

Slurry itu sendiri merupakan limbah biogas, yakni kotoran ternak yang hilang gasnya yang diperoleh dari tiga unit digester yang dibangun tahun 2006 lalu oleh JKMA Pase dengan bantuan dana dari Hivos Netherland. Slurry itu berupa slurry padat maupun cair, yang sangat kaya akan unsur-unsur tertentu yang dapat memperbaiki unsur tanah seperti protein, selulose, lignin dan lain-lain. Selain dapat digunakan untuk memperbaiki unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman, slurry juga dapat merangsang dan meningkatkan pertumbuhan plankton yang menjadi sumber makanan untuk udang dan ikan di tambak.

Pada tahap awal ujicoba slurry untuk tambak, dilakukan kegiatan penentuan lokasi uji coba. Luas tambak yang dilakukan untuk uji coba pupuk slurry tersebut seluruhnya adalah 5216 m2, yang merupakan milik petani tambak anggota kelompok.

Sebelum memulai kegiatan uji coba, anggota peserta sekolah lapangan terlebih dahulu mengumpulkan slurry dari biogas dan membuat pupuk organik dari dari kotoran ternak. Jumlah pupuk yang diproduksi untuk kebutuhan uji coba tambak hanya 600 kg.

Praktek uji coba ini diterapkan pada budidaya udang windu dan ikan bandeng. Secara umum petani tambak di Gampong Alue Caplie masih akrab dengan pupuk dan pestisida kimia dalam melakukan usaha tambaknya. Konteks program ujicoba ini, akan lebih mengupayakan penggunaan pupuk organik sebagai pengganti bahan kimia sintesis yang sering digunakan petani tambak selama ini.

Dalam tahap persiapan praktek ujicoba, anggota peserta sekolah lapangan melakukan pembersihan tambak dengan menggali bagian tanah permukaannya dengan kedalaman rata-rata 30 cm. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan lumut yang mengganggu proses pertumbuhan plankton, yang menghabiskan waktu selama 6 hari. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengambilan siput dari dalam tambak.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pupuk organik. Seminggu kemudian setelah pertumbuhan plankton baru dilanjutkan dengan penaburan benih yang terdiri dari 5.000 ekor benih udang windu dan 700 ekor benih ikan bandeng.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan anggota kelompok menunjukkan bahwa pertumbuhan udang windu dan ikan bandeng pada uji coba ternyata lebih cepat dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya disebabkan pakan alami tersedia dengan cukup .

Menurut Abdurrahman, 40 tahun, salah seorang petani tambak di Alue Caplie mengatakan bahwa pertumbuhan ikan bandeng sangat cepat dan sepertinya pupuk organik ini sangat cocok untuk tambak. “Baro si buleun eungkot ka lage nyoe rayek, beurarti cepat that pertumbuhan, beda lage biasa jih. Sang got pupok nyoe taboh bak neuheuen”. Ujar Abdurrahman dengan menggunakan bahasa Aceh, Artinya; “Baru satu bulan sudah segini besarnya, berarti lebih cepat besar, berbeda seperti biasanya, sepertinya bagus pupuk ini dipakai di tambak” sambil menunjukkan ikan bandeng yang diambil dari tambak ujicoba.

Pada umur 2 bulan, ikan bandeng mencapai 7 – 8 ekor per kg. Menurut anggota peserta sekolah lapangan lainnya, mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman bertambak biasanya pada umur 2 bulan ikan masih 9 – 10 ekor per kg. Angka ini menunjukkan suatu keberhasilan dimana penggunaan pupuk organic sepenuhnya dapat menggantikan penggunaan pupuk kimia, bahkan kondisi tanah berangsur membaik, permukaan tanah di tambak tidak keras dan tanah menjadi lebih hitam.

Serangkain kegiatan yang kami mulai dari kotoran sapi, kini membuahkan banyak hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat baik langsung atau tidak langsung. kotoran sapi kini telah menjadi barang berharga di daerah itu, masing-masing anggota masyarakat tidak lagi memberikan kotoran sapi mereka kepada orang lain, mereka sudah memerlukan untuk usaha pertanian dan perikanan.

Kios penjual pupuk dan pestisida kimia di daerah tersebut satu persatu mulai tutup, sebagian besar masyarakat tidak perlu lagi membeli itu, kami anggap tugas kami selesai sudah untuk daerah itu, tugas besar lain menanti.
Tulisan ini juga di muat di Kompasiana.com

Mengintegrasikan Biogas untuk Pertanian Organik

2010-02-17T15:28:00.000-08:00

Kedualatan petani yang saya pahami adalah petani tidak lagi tergantung pada produsen suatu merk pupuk dan pestisida kimia, mereka mampu memanfaatkan potensi dilingkungan yang tersedia untuk menjawab kebutuhan usaha pertanian mereka.

Hal tersebutlah yang mendasari saya dan beberapa teman di organisasi menjalankan Community Based Biogas Management Program, selain dengan kotoran sapi yang dimanfaatkan secara terpadu masyarkat dapat menikmati nyala api biru tanpa harus membeli minyak tanah dan mencari kayu bakar, masyarakat yang umumnya petani juga bisa mendapat keuntungan dari limbah biogas berupa slurry dalam bentuk padat dan cair, slurry inilah limbah sampingan biogas yang menjadi pupuk kompos sebagai bahan nutrisi yang dibutuhkan bagi tanaman pertanian.

Setelah pengerjaan bangunan digester biogas selesai dan mulai di operasikan oleh kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat, kelompok petani dan peternak tersebut secara tidak langsung juga memiliki unit penghasil pupuk organik (padat dan cair) dari digester biogas, limbah inilah yang kita gunakan sebagai alat mendrong masyarakat untuk melakukan serangkain ujicoba budidaya tanaman dengan menggunakan pupuk organik yang mulai tersedia antaranya budidaya cabe merah, cabe rawit, tanaman terong dan pada tanaman padi, selain menggunakan pupuk organik slurry biogas untuk ujicoba dibidang budidaya pertanian organik, slurry tersebut juga di ujicoba untuk penggunaan di usaha tambak pada budidaya udang windu dan ikan bandeng sebagai pengganti pupuk urea.

Dalam jangka waktu yang lama, praktek budidaya pertanian dan perikanan di Aceh umumnya masih secara konvensional atau dengan kata lain masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang didapat petani dengan cara membeli, namun seiring waktu kebutuhan dan ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia mulai dirasakan oleh sebagian besar komunitas petani, besarnya biaya produksi yang harus dipenuhi petani disaat menjalakan usaha pertaniannya semakin menambah keterpurukan ekonomi keluarga petani, menurunnya produktifitas lahan akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia menambah kesulitan tersebut, sehingga wajar apabila banyak ditemukan lahan sawah dan areal tambak dibiarkan terbengkalai.

Serangkaian ujicoba yang kami lakukan bersama 50-an anggota kelompok masyarakat mengawali upaya mengubah pola dan praktek pertanian tersebut dari konvensional menuju pola pertanian berkelanjutan, dengan memanfaatkan slurry biogas yang tersedia dan pengetahuan pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi kami memulai agenda besar tersebut.

Praktek yang kami lakukan bersama masyarakat diantaranya ujicoba slurry biogas pada budidaya padi dilahan belajar pertanian organik dengan menggunakan metode SRI (system rice intensifikasi) dimana budidaya padi menggunakan benih yang berumur lebih muda dan menanam satu lubang satu benih, hal ini sangat berbeda dengan praktek yang selama ini di lakukan oleh para petani.

kegiatan tersebut di mulai pada musim tanam juli-agustus 2008 bersama komunitas petani di kecamatan Seuneddon kabupaten Aceh Utara, 20 orang pertani yang terlibat dalam uji coba sekolah lapangan pertanian organik terlihat sangat berpartisipatif dengan mengikuti proses kegiatan mulai dari penyiapan lahan, pembuatan pupuk organik, penanaman, pengamatan hingga sampai musim panen.

model ujicoba yang dilakukan pada lahan praktek yaitu dengan membuat 3 model perlakuan (organik,semi organik dan konvensional) ketiga perlakuan tersebut diamati perkembanganya oleh petani peserta sekolah lapangan secara rutin

dari pengalaman yang dilakukan tersebut, terjadi perbedaan yang sangat mencolok dimana pada perlakukan organik dan semi organik yang menggunakan model tanam SRI memiliki anakan padi lebih banyak dan terjadi peningkatan hasil dibandingkan dengan perlakuan konvensional (kebiasaan lokal), selain itu biaya produksi yang dibutuhkan untuk perlakuan organik dan semi organik lebih kecil dibanding model konvensional, dimana petani tidak harus membeli, sehingga pengalaman tersebut dijadikan acuan dasar bagi petani yang terlibat dalam sekolah lapangan untuk mulai mengubah pola usaha pertanian padi, model ujicoba tersbut juga telah mampu menarik perhatian para petani sekitar desa untuk mencoba pola yang sama pada musim berikutnya, dan 5 orang petani ‘alumni’ sekolah lapangan telah menjadi fasilitator dalam upaya penyeraban pola pertanian organik dengan metode SRI.

Dimusim kedua setidaknya terdapat 3 Ha lahan sawah di desa tempat ujicoba tersebut mulai mengembangan pola tanam padi SRI dengan perlakuan semi organik, seiringan dengan waktu tersebut kami selaku pendamping lapangan juga mulai merambah lokasi penerapan di lokasi di kecamatan lain antaranya di Kecamatan Lhoksukon dan kecamatan Samudra Geudong Aceh Utara dengan model perlakuan yang sama.

Disamping melakukan praktek langsung dengan petani mengenai pola pertanian berkelanjutan (organik), upaya publikasi pun kami lakukan serentak setelah ujicoba berhasil, publikasi yang kami lakukan melalui penerbitan bulletin meugoe media pertanian organik yang terbit 3 bulan sekali, melalui surat kabar lokal, kegiatan koordinasi dengan pemerintah, hingga melkukan kegiatan roadshow TTG (teknologi tepat guna),dll

Dalam waktu singkat banyak lapisan termasuk pemerintah mengetahui perihal yang kami kerjakan, kalangan pemda Aceh Utara melalui dinas pertanian mengadopsi pengalaman pola tanam SRI tersebut untuk mengintervensi program ujicoba di beberapa wilayah masyarakat binaan pemerintah, dan memberikan kami satu pekerjaan project penyediaan pupuk organik sebanyak 30 ton untuk di berikan bantuan pada lahan ujicoba tersebut, kegiatan penyediaan yang dimulai september 2009 berlanjut dengan paket penyediaan pupuk organik sebanyak 100 ton pada priode desember 2009 yang kami kerjakan bersama komunitas.

Tanpa di sadari secara tidak langsung dampak kegiatan yang kami lakukan melalui program biogas yang terintegrasi pada usaha pertanian organik bersama masyarakat selama tiga tahun (2006-2009) telah menjadi percontohan yang mampu mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah kabupaten Aceh Utara untuk semakin meningkatkan pengembangan pertanian organik di daerah.

Disaat kebijakan dilahirkan oleh pemerintah, upaya penyebarluasan pola pertanian organik semakin cepat terjadi, tanpa ada pengaruh kebijakan dari pihak pemerintah, upaya tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan lingkup yang sangat kecil bila hanya mengandalkan para pegiat lingkungan yang melakukan tersebut. semoga kita bersama mampu terus melahirkan kader petani di desa yang kritis menyikapi persoalan lingkungan dalam bentuk-bentuk tindakan nyata dilapangan.

Catatan ini di posting pada kompetisi green nokia abbassador

Melalui Biogas Menggapai Kedaulatan Petani

2010-02-17T14:47:00.000-08:00

Kesempatan menjadi relawan pada salah satu ormas di Aceh telah membuka cakrawala berfikir saya lebih luas pada realitas kehidupan masyarakat yang sebenarnya, pengetahuan tersebut berkembang seiring waktu yang tertuang kedalam perencanaan dan implementasi ide-ide yang ada.

Akhir tahun 2006 silam melalui kerjasama dengan salah satu lembaga donor di Aceh, saya berkesempatan menjadi staf pendamping lapangan pada program penerapan teknologi biogas sebagai pengganti minyak tanah di salah satu komunitas petani yang juga peternak sapi di kabupaten Aceh Utara.

Walau energi biogas dari kotoran ternak bukanlah hal baru bagi saya, namun pada tinggkat implementasi di lapangan bersama masyarakat saat itu menjadi pengalaman pertama saya baik bekerja dalam masyarakat maupun mengelola suatu program bersama komunitas masyarakat di pedalaman.

Saat sosialisasi program kepada masyarakat sasaran, awalnya masyarakat yang awam menertawakan perihal program tersebut seolah tidak percaya, masaksih ek leumoe (kotoran sapi-red) bisa jadi gas, ada juga yang merasa percaya dan masuk di akal hingga mereka sangat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program untuk menjawab rasa penasaran.

Didalam kegiatan program termasuk didalamnya yaitu, pembangunan 3 unit digester biogas jenis Fixed Dome Digester ( biogas reaktor yang tertanam didalam tanah) dengan metode komunal yang ber volume 13 m3 untuk kapasitas 9 ekor sapi yang dapat dimanfaatkan oleh 3 kepala keluarga masing-masing digester.

Secara teori, Biogas dihasilkan oleh proses anaerobik (tanpa udara), komponen bahan-bahan organik seperti jerami atau kotoran ternak tersbut diurai oleh aktivitas mikroba tanpa udara (O2) sehingga selama proses penguraian komponen organik melalui aktivitas miroba menghasilkan gas methan (CH4) yang mudah terbakar. Untuk satu ekor sapi sedang diperkirakan menghasilkan rata-rata 15 Kg faces/hari, sedangkan 1 kg faces dapat menghasilkan 40 liter gas atau sama dengan 6001 liter gas/hari dari 1 ekor sapi, artinya 3 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar satu kepala keluarga.

Teori di atas tidak digunakan mentah-mentah untuk menjelaskan pada masyarakat kampung yang masih awam tentang energi biogas dari kotoran ternak, sangat sulit dipahami dan membosankan bagi mereka (komunitas-red) bila penjelasan dengan istilah ilmiah dibawa-bawa dalam setiap kali mengadakan pertemuan,sehingga dibutuhkan cara yang berbeda dengan bahasa sederhana untuk memberikan penjelasan yang masuk akal.

Setelah tahap sosialisasi selesai dan terbangun kesepakatan bersama masyarakat, proses pengerjaan bangunan mulai dilakukan dengan memilih lokasi pembangunan dan menentukan group kerja dari anggota kelompok masyarakat. pihak teknisi sengaja didatangkan dari luar daerah, tepatnya dari Surakarta melalui pihak lembaga LPTP (Lembaga Penerapan Teknologi Pedesaan) sebanyak 2 orang yaitu Mas Makruf dan Mas Slamet yang sudah sejak hampir 10 tahun terakhir menjadi teknisi pembuatan bagunan digester biogas di beberapan tempat di Indonesia yang pada awal 2007 silam menyelesaikan 5 unit digester biogas di Aceh yaitu 3 Unit di Kabupaten Aceh Utara dan 2 Unit lagi di Kabupaten Bireuen.

Dalam pengerjaan bangunan digester yang melibatkan masyarakat anggota kelompok, kami mengintervensi harus ada keterlibatan tukang (teknisi) lokal dalam setiap tahapan pekerjaan secara rutin, tujuannya jelas yaitu dimasa mendatang sudah terdapat teknisi yang berasal dari komunitas di daerah, sehingga biaya mahal untuk mendatangkan skill dari luar dapat di tekan, alhasil untuk saat ini sudah terdapat 4 orang teknisi lokal yang 2 diantarnya telah memiliki keahlian dalam membangun unit digester biogas jenis fixed dome.

hal tersebut telah dibuktikan disaat kami mendapat kepercayaan dan dukungan dari pemerintah kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Peternakan untuk membangun 2 unit digester biogas lainya yaitu di Kecamatan Lhoksukon dan di Kecamatan Cot Girek, maret 2009 lalu dan terakhir berkat kampanye energi biogas yang kita lakukan, salah satu pengusaha ternak di Aceh Tengah berminat mebuat digester biogas untuk usaha ternaknya yang baru awal Februari 2010 kemarin selesai dikerjakan oleh teknisi lokal yang saat ini kita miliki.

Catatan ini dimuat juga di Kompasian.com

Pengalaman Tertulis pada Kompetisi Nokia Green Ambossador

2010-02-16T05:26:00.000-08:00

Kompetisi Nokia Green Ambossador yang diselenggarakan oleh Nokia dan social blog Kompasiana adalah kontes untuk mencari sosok pegiat lingkungan yang layak untuk dinobatkan sebagai Duta Hijau Nokia. kompetisi ini mensyaratkan setiap peseta diminta mengirim reportase atau liputan yang menggambarkan aktivitas pelestarian lingkungan hidup, cukup mengirimkan artikel dan foto tentang apa saja yang pernah kita lakukan dalam rangka melestarikan lingkungan.

Saya telah memiliki akun di Kompasiana sejak beberapa bulan terakhir, namun tidak ada tulisan satu pun yang saya buat, saya merasa canggung menulis artikel di kompasiana karna saya bukan seorang penulis, saya lebih banyak menulis di blog pribadi ini, namun kemarin ketika mengetahui ada Kompetisi Nokia Green Ambossador melalui kompasiana, muncul keberanian saya untuk menulis dan mempublikasikan tulisan tersebut, boleh jadi karna hadiah yang ditawarkan pada kompetensi tersebut, namun yang jelas, keberanian itu muncul ketika tema kompetensi tersebut terkait upaya yang pernah kita lakukan dalam pelestarian lingkungan, berangkat dari pengalaman, saya sudah menulis dua artikel pengalaman dalam kerja-kerja saya bersama masyarakat dengan judul Melalui Biogas Menggapai Kedaulatan Petani dan Mengintegrasikan Biogas untuk pertanian organik, semangat menulis pengalaman dalam upaya pelestarian lingkungan yang pernah saya lakukan itu benar-benar muncul, walau saya sadar sangat sulit terpilih menjadi duta hijau nokia, namun satu hal yang positif menurut saya adalah dengan mengikuti kompetisi tersebut, saya termotivasi untuk menungkan pengalaman upaya pelestarian lingkungan yang pernah saya lakukan kedalam bentuk tulisan.

Buat sahabat blogger maupun facebook yang memiliki segudang pengalaman dalam menjaga kelestarian lingkungan, alangkah pilihan yang positif bila sahabat mau menuliskan pengalaman tersebut dalam kompetisi Nokia Green Ambossador, setidaknya tulisan pengalaman yang kita punya menjadi inspirasi bagi orang lain untuk terus menjaga lingkungan.

Cartridge Dari Plastik Bekas

2010-02-15T11:17:00.000-08:00

Pelopor lembah silikon, Hewlett-Packard (HP), memang punya komitmen yang tidak main-main dalam hal menjaga lingkungan hidup. Salah satunya diwujudkan lewat program daur ulang plastik bekas botol air minum untuk menjadi cartridge tinta printer mereka.

HP menyatakan telah memproduksi 200 juta cartridge dengan bahan baku plastik bekas. Selama 2007, lebih dari 5 juta pound (atau sekitar 2.270 ton) plastik bekas digunakan HP dalam produksi.

Tahun 2008, HP berjanji akan terus memanfaatkan plastik bekas hingga dua kali lipat dari 2007. "Dengan mengembangkan teknologi yang menjadikan HP dapat memanfaatkan kembali plastik daur ulang untuk pembuatan cartridge inkjet HP orisinil, kami memiliki peluang untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap bumi," ujar Michael Hoffmann, Senior Vice President, Supplies, Imaging and Printing Group, HP.

Menurut HP, The Society of Plastics Engineers (yang merupakan organisasi perdagangan untuk para profesional di bidang plastik) berencana memberikan penghargaan kepada HP di acara The Global Plastics Environmental Conference, Maret 2008.

Upaya lain yang dilakukan HP dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan meminimkan kemasan produknya. Kemasan yang minim, dengan ukuran yang lebih ringkas, akan memungkinkan lebih banyak produk terbawa dalam satu kali pengangkutan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan ikut mengurangi emisi karbon. Source : www.hmtl-its.org

Tata Ruang Sumatra Bakal Berbasis Ekosistem

2010-02-13T03:44:00.000-08:00

KOMPAS.com - Menyambut positif aksi kampanye "The Year of Tiger 2010" yang digalakkan WWF Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup langsung berencana melakukan pembangunan dan penataan ruang Pulau Sumatra berbasis ekosistem untuk menyelamatkan habitat harimau Sumatra. Menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Hermin Roosita, sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen sejak lama untuk melakukan pembangunan dan penataan ruang Pulau Sumatra berbasis ekosistem.

"Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup menjadi pendorong dan pengawal tindak lanjut kesepakatan bersama 10 gubernur Sumatra untuk melakukan penataan ruang Pulau Sumatra berbasis ekosistem," papar Hermin saat ditemui dalam konferensi pers peluncuran kampanye "The Year of Tiger 2010 di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2010).

Penataan ruang berbasis ekosistem tersebut, ungkap Hermin, akan menyelamatkan ekosistem Sumatra dan satwa langka di Pulau Sumatra, termasuk harimau. Di samping itu, akan menghindarkan masyarakat sekitar dari konflik sosial, konflik satwa-manusia, terganggunya aktivitas ekonomi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Penataan ruang berbasis ekosistem saat ini sudah mulai dijalankan di Sumatra. Dalam konsep tata ruang berbasis ekosistem, rencananya Pulau Sumatra akan dibagi menjadi 3 arena atau kawasan, yakni arena ekosistem penting sebagai kawasan pelestarian hutan dan hayati, arena jaringan ekosistem sebagai kawasan penghubung atau akses masuk masyarakat ke dalam arena ekosistem, dan arena pembangunan ekosistem sebagai kawasan pendukung arena ekosistem dan jaringan ekosistem.

LSM Lokal akan Investigasi Limbah PKS Cot Girek

2010-02-09T11:30:00.000-08:00

Menyikapi pencemaran air sungai oleh PKS Cot Girek

Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh Utara, yakni Suara Hati Rakyat (Sahara) dan Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan HAM Aceh (LPL-HA), berjanji akan menginvestigasi dugaan pencemaran air Krueng Lhoksukon dan Cot Girek yang diduga terkontaminasi limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Cot Girek.

Dahlan, staf Advokasi dan Kebijakan Sahara didampingi Manajer Program LPL-HA, Safwani, kepada Serambi di Lhokseumawe, Senin (8/2) mengatakan, dalam waktu dekat lembaga mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) akan mendatangi lokasi yang diduga tercemar limbah pabrik tersebut.

“Investigasi, itu yang pertama akan kami lakukan. Kalau hasil dari investigasi tersebut nanti membuktikan bahwa lokasi sekitar itu tercemar limbah PKS, maka kita tempuh langkah selanjutnya, misalnya, memidanakan kasus ini,” kata Dahlan. Safwani menambahkan, seringnya terjadi pencemaran lingkungan oleh pabrik-pabrik di Aceh Utara, seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah. “Ini kasus ketiga setelah kebocaran gas milik PT Arun dan PT PIM baru-baru ini,” sebut Safwani.

Pemerintah, katanya, harus mewajibkan setiap perusahaan atau pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah dan dapat mencemarkan lingkungan, untuk melakukan analisis risiko terhadap lingkungan. Hal ini, kata Safwani lagi, penting untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan lingkungan di sekitar pabrik/kilang tercemar.

Belum diambil
Sekretaris Camat Cot Girek, Abdul Hamid Thaib yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengaku sampel air sungai yang dia ambil pada saat ratusan ekor ikan mati di sungai itu, Sabtu lalu, masih dia simpan. Ia sudah melapor ke pihak terkait. Namun, hingga kemarin sampel itu belum juga diambil dari rumahnya.

Secara terpisah, seorang petugas Kantor Lingkungan Hidup Aceh Utara mengaku telah melakukan tes di lokasi dan mengambil sampel air di beberapa titik yang diduga tercemar limbah PKS Cot Girek. Namun, berdasarkan uji keasaman di lokasi, kondisi airnya normal. “Air parit yang kami uji pH dan uji kelarutan oksigen, ternyata kondisi airnya normal. Namun, kami tetap membawa pulang sampel air untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium,” kata Busri. Menurutnya, secara kasat mata kondisi air sungai itu sudah normal, apalagi kasus matinya ikan secara massal di situ sudah berlalu tiga hari. “Lokasi yang kami datangi di Desa Alue Mambu sebelumnya diduga air paritnya tercemar,” kata Busri.

Camat Cot Girek, Edwar membenarkan, petugas kantor lingkungan hidup akan memeriksa lokasi yang diduga tercemar limbah pabrik sawit. Diberitakan sebelumnya, limbah PKS PTPN I Cot Girek, diduga telah dibuang ke aliran Sungai Peutoe Lhoksukon dan Cot Girek. Akibatnya, masyarakat yang bermukim di sepanjang DAS itu, hingga Sabtu (6/2) kemarin, dilaporkan tidak dapat mengonsumsi air sungai itu karena diduga tercemar limbah pabrik. Limbah itu bahkan menyebabkan banyak ikan mati mengapung di sungai.

Harus tanggung jawab
Membuang limbah PKS ke sungai sebetulnya tidak dilarang, tapi yang kondisinya tidak mematikan makhluk yang terdapat dalam air sungai dan manusia, ujar Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingungan (Bappedal) Aceh, Ir Husaini Samaun kepada Serambi di Banda Aceh. Husaini dimintai penjelasannya kemarin terkait tercemarnya air Sungai Peutoe, Lhoksukon dan Cot Girek yang diduga akibat pembuangan limbah cair PKS PTPN I Cot Girek ke sungai tersebut.

Menurut Husaini, jika nanti hasil penelitian laboratorium membuktikan matinya ikan di sungai itu akibat limbah PKS PTPN I Cot Girek yang masih pekat dibuang ke sungai, maka manajemen PTPN I Cot Girek harus bertanggung jawab dan bisa dipengadilankan. Tindakan yang dilakukan PKS PTPN I Cot Girek itu, jika terbukti mencemar, berarti melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009. Dalam 100 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu ditegaskan, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun dan dendanya paling banyak Rp 3 miliar.

Dalam ayat (2)-nya ditegaskan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Peluang memidanakan manajemen PTPN I PKS Cot Girek yang diduga melanggar Pasal 99 karena kelalaian dan Pasal 100 karena melanggar baku mutu, menurut Husaini, cukup besar. Apalagi pada tahun lalu untuk hal yang sama, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pemilik PKS di seluruh Aceh, bertempat di PKS Astra, untuk lebih waspada mengelola dan membuang limbah cair PKS ke sungai.

PKS Astra dipilih menjadi lokasi tempat sosialisasi pengelolaan limbah cair terbaik PKS, ungkap Husaini Samaun, karena kolam pengolahan limbah PKS-nya dinilai sudah bagus dan patut menjadi contoh bagi PKS lainnya. Terkait dengan banyaknya kasus pencemaran limbah PKS, tak hanya limbah cair, tapi juga bau busuk dan kebisingan yang ditimbulkan, Husaini bertekad bulan depan akan memeriksa dan mengetes air limbah cair seluruh PKS yang terdapat di kolam pengelolaan limbahnya. Limbah cair PKS itu, menurutnya, jika dikelola dengan baik bisa menguntungkan perusahaan perkebunan. Contohnya yang dilakukan Unit Pengolah Limbah (UPL) PKS Astra. Limbah cairnya yang telah dinetralisir, dialirkan ke kebun sawit dijadikan pupuk nonkimia.

Bisa dipidana
Secara terpisah, praktisi hukum yang juga Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Aceh, M Yusuf Ismail Pase yang dimintai pendapatnya mengatakan, perusahaan sawit bisa saja dipidana jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Hal itu, kata Yusuf Pase, diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 98 ayat (1), sebut Yusuf Pase, orang atau perusahaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan bisa dipenjara 3 sampai 10 tahun, dan membayar denda Rp 3 miliar-Rp 10 miliar.

Yusuf Pase mengatakan, butuh perhatian dan keseriusan dari pemerintah dan lembaga masyarakat sipil lainnya, terhadap kasus-kasus seperti ini. Pemerintah punya lembaga khusus yang bisa melakukan penelitian terhadap pencemaran lingkungan. Lalu, dewan sebagai lembaga pengawas juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perseroan.

Sumber : Serambinews.com

Limbah PKS Cot Girek di Buang Kesungai

2010-02-07T13:51:00.000-08:00

Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN-I Cot Girek, dibuang atau dilepaskan ke aliran sungai Peutoe Lhoksukon dan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai tersebut, hingga Sabtu (6/2) kemarin, dilaporkan tidak dapat mengonsumsikan air sungai itu karena diduga sudah tercemar limbah pabrik. Sekcam Cot Girek, Abdul Hamid Thaib, membenarkan kemarin terjadi pencemaran air sungai Lhoksukon yang diduga akibat dibuang atau dilepaskan air limbah PKS. Bahkan, kata Abdul Hamid, pihaknya telah mengambil satu botol plastik sebagai sampel, bahwa air bewarna hitam yang membuat banyak ikan mati mengapung di permukaan sungai.

Keterangan diperoleh dari para perangkat gampong sepanjang aliran sungai mengatakan, warga yang tidak dapat mengonsumsi air sungai itu adalah warga Desa Alue Simambu, Ulee Gampong, Gampong Tempe dan Km-12. Semua warga desa ini hampir tiap hari menggunakan air sungai untuk cuci dan mandi. Namun kemarin tidak dapat digunakan karena kondisi air sungai terlihat sudah berubah warna menjadi hitam. Ketua Asosiasi Geusyik Kecamatan Cot Girek, Marzuki Sabtu (6/2) membenarkan, masyarakat beberapa desa di daerah itu tidak dapat mengonsumsikan air sungai Sabtu. Sejak pukul 7.00 WIB warga melihat air sungai bewarna hitam dan seperti kotoran limbah pabrik yang dilepaskan di PKS Cot Girek.

Limbah tersebut, diduga dibuang atau dilepaskan pada Jumat (5/2) malam. Akibat pelepasan limbah itu, bukan hanya masyarakat mengeluh, tapi juga binatang ternak dan juga banyak ikan di dalam sungai mati bergelimpangan. Masyarakat kemarin memungut ikan sungai yang mati akibat keracunan air yang diduga dari limbah PKS. Manurut Narzuki, dengan terjadi pencemaran limbah air sungai tidak berani disedot untuk kebutuhan air bagi tanaman padi masyarakat. Padahal, dengan menggunakan pompanisasi, masyarakat di Ulee Gampong menggunakan air sungai ke areal sawah. Tapi, karena takut tanaman padinya mati warga tidak menyedot air sungai tersebut.

Membantah

Sementara itu, Kabag Humas PTPN I Langsa Hasan Basri yang dihubungi Serambi Sabtu (6/2) membantah kalau disebutkan air limbah PKS yang mematikan ikan dalam sungai. Karena kolam limbah PKS ada tujuh unit, satu diantara tujuh itu ada satu unit lepas air, tapi tidak mungkin mengalirkan ke sungai yang membuat mematikan ikan. “Tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang sengaja meracun ikan dalam sungai, lalu disebut-sebutkan bahwa air limbah PKS, tidak mungkin hal itu terjadi. Karena kolam limbah itu tiap tiga bulan sekali diperiksa oleh Amdal, lagipula kalau ada yang bocor tentunya mengembangkan bau, sementara kemarin tidak ada bau yang mengembang ke lingkunagn penduduk,” kata M Yacob.(ib)Sumber : Serambinews.com

Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Lingkungan Dunia di adakan di Bali

2010-02-06T14:26:00.000-08:00

Denpasar, 6/2 (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional kelompok utama global dan pemangku kepentingan bidang lingkungan, yang akan berlangsung di Bali, 21-22 Februari 2010.

Menu utama pertemuan itu adalah membuat dasar pertukaran isu dan konsultasi tentang lingkungan hidup global, demikian surat elektronik dari Program Lingkungan PBB yang dikutip ANTARA News di Denpasar, Sabtu.

Pertemuan internasional dengan 1.200 anggota delegasi dari berbagai negara dan 100 menteri lingkungan hidup akan disusul dengan Sesi Khusus Ke-11 Dewan Pemerintahan PBB/Forum Menteri Lingkungan Hidup Global pada 24-26 Februari nanti.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan membuka forum lingkungan global yang akan diselenggarakan di Balai Sidang Internasional Bali di Nusa Dua, Bali, itu dan memberikan pesan khususnya terkait kontribusi yang diberikan Indonesia.

Indonesia yang memiliki sekitar 5 juta kilometer persegi laut di dalam wilayah kedaulatannya, akan menawarkan satu pemikiran tentang kesepakatan terkait kelautan yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado, Mei 2009.

Dalam proses pendahuluannya, sesuai dengan Aturan Nomor 69 tentang prosedur di tubuh Program Lingkungan PBB (UNEP), organisasi yang diakreditasi badan PBB itu akan menerima dokumen asli untuk dibahas.

Selain berbagai organisasi itu, Komite Perwakilan Permanen dalam Program Lingkungan PBB juga akan mendapat dokumen serupa, dilanjutkan forum konsultasi dengan masyarakat madani sehingga Dewan Pemerintahan bisa mendapat masukan dalam diskusi sebelum melangkah pada ranah kebijakan dan isu tematik lain.

Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner akan membuka forum diskusi utama, dengan topik kunci pada masalah terkait hasil capaian Konferensi Luar Biasa Pihak-pihak dalam Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.

Tujuan utama pembahasan hal itu guna meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara negara di dalam konvensi-konvensi itu.

Selain itu, juga akan dibuka diskusi tentang lingkungan dalam sistem multilateral, pemerintahan lingkungan internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Diskusi dengan topik khusus masih dilanjutkan dengan sejumlah pembicaraan tentang ekonomika hijau, keragaman hayati dan ekosistem.

Sementara itu, dalam surat elektrinikanya, Institut Internasional Bagi Lingkungan dan Pembangunan (IIED) menyatakan, berbagai pertanyaan yang tidak terjawab mengancam kepercayaan terhadap pemerintahan di dunia terkait pendanaan yang program-program pengurangan dampak perubahan iklim global yang telah dicapai dalam Kesepakatan Kopenhagen.

Dalam Kesekapatan Kopenhagen, negara-negara maju diwajibkan untuk menyediakan 30 miliar dolar AS sejak 2010 hingga 2013, dan dana sebanyak 100 miliar dolar AS setahun sejak 2020.

Seluruh skema pembiayaan itu ditujukan bagi negara-negara berkembang yang berpotensi mengurangi dampak negatif perubahan iklim global.

"Bagaimanapun, masih jauh dari jelas untuk mengetahui asal-muasal pendanaan itu, apakah itu sesuatu yang benar-benar baru dan bersifat tambahan, pula bagaimana pengalokasiannnya dan penundaannya bisa terjadi," kata peneliti senior IIED, Saleemul Huq.

Huq dan kelompok peneliti senior di IIED telah mengeluarkan satu telaah tentang hal itu, yang dirangkum dalam enam pertanyaan besar.

Tim peneliti itu terdiri dari Direktur Stusi Lingkungan Universitas Brown di Amerika Serikat, Timmons Roberts, peneliti senior di Pusat Studi Komparatif dan Internasional Universitas Zurich, Martin Stadelmann.

"Berbagai kritik bisa diajukan, bahwa kebanyakan janji di Kopenhagen itu merupakan `bantuan daur ulang`," kata Roberts.

Menurut dia, sudah banyak sekali kesepakatan yang diciptakan namun tidak terwujud sebagaimana mestinya, dan kita tidak lagi bisa berada pada keadaan itu jika berurusan dengan perubahan iklim global.

"Untuk bisa menanggulangi resiko kegagalan itu, mutlak diperlukan lebih banyak diskusi yang lebih luas tentang bagaimana pendanaan itu diatur, dimonitor, dan dijejaki," katanya. (A037/A038)

Negara Penghasil Emisi Jumlah Besar Mengulang Janji

2010-02-03T12:02:00.000-08:00

Negara-negara pengemisi besar gas rumah kaca, Minggu (31/1), mengulangi janji mereka untuk mencegah dampak perubahan iklim. Hari Minggu merupakan batas waktu pendaftaran janji pengurangan emisi dan konfirmasi dukungan terhadap Copenhagen Accord yang dihasilkan pada Desember 2009 dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark.
Brasil, Afrika Selatan, India, dan China, yang dikenal sebagai kelompok BASIC, telah menegaskan ulang janji pengurangan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca diyakini sebagai penyebab semakin panasnya suhu atmosfer bumi. Pemanasan global ini mengakibatkan munculnya fenomena perubahan iklim.

Brasil menegaskan kembali pada 28 Desember 2009 pernyataan mereka saat konferensi bahwa India akan mengurangi emisi GRK-nya antara 36 persen dan 39 persen di bawah proyeksi emisi GRK tahun 2020. Target paling ambisius adalah mengurangi 20 persen emisi GRK-nya dari level emisi tahun 2005 menjadi sama dengan emisi pada tahun 1994.

Sementara itu, Afrika Selatan pada 6 Desember 2009 berjanji menekan pertambahan emisi 34 persen di bawah emisi terproyeksi pada 2020, dengan ada kesepakatan dan bantuan internasional untuk melakukannya.

Menteri Lingkungan India Jairam Ramesh dalam suratnya tanggal 28 Januari kepada Pemerintah Denmark menyatakan, para menteri negara BASIC menggarisbawahi dukungan mereka kepada Copenhagen Accord saat mereka bertemu pada 24 Januari 2010.

Keempat negara tersebut sekaligus menantang negara-negara maju untuk benar-benar memberikan bantuan yang telah mereka janjikan.

Sementara itu China mengulang janjinya pada surat tertanggal 28 Januari bahwa mereka akan memotong produksi karbon per unit keluaran (output) ekonomi hingga 40-45 persen di bawah proyeksi emisi pada 2020 dari level emisi 2005. Target ”Intensitas karbon” akan tetap mengakibatkan emisi meningkat, tapi lebih lambat dibanding peningkatan ekonomi.

Negara-negara besar

Utusan AS Todd Stern, Kamis (28/1), mengatakan, AS akan memotong emisi GRK sekitar 17 persen pada 2020 dari tingkat emisi 2005. Target ini menegaskan angka dari Gedung Putih tahun lalu.

Target 4 persen di bawah tingkat emisi tahun 1990 akan lebih sulit ketika sejumlah negara bagian tak lagi dipimpin Partai Demokrat, partai asal Obama.

Uni Eropa pada 27 Januari mengusulkan target bersama, yaitu 20 persen penurunan emisi pada 2020 dari level 1990 dan bisa menjadi 30 persen penurunan jika negara lain memperbesar pengurangan emisinya.

Adapun Jepang mengulangi usulan pengurangan emisi 25 persen dari level 1990 pada 2020 dengan syarat China dan AS sepakat dengan target itu.(AFP/REUTERS/AFP/ISW)
Source : Kompas

Sampah Kota Mesti di Manfaatkan

2010-01-31T12:02:00.000-08:00

Mendengar kata sampah saja yang terbayang adalah sesuatu yang tidak lagi berguna, bertambahnya jumlah penduduk dan beragam corak gaya hidup secara otomatis meningkatkan volume sampah setiap harinya tanpa mengenal hari libur, kota bersih dan nyaman adalah salah satu visi dan misi Kota Lhokseumawe, namun bila kita melihat kondisi dilapangan saat ini, sungguh visi dan misi tersebut belum tercapai, di hampir sudut kota banyak sampah, dinas kebersihan kota memang telah bekerja maksimal dalam hal ini, namun hampir 85% sampah kota berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) terkecuali beberapa jenis sampah seperti kertas karton, alumunium, kemasan air minum dan beberapa jenis sampah yang punya harga jual.

Di kota lhokseumawe, setidaknya ada empat pasar tradisional yang besar, Pasar Cunda, Pasar Inpres, Pasar pusong dan pasar Batuphat yang saban hari tidak kurung menghasilkan 5-10 truk pengangkut sampah, sampah tersebut tidak ada pemilahan antara organik dan anorganik semuanya yang terkumpul di TPS di angkut ke TPA yang terletak di Gampong (desa) Alue Lim kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan terakhir di bakar, motode seperti ini sangat tidak ramah lingkungan, namun apa mau di kata model pengelolaan sampah dengan cara lain tidak perlanjut hingga tahap keberhasilan, seingat penulis, pada tahun 2007 di TPA Alue Lim pernah di rencanakan dan telah sampai pada tahap pekerjaan bangunan teknologi sederhana pengelolaan sampah, namun tidak berjalan sehingga bangunan tersebut menjadi terbengkalai dan sampah perkotaan tetap berakhir melalui proses pembakaran

Permasalahan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi para pemerhati lingkungan di daerah, tidak hanya mereka, para kalangan akademisi dan para ilmuan di daerah juga mesti ikut tertantang mencari solusi penanganan sampah di perkotaan, dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah tidak bisa sendiri, semua stakeholder harus terlibat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Salah satu pendekatan yang sedang akan di siapkan adalah pemanfaatan sampah organik dari pasar sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik jenis padat dan cair, mengingat sejak hampir tiga tahun yang lalu hingga saat ini kami fokus mengkampanyekan pertanian organik di masyarakat dan puncak nya pada akhir 2009 kami telah memberikan kontribusi yang berarti pada pemerintah kabupaten Aceh Utara untuk menggalakan pertanian organik, dengan didukungnya penyediaan pupuk organik kepada petani, konsep pemanfaatan sampah kota kali ini akan mencoba melakukan pendekatan dengan pemerintah kota Lhokseumawe, dengan harapan mendapat dukungan dan terbangunnya satu unit instalasi pengolahan sampah organik di Lhokseumawe, yang sudah barang tentu hal tersebut sangat berguna baik bagi pemerintah kota, pihak pengelola dan masyarakat petani yang bisa terbantu dengan tersedianya pupuk organikyang murah. semoga harapan tersebut dapat terwujud

Kertas dalam Fakta

2010-01-22T22:55:00.000-08:00

Bukan suatu yang dapat di pungkiri, bahwa kertas menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, semua institusi baik pemerintah, swasta tidak melewati rutinitas tanpa kertas. masih banyak kalangan yang tanpa berfikir jauh dalam penggunaan kertas, terkadang kita tanpa sadar akan konsekuensi penggunaan kertas yang berlebihan, tau kah kita apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kertas? tentu sebagian besar kita mengetahuinya, ya.. pohon kayu menjadi bahan baku utama dalam pembuatan kertas, dan hampir 80% kayu tersebut berasal dari kayu alam, dalam posting terdahulu saya juga pernah mengungkapkan hal ini, dimana meminimalisir penggunaan kertas dan mendaur ulang kertas adalah satu kepedulian yang sangat berarti bagi lingkungan.

Berikut ini adalah beberapa fakta tentang kertas yang saya kumpulkan dari berbagai sumber

Proses Produksi kertas:

1 Batang pohon (kayu) menghasilkan 16 rim kertas
Untuk 1 batang pohon juga dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk 3 orang bernafas
Untuk memproduksi 1 ton kertas, dibutuhkan 3 ton kayu dan 98 ton bahan baku lainya
Setiap jam, dunia kehilangan 1,7 ribu hektar hutan alam yang ditebangi sebagai bahan baku kertas
Industri kertas menghabiskan 670 juta ton kayu untuk menghasilkan 178 juta ton of pulp dan 278 juta ton kertas dan karton
ton kertas = 400 rim = 200.000 lembar
Untuk memproduksi 3 lembar kertas dibutuhkan 1 liter air
Untuk memproduksi 1 Kilogram kertas dibutuhkan 324 liter air (environment Canada)
95% kertas dibuat dari bahan serat kayu
Untuk memproduksi 1 ton kertas, dihasilkan gas karbondioksida (CO2) sebanyak kurang lebih 2,6 ton atau sama dengan emisi gas buang yang dihasilkan oleh mobil selama 6 bulan.
Untuk memproduksi 1 ton kertas, dihasilkan kurang lebih 72.200 liter limbah cair dan 1 ton limbah padat
Industri kertas adalah pemakai energi bahan bakar ke-3 terbesar di dunia (American Forest and Paper Association)
Dulu kertas hanya digunakan untuk menulis, sekarang industri Packaging menggunakan 41% dari seluruh penggunaan kertas

Daur Ulang Kertas

Mendaur ulang 54 kg kertas menyelamatkan 1 batang pohon (government of Canada)
Mendaur ulang 1 ton kertas menyelamatkan kira-kira 17 batang pohon (Purdue Research Foundation and US Environmental Protection Agency, 1996)
Mendaur ulang kertas menggunakan 60% energi yang lebih sedikit dibandingkan membuat kertas dari batang pohon
Mendaur ulang 1 ton kertas dapat menghemat 682.5 galon bahan bakar dan 7000 galon air dan 4000 kwh listrik (Onondaga Resource Recovery Center)
30%-40% kertas yang dibuang adalah kertas Packaging atau kemasan (The Recycler’s Handbook, 1990)
Saat kertas membusuk atau menjadi kompos akan menghasilkan gas Metana yang 25 kali lebih berbahaya dari CO2 (International Institute for Environment and Development, 1971)

Di balik Kemajuan Industri di Cina

2010-01-02T05:58:00.000-08:00

Foto-foto ini diambil oleh Lu Guang yang telah mendokumentasikan foto-foto bencana ekologis semenjak tahun 2005, usahanya telah mendapatkan penghargaan di Smith Award for Humanistic Photography.
Sumber : www.ngobrolaja.com

Ada apa dengan kantong plastik?

2009-12-31T10:09:00.000-08:00

Dalam satu tahun, 1 triliun kantong plastik digunakan oleh dunia. Setiap orang menggunakan sekitar 170 kantong plastik tiap tahun. Ini berarti setiap satu menit-nya 2 juta kantong plastik yang dibuang Kantung plastik terbuat dari polyethene (PE), suatu bahan thermoplastic yang lebih dari 60 juta ton bahan ini diproduksi setiap tahun di seluruh dunia terutama menjadi kantung plastik. Untuk memproduksi 1 ton plastik diperlukan 11 barel minyak mentah (BBM). Di negara-negara maju, penggunaan plastic shopping bags (kantung plastik belanjaan) di toko dan supermarket mulai dibatasi dan digantikan dengan paper bags (kantung kertas) yang terbuat dari kertas yang dapat didaur-ulang.

Kantung plastik tergolong barang sekali pakai (disposable; single-use plastic shopping bags) sehingga memperbanyak sampah. Kalau kita belanja bulanan di supermarket, sekali belanja kita akan dihadiahi paling sedikit 4 kantung plastik dalam berbagai ukuran. Jakarta menghasilkan sekitar 6.000 ton sampah setiap hari, yang lebih dari setengahnya adalah sampah non-organik terutama plastik dan kertas. Sampah kantong plastik yang dibuang di Jakarta dapat menutupi 2600 lapangan sepakbola. Sampah plastik Baru bisa terurai di alam (biodegradable) dalam waktu 500 - 1.000 tahun, sehingga jika tercecer di tanah akan menghambat peresapan air yang menyebabkan banjir dan merusak kesuburan tanah

Bantu selamatkan bumi dengan membawa tas sendiri saat berbelanja ke supermarket atau ke pasar tradisional. Sebaiknya gunakan tas ramah lingkungan yang terbuat dari bahan kain yang dapat didaur-ulang. Kini mulai tersedia kantung plastik ramah lingkungan (Bio-Degradable Plastic Bag) yang terbuat dari tepung singkong / maizena dan dapat terurai 6 bulan sampai 5 tahun (bandingkan dengan plastik biasa yang baru terurai setelah 500 - 1.000 tahun). Namun ketersediaannya masih terbatas dan masih mahal (Rp. 1.000 per lembar). Bawalah selalu tas ramah lingkungan sehingga selalu tersedia kapanpun anda membutuhkannya jadi tidak ada alasan, anda terpaksa menerima kantung plastik. Jika hanya membeli sedikit, mulailah mau/berani menolak pemberian kantung plastik dari toko dan masukkan barang belanjaan ke dalam tas Anda. Ingat, kantung kresek adalah bonus yang tak berguna.

Kurangi penggunaan kantong plastik kresek SEKARANG JUGA. Jika belum dapat menghentikan secara total, lakukanlah secara bertahap, misalnya hanya untuk digunakan untuk membuang sampah di tempat sampah. Jangan jadi penimbun dan kolektor kantung plastik tak terpakai yang memenuhi rumah Anda. Anjurkan keluarga, teman, dan tetangga untuk mengurangi pemakaian kantung plastik, dengan menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Jadilah agen penyelamat lingkungan.

sumber : Green Building Council of Indonesia

Buku Membongkar Gurita Cikeas

2009-12-29T07:33:00.000-08:00

apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas ‐ desus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Dem okr at dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat me nyakitkan.

Begitulah kalimat bait pertama dalam muku Buku Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Scandal Bank Century. yang di tulis George Junus Aditjondro yang hari-hari terakhir ini menuai kontroversi.
Penasaran terhadap muatan buku tersebut tentu menghinggap di kalangan segenap kelompok/organisasi baik masyarakat atau mahasiswa yang selama ini 'terjun' mengamati dan mempelajari kasus demi kasus yang tengah di lakonkan elit Negara di Jakarta.

Lewat komentar satu satatus seorang teman melalui facebook, saya mendapat link download buku tersebut, dan saat ini belum habis membaca, langsung saya upload buku di Scipt agar mudah di dapat oleh 'sahabat virtual' yang di hinggap penasaran pada buku membongkar gurita cikeas, di balik skandal bank century ini dapat membaca dan mendownload di Sini

Janji Pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk Indonesia

2009-12-24T00:09:00.000-08:00

Perjanjian Bilateral dan Multilateral terkait pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dicapai RI selama dua pekan Konferensi Perubahan Iklim 2009 di antaranya perjanjian bilateral meliputi nagara-negara seperti Jerman, Norwegia, Inggris, Selandia baru, USA, Swis dan Australia, perjanjian juga dilakukan dengan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan organisasi Meteorologi Dunia (WMO), ungkap Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), sekaligus kepala negosiator RI di konferensi perubahan iklim 2009 Rachmat Witoelar seperti yang dimuat kompas

Selama dua pekan Konferensi Perubahan Iklim 2009, Indonesia membuat sejumlah perjanjian bilateral dan multilateral terkait pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pendanaan kehutanan mendominasi rencana pemberian bantuan tersebut. (23/12/2009).

Menurut keterangan Rachmat, Pemerintah Inggris menyiapkan dana sebesar 5 miliar poundsterling untuk mencegah pengundulan hutan dan alih fungsi lahan di Indonesia termasuk pembalakan liar, Sementara itu, Pemerintah Norwegia menyiapkan pendanaan sementara (interim) bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), sedangkan pemerintah Jerman juga berjanji memberikan bantuan teknis di sector kehutanan, namun belum dijelaskan jumlah bantuan hibah yang akan di berikan

Semua komitmen yang ada, baik secara bilateral maupun multilateral tersebut, diharapkan mengucur tahun 2010. ”Mestinya tahun depan memang sudah bisa cair sehingga bisa langsung dimanfaatkan di lapangan,” kata Ismid Hadad dari Kelompok Kerja Pendanaan DNPI.

Triliunan rupiah dibutuhan Indonesia untuk tahap persiapan program REDD. Di lapangan sejumlah program sudah dijalankan bersama dengan Jepang, Australia, dan Jerman.

Source : Kompas.Com

Laporan 'Kejahatan Lingkungan' yang dilakukan Sinar Mas di Indonesia

2009-12-16T21:13:00.000-08:00

Dalam laporan terbaru Greenpeace menunjukan bukti bahwa melalui perusahaan minyak kelapa sawit Sinar Mas telah terlibat dalam pembukaan lahan tanpa amdal (analisa dampak lingkungan), pembukaan lahan tanpa izin pemanfaatan kayu serta pembukaan lahan gambut yang dalam, tindakan tersebut telah melanggar hukum indonesia serta prinsip dan kriteria roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), namun hingga sekarang belum ada petinggi Sinar Mas yang di tahan atas keterlibatan mereka dalam deforestasi ilegal, seperti apa yang senada dikatakan oleh Gandi Sulustiyanto Direktur Sinar Mas, Silahkan tahan kami bila kami pernah terlibat dalam kegiatan deforestasi (20 maret 2009) Source : Greenpeace investigation.

Laporan Greenpeace mununjukkan bukti bahwa beberapa perkebunan minyak kelapa sawit milik sinarmas melanggar hukum kehutanan dan lingkungan Indonesia. silahkan download laporan lengkapnya di Disni

Masyarakat Adat Kirim Proposal ke KTT Kopenhagen

2009-12-15T18:12:00.000-08:00

Forum Masyarakat Adat Internasional (The International Indigenous Peoples Forum/IIPF) mengirimkan proposal untuk dimasukkan dalam naskah hasil Pokja Ad-hoc untuk Kerjasama Jangka Panjang (AWG-LCA) KTT ke-15 Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark.

Sekjan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan yang ditemui ANTARA di sela KTT di Kopenhagen, Denmark, mengatakan, IIPF sebagai perwakilan masyarakat adat berbagai negara telah mengirimkan usulan revisi yang lebih singkat tersebut kepada AWG-LCA

AWG-LCA merupakan forum perundingan dari negara-negara peserta Konvensi Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang membahas kerjasama jangka panjang menangani perubahan iklim.

Abdon mengatakan, usulan IIPF itu sebagai jawaban dari negara-negara peserta AWG-LCA yang menginginkan paragraf tentang masyarakat adat tetap ada akan tetapi dengan paragraf yang lebih sedikit.

"Menurut teman-teman IIPF yang masuk dalam delegasi negara masing-masing, usulan masyarakat adat harus dibuat pendek supaya negosiasi dalam perundingan lebih mudah," katanya.

Usulan IIPF terdiri atas tiga paragraf singkat, yaitu dua paragraf untuk pembukaan dan satu usulan untuk paragraf operasional.

Usulan paragraf untuk pembukaan yaitu "Tidak ada akibat yang berhubungan dengan perubahan iklim berdampak serius untuk kenyamanan hak manusia, terutama hak masyarakat adat, yang telah termaktub pada Deklarasi PBB untuk Hak-hak Masyarakat Adat".

Paragraf kedua, "Pengakuan pengetahuan masyarakat adat, kebudayaan, dan kearifan lokal adalah penting untuk mempertemukan dengan tantangan yang berhubungan dengan perubahan iklim".

Sedangkan satu paragraf yang diusulkan IIPF pada paragraf operasional yaitu "Negara-negara peserta harus memproteksi dan mempromosikan kenyamanan penuh dari hak masyarakat adat melalui penghormatan terhadap standar dan kewajiban dari hak-hak umat manusia, pada semua hal terkait perubahan iklim, memastikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat, termasuk kebebasan, prioritas, dan persetujuan yang konsisten dengan Deklarasi PBB untuk Hak-hak Masyarakat Adat".

Abdon mengatakan, sebelumnya Amerika Serikat menolak dimasukkanya hal tentang masyarakat adat dalam pembahasan mengenai perubahan iklim.

Akan tetapi Amerika Serikat akhirnya mengalah dengan tekanan dari anggota IIPF yang masuk dalam delegasi negara-negara masing-masing seperti Bolivia, Norwegia, Filipina, dan Bangladesh.

Anggota IIPF itu mengancam delegasi Amerika Serikat dengan mengakatan akan membawa hal itu kepada Barack Obama.

Abdon mengatakan karena takut akan dibawa ke presiden mereka, para negosiator Amerika akhirnya setuju terhadap usulan masyarakat adat. Dia menambahkan peluang masuknya hal tentang masyarakat adat pada hasil keputusan AWG-LCA cukup besar

Sumber : www.antaranews.com

Unilever Hentikan Kontrak dengan Sinar Mas Akibat Kegiatan Ilegal

2009-12-14T05:28:00.000-08:00

Aktivis Greenpeace pada tanggal 11 desember 2009 telah menyerahkan bukti kegiatan ilegal pembabatan hutan yang dilakukan oleh Sinar Mas kepada Menteri Kehutanan. Para aktivis Greenpeace, termasuk dua orang utan, membentangkan banner bertuliskan “Pak Zulkifli Hasan – Hentikan Penjahat Hutan” di pintu masuk kantor Departemen Kehutanan untuk mendesak Menteri Zulkifli segera menghentikan semua izin pembabatan hutan Sinar Mas. Aksi Greenpeace ini berlangsung sesaat setelah Unilever – pembeli terbesar minyak kelapa sawit di dunia mengumumkan penghentian semua pembelian minyak kelapa sawit dari Sinar Mas.

Langkah Unilever ini terjadi sehari setelah Greenpeace meluncurkan laporan “Kegiatan Pembabatan Hutan Ilegal dan Greenwash RSPO (1). Laporan ini membeberkan bagaimana perusahaan-perusahaan milik Sinar Mas terlibat dalam pembabatan hutan alam besar-besaran di Indonesia, juga perusakan lahan gambut dalam dan kegiatan ilegal lainnya. Bulan November lalu, perusahaan raksasa asal Finlandia, UPM, juga menghentikan kontrak senilai 30 juta Euro dengan perusahaan pulp and paper raksasa Indonesia, Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL) sehari setelah Greenpeace melakukan aksi menghentikan perusakan hutan yang terjadi di hutan gambut Riau oleh APRIL. Menteri Kehutanan kemudian menghentikan sementara izin APRIL sambil menunggu hasil investigasi.

“Perusahaan-perusahaan multinasional itu melakukan tindakan karena mereka tidak mau lagi terhubung dengan perusakan hutan dan perubahan iklim, dan kita berharap perusahaan lain akan mengikuti langkah itu,” ujar Joko Arif, Juru kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. “Ini mengirim pesan jelas kepada pemerintah Indonesia bahwa masyarakat dan juga dunia industri ingin segera melihat langkah nyata dalam penyelamatan hutan kita.”

Greenpeace menyerukan Menteri Zulkifli untuk melakukan aksi nyata terhadap Sinar Mas seperti yang dia lakukan terhadap APRIL dan menghentikan izin mereka. Lebih jauh lagi dia harus menghormati komitmen Presiden Indonesia yang dilontarkan di forum Internasional, akan menurunkan emisi Indonesia hingga 41% dengan bantuan internasional, dengan mendeklarasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan perusakan lahan gambut.

Indonesia adalah satu negara dengan tingkat deforestasi tercepat di dunia. Kerusakan hutan lahan gambut di negara ini saja tercatat sebagai 4% penyumbang emisi gas rumah kaca dunia (3), menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga penyumbang emisi global setelah Amerika Serikat dan China (5). Sinar Mas adalah produsen terbesar minyak kelapa sawit, terlibat dalam kegiatan perusakan hutan di Riau, Kalimantan dan Papua. Mereka menyuplai perusahaan multinasional seperti Nestle, Kraft dan Procter&Gamble. (4) Sinar Mas juga telah dikenal dalam keterlibatannya membabat hutan ilegal melalui anak perusahaan mereka Asia Pulp and Paper (APP). (5) Greenpeace memperkirakan emisi karbon yang dihasilkan seluruh perusahaan Grup ini di Provinsi Riau saja sudah menghasilkan 113,5 juta ton CO2 per tahun (6).

Laporan Greenpeace ini hadir di tengah Pertemuan Iklim Penting PBB di Kopenhagen dimana perlindungan hutan untuk mengurangi emisi akan didiskusikan. Greenpeace merekomendasikan terbentuknya dana global untuk menghentikan deforestasi di negara seperti Indonesia dan Brasil, dimana negara maju harus menginvestasikan dana 45 miliar US$ pertahun untuk perlindungan hutan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan buka: http://www.greenpea ce.org/climatede fenders
Catatan untuk Editor:
(1) Anda bisa mengakses laporan itu di: http://www.greenpea ce.org/seasia/en/press/reports/illegal- forest-clearance
(2) Hooijer, A, M Silvius, H Wösten, H and S Page (2006) PEAT-CO2, Assessment of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia Delft Hydraulics report Q3943 7 December 2006
(3) WRI 2008. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 6.0 (Washington, DC: World Resources Institute) http://cait. wri.org
(4) Golden Agri-Resources Ltd, Company Presentation, 9 June 2009
(5) For example, Friends of the Earth UK, (2001) Paper Tiger, Hidden Dragons, May 2001.
(6) Greenpeace (2008) The hidden carbon liability of Indonesian palm oil, Greenpeace International 2008.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan buka: http://www.greenpea ce.org/climatede fenders

Tips Mengurangi Sampah Plastik Saat Belanja

2009-12-11T19:36:00.000-08:00

Bila bicara sampah, maka sampah plastik menjadi sorotan yang tajam di kalangan peduli lingkungan, banyak orang yang sudah mendiskusikan tentang pentingnya mengurangi pengunaan kantong plastik. Tapi belum berapa banyak orang yang sudah benar-benar berhenti atau mengurangi pemakain kantong kresek saat belanja?

Memang kenapa kita harus mengurangi penggunaan kantung plastik? alasannya sampah plastik sangat sulit terurai dibutuhkan 50 sampai 100 tahun untuk bisa menguraikan bahan plastik, selain itu plastik juga menghambat daya serap air dalam tanah, tiap tahun ada jutaan kantong plastik kresek di buang setelah hanya di pakai satu kali setelah itu plastik menjadi sampah yang di buang atau di bakar.

Berikut ini ada beberapa tips untuk kita bisa mengurangi sampah plastik dalam keseharian kita

1. Simpan tas belanja di dalam tas (ransel) atau kendaraan
Biar kita tidak menggunakan kresek sekali pakai, simpan tas belanja tersebut di bawah kursi sepeda motor, di dalam mobil, atau di tas ransel, agar di saat berbelanja dapat menggunakan tas milik sendiri.

2. Beli tas yang mudah dilipat dan dibawa ke mana-mana, misalnya tas Bagoes (cara pesan). Tas Bagoes dilengkapi dengan gantungan kunci, untuk membawa kunci rumah atau mobil.

3. Bawa kantong plastik yang bisa dipakai ulang untuk sayuran dan buah.Kemasan Ziploc misalnya yang bisa dipakai ulang, dan karyawan di pasar swalayan tidak keberatan kalau kita membawa kemasan sendiri bahkan bisa jadi topik diskusi di kalangan mereka Tas Ziploc tersebut bisa dibeli dimana saja.

4. Ingatkan kasir bahwa kamu tidak perlu kantong kresek. Biasanya kasir di swalayan secara otomatis memasukkan belanjaan si pembeli ke dalam kantong kresek. Saat akan membayar, katakan kalau kita tidak membutuhkan kantong plastik, sambil menunjukkan tas belanja yang sudah kita bawa

Jelaskan pada kasir alasan kamu membawa tas sendiri. Masih banyak orang yang tidak mengerti kenapa kita harus mengindari pakai kemasan plastik yang hanya dipakai satu kali. Kalau mereka paham alasannya, biasanya mereka akan mendukung upaya seperti ini, apalagi kalau kita sering belanja di pasar swalayan mereka.

Source : www.greenlifestyle.or.id

Alasan Masyarakat Adat khawatir terhadap perubahan iklim

2009-12-02T17:12:00.000-08:00

Kita harus khawatir terhadap perubahan iklim oleh karna alasan-alasan berikut ini

1. Masyarakat adat, sebagian besar, merupakan suku bangsa yang berakar di suatu wilayah. Kita bergantung pada tanah dan sumber daya yang ditemukan di tanah dan perairan kita. Kita adalah wali kelola yang utama terhadap keanekaragaman hayati dan budaya. Hak-hak, budaya, mata pencaharian, ilmu pengetahuan tradisional dan identitas kita didasari oleh hubungan-hubungan yang mendalam dan sangat rumit yang kita tempa bersama dengan tanah, perairan dan sumber daya kita selama lebih dari ribuan tahun. Maka, ketika tanah dan sumber daya kita hilang atau berubah, yang disebabkan oleh perubahan iklim, kita menanggung dampakdampak yang terburuk;

2. Nenek moyang kita dan kita generasi sekarang telah mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim selama ribuan tahun. Walau demikian, besarnya dan sifat perubahan iklim sekarang ini betul-betul menantang ketahanan dan kapasitas kita untuk beradaptasi. Kita penyumbang terkecil terhadap perubahan iklim karena mata pencaharian tradisional dan gaya hidup kita yang berkelanjutan, akan tetapi kita lah pihak yang terkena dampaknya secara buruk;

3. Beberapa langkah-langkah mitigasi yang disetujui dan dipromosikan berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto (yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih dan skema perdagangan emisi) dan mekanismemekanisme berbasis pasar lainnya memiliki dampak yang merugikan terhadap masyarakat adat. Hal ini mencakup mulai dari penggusuran atau relokasi dari wilayah leluhur, pencaplokan lahan, pelanggaran HAM yang serius hingga memburuknya kerusakan lingkungan di wilayah kita;

4. Sebelum ini, iklimlah yang mengubah manusia. Sekarang, kita sedang mengubah iklim, dan kita mengubahnya terlalu cepat. Perubahan iklim yang kita alami sekarang diakibatkan oleh ketergantungan umat manusia yang sangat besar akan bahan bakar, khususnya bahan bakar berbasis karbon, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar ini menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Dikutip dari buku Panduan Tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat

Agenda Utama dalam Konferensi Iklim di Kopenhagen

2009-11-29T10:46:00.000-08:00

Konferensi iklim PBB pada 7 hingga 18 Desember, pada awalnya diajukan sebagai pelengkap perjanjian baru untuk menangani emisi gas rumah kaca dan dampaknya setelah 2012.

Kemajuan yang lamban dalam pembicaraan, khususnya oleh para politikus Amerika Serikat, membuat pertemuan tersebut dipandang sebagai cara terbaik untuk membentuk kerangka perjanjian, yang detilnya akan digodog tahun depan.

Berikut di bawah ini adalah masalah utama yang akan dibahas dalam konferensi iklim PBB nanti:

Pengurangan emisi: Masalah terbesar adalah menghimpun janji untuk mengurangi emisi pada 2020, karena ini dipandang sebagai tahapan penting menuju sasaran tahun 2050, yakni mengurangi separoh polusi karbon tahunan.

Pengurangan emisi memerlukan biaya ekonomi, karena berkaitan dengan efesiensi energi dan penggantian teknologi yang lebih bersih. Dalam hal ini, faktor harga menjadi bahasan penting di tengah krisis keuangan global belakangan ini.

Negara-negara kaya dituding sebagai penyebab pemanasan global dan dianggap lebih berkepentingan untuk mengatasinya.

Namun potensi "mimpi buruk" hari kemudian lebih banyak ditimbulkan dari negara-negara berkembang, yang telah mengurangi sedikitnya separoh dari tingkat emosinya sekarang.

China, India dan Brazil yang berpenduduk besar adalah negara yang rakus pembakaran bahan bakar fosil dan pembalakan hutan, yang semua itu menambah dampak rumah kaca, pada saat mereka berlomba untuk mencapai kemakmuran.

Masalah besar lainnya adalah apakah konferensi akan berhasil mencapai tujuan untuk mengurangi separok emisi pada 2050, suatu sasaran yang didukung oleh negara-negara Kelompok Delapan (G8), namun ditentang oleh China.

Masalah Dana: Tujuannya adalah menghimpun dana untuk membantu negara berkembang mengubah penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih ekonomis namun berkarbon rendah. Ini penting untuk meningkatkan pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim.

Negara-negara miskin ingin agar negara-negara industri menjanjikan sekitar satu persen dari produk domestik kotor (GDP) mereka per tahun, atau sekitar 400 miliar dolar, untuk membiayai sasaran ini.

Uni Eropa diperkirakan mereka perlukan 150 miliar dolar setiap tahunnya sejak 2020.

Solusi sementara di Kopenhagen adalah menghimpun dana awal beberapa miliar dolar, yang dimulai tahun depan.

Masalah hukum: Meskipun telah bertemu selama dua tahun, namun tak berarti waktu tercurah untuk masalah-masalah penting, termasuk ledakan politik dan masalah status hukum perjanjian itu di masa depan.

Negara-negara berkembang ingin agar Protokol Kyoto 1997 diperpanjang hingga 2012, ketika kesepakatan itu habis masa berlakunya, meskipun terdapat kendala dalam mekanisme pelaksanaannya.

AS meninggalkan Protokol Kyoto karena kesepakatan itu hanya ditujukan kepada negara-negara industri, bukan kelompok besar yang ditargetkan untuk mengurangi emisi.

Pembalakan hutan: Negara-negara tropis dengan hutannya yang besar mendesakkan rancana agar negara-negara tersebut bisa melestarikan hutannya, yang diperlukan untuk menyerap karbon dioksida (CO2) dari udara. Ini memerlukan biaya besar.

Namun proyek ini terkendala pada masalah pelaksanaan, seperti bagaimana menangani konservasi dan mencegah terjadinya korupsi, serta jaminan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk alih teknologi dan keperluan lain negara berkembang.

Seperti diketahui bahwa pembalakan hutan memiliki andil pada turunnya emisi karbon secara global, dari 20 persen menjadi 12 persen, menurut Proyek Karbon Global (GCP), saat sekitar 30 pakar iklim bertemu bulan ini. antaranews.com

Memahami sejarah singkat Neoliberalisme

2009-11-23T17:48:00.000-08:00

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. (wikipedia.org)

Bahan referensi singkat sejarah Neoliberalisme ini dalam format PPT (Microsoft Power Point), cocok buat para aktivis muda kampus yang baru dalam dunia gerakan atau mereka yang suka berdiskusi serta yang rutin melakukan kaderisasi di tingkat organisasi sebagai bahan pembelajaran. bila sudah punya atau lebih mengetahui tentang sejarah neoliberalisme sebelumnya tentu bahan belajar ini tidak lagi diperlukan. namun buat yang ingin mengetahui lebih banyak silahkan download saja DISINI.

Tiga Sektor Fokus Indonesia dalam Penurunan Emisi

2009-11-23T14:27:00.000-08:00

Komitmen penurunan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, September lalu, ditunggu bukti nyatanya. Target ini menempatkan Indonesia sebagai satu dari sedikit negara yang berani menetapkan angka pasti. Komitmen pengurangan emisi merupakan salah satu aksi mitigasi perubahan iklim.

Bagaimana mencapainya? Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M Hatta mengungkapkan, pemerintah setidaknya akan fokus pada tiga sektor utama, yaitu sektor kehutanan, energi, dan limbah.

"Sektor kehutanan diharapkan dapat mencapai penurunan emisi kurang lebih 14 persen melalui kegiatan pengelolaan hutan seperti pencegahan deforestasi, degradasi, kegiatan penanaman kembali serta penurunan jumlah hot atom kebakaran hutan," papar Gusti saat membuka "National Dialogue on Climate Change" yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/11).

Dari sektor energi dan pengelolaan limbah, diharapkan bisa menurunkan emisi masing-masing sebesar 6 persen. Gusti mengatakan, sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia juga akan memerhatikan upaya adaptasi.

"Upaya mitigasi dan adaptasi bisa dicapai dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah serta kerja sama internasional," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Indonesia juga meluncurkan Second National Communication yang merupakan laporan wajib kepada United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) sebagai negara peratifikasi Protokol Kyoto. Dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menata berbagai upaya mitigasi dan adaptasi.

"Dokumen ini menjelaskan perkembangan emisi gas rumah kaca Indonesia. Sifatnya bagi Indonesia wajib," kata Gusti.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. "Norwegia mendukung upaya mitigasi di Indonesia, dengan skema yang telah disiapkan," kata Erik.

Oleh karena itu, pemerintah Norwegia memberikan bantuan pendanaan dalam penerapan affairs United Nations Reducing Emissions from Deforestation dan backwoods Degradation (UN-REDD) di Indonesia. Affairs ini diluncurkan oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan Indonesia menjadi satu dari sembilan negara yang menerapkan affairs UN-REDD.

"Sebanyak 20 persen emisi gas rumah kaca datang dari deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, Norwegia berkomitmen mendukung negara berkembang seperti Indonesia untuk menghentikan perusakan hutan," ujar Erik.

Sumber : Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Pembiayaan Perubahan Iklim Gagal di Sepakati dalam Pertemuan G20

2009-11-08T15:00:00.000-08:00

ST Andrews, Skotlandia (ANTARA News/AFP) - Pertemuan G20 gagal mencapai kesepakatan mengenai pembiayaan perubahan iklim sebulan menjelang KTT PB, sementara pada hari Sabtu berjanji untuk tetap menjaga berbagai langkah stimulus karena "tidak seimbangnya" perekonomian dunia.

Ke-20 perekonomian utama itu berkomitmen untuk bekerja bagi tercapainya sebuah "hasil yang ambisius" pada konferensi perubahan iklim, Desember, di Kopenhagen, tetapi tidak bisa mencapai tujuan mereka untuk menyepakati bagaimana mendistribusikan dana ke negara-negara miskin untuk mengatasi masalah perubahan iklim itu.

"Kami berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bekerja menuju hasil yang ambisius di Kopenhagen" dimana berbagai negara akan mencari kesepakatan mengenai pemangkasan emisi gas rumah kaca, kata sebuah komunike.

Para menteri keuangan juga mengatakan mereka akan tetap mendukung stimulus darurat, meskipun ada pertanda bahwa dunia akan keluar dari pusaran krisis keuangan selama 12 bulan.

"Kami belum keluar dari hutan dan kita perlu terus mempertahankan langkah yang telah diambil," kata Alistair Darling, menteri keuangan Inggris dan presiden G20. Dengan perekonomian terbesar di dunia yang hampir keluar dari resesi, Menteri Keuangan AS, Tim Geithner, mengatakan ada "konsensus yang sangat luas bahwa pertumbuhan tetap menjadi kebijakan yang dominan."

Sementara itu, proposal yang diajukan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, mengenai pajak transaksi keuangan global mendapat respons hangat, meski Amerika Serikat tidak memberikan dukungan.

Sebulan sebelum KTT di Kopenhagen 7-18 Desember, G20 mengatakan mendukung sepenuhnya perjuangan melawan perubahan iklim, meskipun hanya berjanji untuk "maju" bekerja mengenai pendanaan dan tidak memberikan angka.

"Kami berkomitmen mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bekerja menuju hasil yang ambisius di Kopenhagen," kata komunike.

"Kami opsi membahas perubahan iklim dan mengakui perlunya peningkatan secara signifikan dan dalam skala mendesak dan pembiayaan yang dapat diprediksi bagi penerapan perjanjian internasional yang ambisius."

Tapi ada tanda-tanda perselisihan dalam masalah ini.

Sumber dari delegasi Perancis, Jumat malam, mengatakan kepada AFP bahwa beberapa negara-negara berkembang mengatakan bahwa G20 bukanlah "forum yang tepat" untuk membahas masalah ini. Darling sebelumnya mengakui ada "pandangan yang berbeda" di
tabel yang akan mengarah pada "berbagai alasan."

"Jika tidak ada kesepakatan mengenai pembiayaan, jika tidak ada kesepakatan mengenai kontribusi untuk memastikan kita dapat mengatasi masalah ini, maka kesepakatan Kopenhagen akan menjauh, jauh lebih sulit," katanya.

Hasil ini dikritisi oleh para kampanye termasuk kelompok lingkungan WWF.

Dalam pernyataannya, dikatakan G20 telah "gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk kesepakatan global guna mencegah bencana perubahan iklim" dan menyuarakan "skeptisme" tentang janji-janji untuk membuat kemajuan lebih lanjut sebelum Kopenhagen.

Brown sebelumnya mendesak G20 untuk mempertimbangkan pajak transaksi keuangan global, yang dikenal sebagai Pajak Tobin, sebagai bagian dari "kontrak sosial" baru untuk perbankan.

Langkah ini akan menjadi salah satu cara yang mencerminkan "tanggung jawab global" lembaga keuangan kepada masyarakat, kata Brown, yang di masa lalu berhati-hati karena pajak menyebabkan ketakutan yang bisa membahayakan sektor keuangan Britania.

Ditanyakan oleh Sky News televisi apakah ia mendukung Pajak Tobin, Menteri Keuangan AS, Tim Geithner, mengatakan: "Tidak, itu bukan sesuatu yang siap kita dukungan."

Di akhir konferensi pers, ia menambahkan: "Saya fikir adil untuk mengatakan bahwa kita setuju bahwa kita harus membangun suatu sistem di mana para pembayar pajak tidak menanggung risiko kerugian di masa depan."

Dia mengatakan bahwa "kami menantikan kerja sama dengan mitra kami" mengenai bagaimana menghindari ini walaupun menolak mengatakan apakah AS akan secara aktif menentang kebijakan mengenai pajak ini.

Brown menekankan Inggris tidak akan bertindak sendirian di Pajak Tobin, dengan mengatakan pajak Tobin ini juga harus diimplementasikan oleh seluruh pusat keuangan utama dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Swiss.

"Biarkan saya memberi penjelasan: Inggris tidak akan bergerak kecuali orang-orang lain bergerak dengan kami bersama-sama," katanya.

Sebelumnya, sekitar 200 orang, banyak mengenakan setelan bankir " yang bergaris-garis", berkumpul di sebuah pantai di St Andrews untuk memprotes pertemuan - dengan mengklaim mereka harus berhenti berbicara dan mengambil tindakan tegas.(*)

Dapat Order Pupuk Organik dari Dinas Pertanian

2009-11-07T11:11:00.000-08:00

Untuk kedua kalinya, Kami (tim kerja) dari organisasi masyarakat adat JKMA Pase menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah dalam kaitanya dengan penyediaan pupuk organik sebagai subsidi yang di berikan kepada petani, Proyek mini yang sedang berjalan ini merupakan salah satu upaya memperluas penggunaan pupuk organik kedalam masyarakat petani dan sekaligus implementas dari pengalaman pelaksanaan program pertanian berkelanjutan yang dilakukan organisasi di beberapa komunitas masyarakat petani di Kabupaten Aceh Utara satu tahun yang lalu.

Pada kesempatan kali ini penediaan pupuk orgnik (kompos) sebanyak 20 ton lebih sedikit dibanding dengan penyediaan pada tahap pertama agustus lalu sebanyak 50 ton, namun sayangnya di batalkan 30 ton akibat biaya yang sudah di rencanakan batal menyusul terjadi kasus pembobolan Kas Aceh Utara Agustus 2009 lalu, namun sebagai langkah awal hal itu tidak menjadi soal, kami hanya berusaha memberikan yang baik dan sesuai dengan kesepakatan, karna secara langsung kita tidak dirugikan, bahkan sudah terbantu dalam memberlanjutkan usaha-usaha yang sedang kami bangun bersama komunitas petani.

Proses pembuatan yang lalu di dikerjakan pada titik lokasi produksi di Gampong (Desa) Madan, Kecamatan Samudra Geudong sedangkan untuk penyediaan kedua ini dilakukan di lokasi wilayah barat, Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Sejauh ini, kami telah memiliki empat titik lokasi produksi pupuk organik, yang terwakili di wilayah timur, tengah dan barat (Seuneddon-Panton Labu, Lhoksukon, Samudra Geudong dan Kecamatan Dewantara ), keempat wilayah ini mampu memproduksi 30-50 ton pupuk organik (masih secara manual).

Serangkaian hasil kerja yang di teruskan

Upaya penyebaran pemanfaatan sumberdaya peternakan untuk mendukung pola pertanian berkelanjutan yang dilakukan selama -/+ tiga tahun terakhir memang bisa dinilai mengalami kemajuan, sebut saja pemanfaatan kotoran sapi untuk energi biogas yang pada tahun 2006 lalu kami (Organisasi Mitra Lembaga Hivos JKMA Pase dan SoPAN) lakukan di wilayah komunitas dampingan Gampong Alue Capli Kec. Seuneddon Aceh Utara dan di Gampong Uteun Kruet Kec. Pandrah Pandrah - telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Aceh Utara yang telah membangun dua unit digester biogas jenis komunal pada kelompok peternak di Lhoksukon dan Cot Girek, kedua unit tersebut di kerjakan oleh lembaga JINGKI Institute bersama tukang lokal dari komunitas dampingan JKMA Pase. Untuk topik lain yang mulai di contoh oleh pemerintah setempat yaitu pola tanam SRI (System of Rice Intensification) yang telah dimulai pada dua musim terakhir setelah pada awal 2009 lalu kami mempublikasikan dan membangun koordinasi dengan pemerintah terkait tentang keberhasilan dan pengalaman pelaksanaan program pola pertanian berkelanjutan yang kami lakukan di komunitas petani Seuneddon termasuk juga pembuatan pupuk organik yang kali kedua ini kami masih di percaya oleh pihak terkait dalam penyediaan pupuk organik bagi kelompok petani di Kabupaten Aceh Utara walau belum menyeluruh

Kita tentunya sangat mengharapkan Pemerintah tidak hanya di tingkat Kabupaten/Kota khususnya tingkat propinsi benar-benar serius dalam menggalakkan pola pertanian organik dan memberikan dukungan bagi sekelompok masyarakat yang mau mengembangkan usaha-usaha produktif dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan, dengan demikian visi pemberdayaan masyarakat dengan misi kesejahtraan yang merata dan berkelanjutan secara berlahan dapat terjadi saat masyarakat telah mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat melepas ketergantungan masyarakat petani pada produk-produk pertanian dari luar yang sebenarnya lebih mahal dan lebih bahaya pada dampak lingkungan secara jangka panjang, di saat itulah petani akan berdaulat pada sumberdaya yg mereka miliki

Kriteria Jenis Plastik yang Aman dan Bahaya

2009-11-05T00:35:00.000-08:00

Seperti yang kita ketahui, plastik merupakan barang yang sangat akrab dengan kehidupan kita, namun tidak semua jenis plastik aman untuk di pakai apalagi yang digunakan sebagai wadah makanan atau minuman, posting ini bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang kriteria dan untuk bisa membedakan plastik yang aman/sehat dengan jenis plastik yang bahaya bagi kehidupan kita

1 PETE atau PET (polyethylene terephthalate)
Contoh produk: botol minuman (misalnya Aqua).
Produk plastik dengan bahan #1 dan #2 hanya direkomendasikan untuk sekali pakai. Jangan memakai untuk menyeduh air hangat apalagi panas. Buang botol yang sudah lama atau terlihat baret-baret.

2. HDPE (high density polyethylene)
Contoh produk: botol susu yang berwarna putih
Sama seperti 1 PET dan 2 juga hanya direkomendasikan untuk sekali pemakaian.

PVC
3. V atau PVC (polyvinyl chloride)
Contoh produk: cling wrap, botol
Merupakan plastik yang paling sulit di daur ulang. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. PVC berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan.

LDPE
4. LDPE (low density polyethylene)
Contoh produk: tempat makanan, botol-botol yang lembek.
Barang-barang dengan kode #4 dapat di daur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan #4 bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan.

5. PP (polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Cari simbol ini bila membeli barang berbahan plastik.

PS
6. PS (polystyrene)
Contoh produk: tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dll.
Bahan Polystyrene bisa membocorkan bahan styrine ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan Styrine berbahaya untuk otak dan sistem syaraf. Selain tempat makanan, styrine juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari dan banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam termasuk negara China.

Other
7. Other (biasanya polycarbonate)
Contoh produk: tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga.
Polycarbonate bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon. Hindari bahan plastik Polycarbonate.
Source : Green life style

Para pemimpin Uni-Eropa harus membantu SBY melindungi hutan Indonesia

2009-10-30T19:29:00.000-07:00

Jakarta, Para aktivis Greenpeace membentangkan spanduk berukuran 20x50 meter dengan gambar wajah Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy di lahan gambut yang baru saja diancurkan di Sumatra. Kegiatan ini dilakukan menjelang konferensi pemimpin Uni-Eropa yang dimulai hari ini di Brussels, Belgia.

Aksi kemarin di Indonesia menandai peluncuran rangkaian kegiatan di Kamp Pembela Iklim Greenpeace di Riau yang diharapkan memancing perhatian para pemimpin dunia akan pentingnya melindungi hutan sebagai langkah penting mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menghindari perubahan iklim.

“Uni Eropa mengakumulasi utang karbon historisnya dengan memicu deforestasi dan penghancuran hutan di luar negara mereka. Saatnya kini para pemimpin Uni Eropa bertanggung jawab untuk berkomitmen memberi bantuan dana publik dalam jumlah yang sepadan untuk mencegah hilangnya hutan tropis yang tersisa.” tegas Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi diantara negara-negara yang memiliki hutan di dunia dan menjadi contoh nyata perlunya rencana matang yang didukung dengan dana bantuan internasional untuk melindungi hutan tropis. Dimotori permintaan pasar dunia terhadap produk kertas dan minyak kelapa sawit, sejak 1950 lebih dari 74 juta hektar hutan Indonesia telah sepenuhnya hancur, ditambah area sekitar yang juga mengalami kerusakan berat.

Kehancuran lahan gambut di Indonesia saja bertanggungjawab atas 4% emisi global gas rumah kaca hasil tindakan manusia, menjadikan Indonesia negara ketiga terbesar penghasil gas rumah kaca setelah Amerika Serikat dan Cina. Tingginya emisi tersebut disebabkan oleh dua alasan – pesatnya laju deforestasi dan
degradasi serta pembakaran lahan gambut. Lahan gambut di Asia Tenggara diperkirakan menyimpan 42 milyar ton karbon dan sekitar 80% atau 35 milyar ton dari jumlah tersebut tersimpan di Indonesia. Lahan gambut di Indonesia mewakili hanya kurang dari 0,1% dari luas tanah di bumi namun bertanggung jawab akan 1,8 milyar ton emisi per tahun.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengidentifikasi industri kayu, minyak kelapa sawit, pertanian, sertapulp (bubur kertas) dan kertas sebagai penyebab kekeringan lahan gambut, deforestasi dan emisi yang dihasilkan Indonesia. Dalam laporan disebutkan bahwa bila tidak ada tindakan tegas yang dilakukan, diperkirakan kadar pelepasan emisi tersebut akan terus meningkat.

Pada pertemuan negara-negara G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, Presiden Yudhoyono berkomitmen mengurangi emisi karbon Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020 – meningkat ke angka 41% dengan
dukungan internasional. Dengan melakukan ini, Presiden menunjukkan kemauan keras dan kepemimpinan yang kuat dari Indonesia. Semangat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dunia menghindari kekacauan iklim.

“Sebagai Presiden dari negara dengan hutan tropis terbesar yang tersisa, kata-kata Presiden Yudhoyono adalah harapan untuk jutaan orang yang sudah menderita akan dampak perubahan iklim. Agar beliau
dapat mengubah komitmennya menjadi tindakan, beliau membutuhkan bantuan finansial dari negara-negara maju untuk mewujudkan komitmennya. Para pemimpin Uni-Eropa harus menunjukkan sikap kepemimpinan seperti Presiden Yudhoyono dan berikan dukungan nyata terhadap sesuatu yang mereka percayai, dengan segera memberikan dana” jelas Shailendra Yashwant, Direktur Kampanye Greenpeace Asia Tenggara.

Bagi Greenpeace, dukungan Uni-Eropa harus ditunjukkan setidaknya dengan komitmen yang jelas dari para pemimin Uni Eropa untuk:
1. Mendukung pengembangan pendanaan global untuk iklim dibawah Perjanjian Iklim UNFCCC, dijalankan oleh mekanisme finansial baru yang kuat dan mengikat secara hukum yang akan menggerakkan setidaknya 30 milyar Euro dari pendanaan publik per tahun untuk periode 2013-2020, ditujukan untuk pembiayaan pengembangan dan implementasi rencana nol deforestasi di negara-negara tropis.

1. Meniadakan skema kredit pertukaran-emisi pada hutan (forest offset) dari pasar karbon internasional – REDD harus menjadi tambahan untuk pengurangan emisi dalam negeri dari negara-negara Annex 1 dan tidak boleh menciptakan kerugian untuk perubahan yang diperlukan menuju ekonomi masa depan yang rendah karbon

1. Mempromosikan tujuan membawa laju deforestasi hutan tropis menuju angka nol sebelum 2020 – Upaya untuk mengurangi namun tidak mengakhiri deforestasi tropis tidak hanya akan memperpanjang masalah, namun juga tidak akan menghadirkan hasil yang diperlukan untuk menghindari bahaya perubahan iklim, kepunahan spesies dan kehancuran ekosistem.

1. Mengutamakan perlindungan hutan alam seutuhnya (REDD), dan meniadakan subsidi untuk kegiatan hutan untuk industri (REDD+) yang akan mengancam keanekaragaman hayati dan kesatuan ekologi, serta seringkali menjadi jalan untuk tindak deforestasi. Sangatlah penting untuk memastikan pendanaan publik untuk REDD tidak digunakan untuk subsidi perkebunan tanaman industri (“HTI”), penebangan kayu di hutan tropis dan konversi hutan alam menjadi perkebunan.
2. Menyatakan secara jelas bahwa masa depan mekanisme REDD dikeluarkan dan dirancang untuk berkontribusi terhadap tujuan Perjanjian PBB terhadap Keanekaragaman Hayati. Dampak terhadap keanekaragaman hayati harus secara eksplisit dipertimbangkan dalam segala tata cara, peraturan dan kegiatan REDD.

Greenpeace adalah organisasi kampanye global
independen yang beraksi untuk mengubah sikap dan perilaku, untuk melindungi dan
melestarikan lingkungan, serta mempromosikan perdamaian.

Semburan Kecil Lumpur Lapindo Muncul Kembali

2009-10-30T17:56:00.000-07:00

Warga Desa Ketapang, Dusun Ketapang Tanggulangin dilanda resah. Beberapa semburan lumpur kecil (bubble) yang mengandung gas, muncul di beberapa kawasan di desa itu. Jumlahnya pun terus bertambah. Bukti bubble tersbeut mengandung gas karena jika disulut api langsung menyala.

Bubble itu banyak muncul di sepanjang Sungai Ketapang yang membelah pemukiman warga Desa Ketapang. Jika sebelumnya hanya muncul di permukaan sungai, kini juga bermunculan di daratan. Diantaranya di dalam rumah Suud, 47, warga RT 8 RW 3.

“Kalau disulut korek api, langsung menyala, “ kata Ny Tarmi, istri Suud, Minggu (18/10).

Bubble ini muncul dalam sepekan belakangan, bahkan ada yang muncul dari retakan lantai rumah. Kendati telah melapor ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), tapi tidak ada tindak lanjut dari laporan itu.

“Makanya ya tetap kami biarkan saja, meski kami diliputi rasa was-was, “ ujar Bambang, tetangga Suud.
Zainuri, warga Ketapang RT 3 RW 1 mengatakan kemungkinan jumlah bubble akan terus bertambah di kawasan Desa Ketapang. Sejumlah warga yang halaman rumahnya muncul bubble, ada yang memanfaatkan untuk menanak nasi pagi hari.

“Itu masih ada bekasnya,” katanya sambil menunjuk tungku perapian dari batu bata.

Kendati resah, warga nekat bertahan di rumahnya masing-masing. Sebab mereka tidak bias berbuat apa-apa karena kawasan desa itu belum ditetapkan sebagai daerah rawan. Warga juga tidak menerima ganti rugi yang kerap disebut bantuan sosial (bansos).

“Kami belum dapat apa-apa,” ungkap Ny Tarmi.

Kepala Humas BPLS Ahmad Zulkarnain menyatakan, bubble di kawasan Desa Ketapang bagian dari 135 titik bubble yang menyebar di sekitar pusat semburan. Selain di desa tersebut, bubble yang sama juga muncul di Desa Siring Barat, Jatirejo Kelurahan Mindi. Kecamatan Porong, Desa Besuki, Kedungcangkring, Desa Kedung Bendo dan Pamotan Kecamatan Tanggulangin.

“Sejak tiga hari lalu memang muncul di Ketapang. Kalau disulut api memang menyala,” beber Izul, panggilan Ahmad Zulkarnain.

Menurutnya, bubble itu merupakan gas berbahaya karena mengandung gas metan yang mudah terbakar dan bisa meledak. Namun bukan termasuk gas beracun yang bisa mematikan manusia. Munculnya bubble itu kata Izul, diduga kuat karena meningkatnya tekanan di bawah permukaan tanah.
“Setelah sempat mati, kini aktif lagi. Tetapi jumlahnya tetap bukan bertambah,” kata Izul.

Izul membantah BPLS tidak menangani bubble tersebut. Caranya dengan mengalirkan gas metan yang keluar memakai pipa yang dibangun di atas bubble itu. Soal harapan warga menerima ganti rugi, Izul menyatakan Desa Ketapang belum ditetapkan sebagai kawasan rawan sehingga belum masuk sebagai warga yang akan menerima ganti rugi.
Source : Surya

Menerima kiriman dari google Adsense

2009-10-29T14:29:00.000-07:00

Pada hari kamis kemarin (29/10) tepat pada sore hari saat membuka pintu hendak ke kios di depan jalan, saya melihat selembar kertas tanpa amplop terletak persis di depan pintu, kantor, kertas bertuliskan google TM tersebut di tujukan kepada Andri Sofda yaitu saya sendiri yang beralamat di Jln. leube main no.07 uteun bayi - Kota Lhokseumawe, ya surat tersebut sampai pada alamat yang benar, wah awalnya sempat terkejut sich ternyata saya benar-benar telah menjadi partner dari perusahaan google sebagai publisher adsense, maklum saja sebagai seorang pemuda desa yang hijrah kekota tentunya belum banyak mengerti seputar dunia bisnis online.

Sejak mulai mengenal dan belajar tentang bisnis di internet, pilihan pada model bisnis pay per click milik google adsense bukanlah yang pertama, pada awal-awal tahun 2009 saya mengenal yang namanya bisnis klik atau yang sering disebut PTC (paid to click), namun seiring waktu kira-kira berjalan selama 2 bulanan saya merasa banyak sekali menghabiskan waktu untuk mengklik dan melihat iklan dari puluhan PTC yang saya ikut entah itu spam atau tidak saya tidak tahu persis, yang jelas rutinitas main klik-klik dengan upah yang sangat kecil tersebut menyita banyak waktu, akhirnya dengan rasa sedikit kecewa saya melupakan PTC tersebut dan mencoba mendaftar pada google adsense, kebetulan saya punya blog yang sudah terdaftar sejak akhir 2007 lalu dan dengan blog itulah ternyata akun saya di terima oleh google adsense, mulai saat itu saya memanfaatkan waktu online untuk belajar tentang google adsense dan mendownload bahan-bahan bacaan yang terkait dengan google adsense, ya.. hasil dari pembelajaran itu adalah blog ini yang saya anggap paling terbaik dari beberapa blog yang saya buat. Bila di kaitkan dengan berapa penghasilan yang sudah saya dapat, masih tergolong minim sich baru sekitar 30-an USD dalam waktu pengelolaan optimal sekitar tiga bulan terakhir, lagi pula blog ini juga belum populer, masih butuh optimasi yang optimal untuk mendapat hasil yang optimal pula.

Namun pada intinya, setelah menerima selembar surat dari Google yang berisikan PIN (personal identification number) terus terang saya semakin bersemangat untuk menjadi publisher google adsense dan selalu berusaha untuk tidak curang agar saya tetap berpeluang menerima sedikit manfaat dari keuntungan yang di terima google dari para pemasang iklan, ya.. mudah-mudahan saja cepat mencapai $100 USD agar supaya google tidak mengirimkan saya selembar surat tanpa amplop tersebut tapi surat beramplop yang didalamnya berisi cek pembayaran dari hasil penayangan iklan mereka. sepantasnya saya berterima kasih pada google bukan saja karna surat atau cek yang mungkin bakal saya terima, namun google telah menjadi guru virtual yang sangat membantu saya dalam mempelajari apa saja. andai google adalah seorang wanita walau tidak terlalu menawan saya pasti ungkapkan I Love U google :)

Hidup Beruang Kutup Yang Terancam Punah

2009-10-29T05:35:00.000-07:00

Apa yang di hindari tentang isu pemanasan global sebenarnya telah terjadi dan tengah berlangsung, dampak langsung yang telah nyata adalah terancam punahnya spesies yang hidup di wilayah kutup, seperti apa yang telah di beritakan oleh amerika semasa pemerintahan bush, Beruang kutup (polar Bears) telah masuk dalam daftar spesies yang ikut terancam punah. semakin berkurangnya gunung es akibat dari perubahan iklim secara cepat menjadi petaka bagi spesies yang siklus hidup di Arktik, para ilmuan sejak 2003 telah memperingatkan saat gunung es menghilang ancaman kepunahan beruang kutup bakal terjadi, ramalan ahli ekologi selama bertahun-tahun akhirnya juga terjadi, spesies pinguin juga mengalami hal yang sama.

Diyakini bahwa jumlah beruang kutup yang hidup di seluruh dunia berjumlah 25.000, jumlah terbanyak berada di Greenland dan Norwegia, 5000 diperkirakan berada di alaska, rusia dan kanada, sebuah riset yang dilakukan pada populasi beruang kutup di kanada dan di selatan laut beaufort mengungkapkan bahwa banyak di antara mereka kehilangan berat badan dan terdapat tingkat kematian yang tinggi pada anak polar bears. masih menurut salah satu studi yang dilakukan pada populasi beruang di barat teluk Hudson di Kanada terjadi penurunan 22 persen dari 1.194 jumlah populasi di tahun 1987 tinggal 935 pada tahun 2004. publikasi tersebut merupakan yang pertama sekali di pada publik bahwa perubahan iklim merupakan salah satu fenomena yang mengancam kelangsungan hidup spesies.

Kantung Plastik di Benci Lingkungan, Kanapa?

2009-10-28T00:51:00.000-07:00

Penggunaan kantung plastik oleh masyarakat di seluruh dunia bisa mencapai 1 triliun lebih jumlahnya, setiap orang rata-rata menggunakan 170 kantung plastik tiap tahun, bila dirincikan dalam setiap satu menitnya ada sekitar dua juta kantung plastik yang terbuang.

Kantung plastik terbuat dari polyethene (PE), suatu bahan thermoplastic yang diproduksi lebih dari 60 juta ton setiap tahun di seluruh dunia yang umumnya menjadi kantong plastik, untuk memproduksi 1 ton plastik dibutuhkan 11 barel minyak mentah yang jelas menghasilkan emisi gas rumah kaca cukup besar

Kantung plastik dapat digolongkan sebagai barang sekali pakai, sehingga tak jarang kita melihat sampah plastik yang berserakan di mana-mana dan juga kerap di bakar untuk membersihkannya oleh karena kantung plastik sangat sulit terurai, plastik hanya akan terurai di alam dalam waktu 500-100 tahun, sehingga bila sampah plastik di buang di atas tanah tanpa ada upaya penanggulangan maka hal itu jelas merusak lingkungan, merusak kesuburan tanah, peresapan air dapat terhambat olehnya, menyebabkan banjir, dan lain sebagainya, oleh karnanya di negara-negara maju penggunaan kantung-kantung plastik mulai di batasi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara maju pada kantung plastik

Di San Francisco (AS), toko dan supermarket yang masih menyediakan kantong plastik dikenakan denda $100 (hampir Rp 1 juta) untuk pelanggaran pertama kali, dan meningkat denda $200 untuk pelanggaran berikutnya dan jika masih melanggar dikenanakan denda $500

Di India, negara bagian Sikkim Gunung Himalaya bangga akan dirinya yang menjadi negara bagian pertama yang secara efektif menerapkan pelarangan penuh terhadap tas-tas plastik. Negara bagian lain seperti Himachal Pradesh, Goa, Kerala, dan Karnataka, semua telah menerapkan hukum yang serupa.

Di Australia, mengikuti inisiatif dari beberapa kota kecil di negara tersebut yang telah mengurangi penggunaan tas plastik sebesar 45 persen antara tahun 2002 dan 2005.

Di Perancis, supermarket seperti Carrefour “memaksa” konsumennya untuk membeli tas kain ramah lingkungan. Di Inggris, beberapa supermarket besar memberi discount khusus senilai 1-4 Poundsterling bagi pembeli yang membawa tas sendiri dari rumah, sedangkan Denmark telah merintis hal ini jauh di masa lampau, yaitu pada tahun 1994 dengan memberlakukan sebuah pajak dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan tas-tas kertas dan plastik sebesar 66 persen.

Pemerintah Hong Kong telah membuat usaha yang luar biasa untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Mengikuti kampanye ‘Hari Tanpa Tas Plastik’ yang sukses besar di Tahun 2006, pemerintah memotong lebih dari 40% penurunan dalam penggunaan tas plastik oleh pedagang yang ikut berpartisipasi.

di Rwanda, Republik Somaliland, Kenya, dan Tanzania telah menyatakan ketidak-sahan tas plastik tipis. Uganda menerapkan sebuah larangan yang serupa dari tanggal 1 Juli tahun ini, dan masyarakatnya didorong untuk menggunakan bahan-bahan pembawa yang lebih tradisional seperti daun pisang dan lain-lain.

Bila semakin banyak negara yang mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan kantong plastik, sudah pasti planet bumi yang sedang terancam pada perubahan iklim ini dapat secara berlahan terobati hanya oleh kesadaran para penghuni planet bumi akan pentingnya menjaga lingkungan

Greenpeace Bangun Climate Defender Camp di Hutan Kempar Riau

2009-10-27T10:05:00.000-07:00

Melalui Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar, dalam keterangannya yang diterima kantor ANTARA News di Jakarta, Selasa (27/10) mengatakan, bahwa organisasi pecinta lingkungan hidup Greenpeace telah membangun pos di jantung hutan tropis Indonesia dengan tujuan untuk menarik perhatian dunia akan besarnya dampak perusakan hutan terhadap perubahan iklim, pos Greenpeace yang dibangun tersebut diberi nama Climate Defender Camp (Kamp Pelindung Iklim) yang berlokasi di Semenanjung Kampar, Riau. Bustar menjelaskan, alasan pemilihan lokasi tersebut karena hutan di Kampar berada di tanah gambut yang menyimpan hingga dua miliar ton karbon. Hal itu yang membuat hutan di Kampar merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia dan tempat yang sangat signifikan dalam pertahanan menghadapi perubahan iklim global.

Ia memaparkan, telah banyak hutan di sejumlah daerah di Tanah Air yang telah hancur dan berganti menjadi perkebunan, seperti akasia dan kelapa sawit. Padahal berbagai produk dari perusakan hutan tersebut telah diekspor ke seluruh dunia untuk dijadikan bahan pembuatan coklat, pasta gigi, dan biofuel yang diklaim sebagai produk "ramah lingkungan".

Untuk itu, Greenpeace menegaskan bahwa para pemimpin dunia harus mengetahui bahwa untuk menghindari bencana iklim harus dilakukan dengan menghentikan deforestasi dari berbagai hutan hujan tropis seperti di Indonesia sejak dari sekarang.

Sementara itu, Direktur Kampanye Greenpeace Asia Tenggara Shailendra Yashwant mengingatkan, para pemimpin negara ASEAN dalam Pertemuan di Thailand pekan lalu telah mendeklarasikan komitmen untuk mensukseskan aksi global melawan perubahan iklim. Untuk itu, ujar Shailendra, berbagai pemimpin negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di kawasan Uni Eropa juga harus berkomitmen mengurangi emisi secara drastis antara lain dengan menginvestasikan dana yang dibutuhkan untuk menghentikan perusakan hutan global.

Menurut Greenpeace, mengakhiri deforestasi global memerlukan investasi negara industri sebesar 30 miliar Euro (sekitar Rp42 triliun) per tahun untuk program perlindungan hutan. Selain itu, organisasi pecinta lingkungan tersebut juga meminta komitmen Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan lahan gambut.

Sisi kehidupan di sudut kota Dhaka

2009-10-25T16:51:00.000-07:00

Masyarakat marjinal di sudut ibukota Bangladesh, perempuan dan anak-anak bekerja pada bengkel daur ulang baterai dengan upah yang sangat minim demi menyambung kehidupan, mereka tak peduli besar resiko yang harus dihadapi. dilingkungan yang penuh debu karbon dan limbah disitulah anak-anak bermain hingga lelap dalam tidur. di pinggiran kota Dhaka ada ratusan pabrik informal dan bengkel daur ulang baterai, industri tersebut memperkerjakan ribuan perempuan dan anak-anak untuk memilah bagian dari potongan-potongan yang dapat dikirim ke pabrik manufaktur untuk didaur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna

Para pekerja perempuan dan anak-anak seperti yang terlihat dalam foto, setiap harinya menghirup jutaan debu halus karbon dari baterai bekas, upah yang mereka daparkan sangat tergantung dari berapa lama mereka bekerja, rata-rata mereka mendapat antara 5-15 Teka perhari ( US $ 1,00 = 60 Teka) untuk mengumpulkan $ 1,00 mereka membutuhkan 4 sampai 12 hari hanya untuk satu dollar AS

Anak-anak dalam lingkungan ini menghadapi suatu kondisi kehidupan terburuk dari jutaan anak-anak lain, tak seorangpun anak-anak di sana pergi kesekolah, penyakit berbagai jenis infeksi harus derita oleh mereka sepanjang hidup oleh karena pengaruh lingkungan yang sangat tercemar, walau harus bekerja keras dan tak pernah merasakan makanan bergizi bahkan sebagian besar dari mereka jarang makan namun basih tampak bahagia dan tersenyum menjalani hari-hari sulit.

Oleh karnanya, sangat pantaslah kita bersyukur karna kita tidak ditakdirkan lahir disebuah sudut kota yang miskin nan kumuh serta harus menjalani kehidupan yang memilukan seperti di sebuah sudut kota itu.

Hemat kertas berarti tindakan positif bagi keberlanjutan lingkungan

2009-10-22T09:21:00.000-07:00

Kita tentu tidak menyangkal bahwa kertas sebagai bagian dari kebutuhan penting bagi masyarakat urban, baik untuk tulis/cetak atau penunjang kebutuhan lainya. meningkatnya pertumbuhan penduduk dan gaya hidup ikut menyebabkan penggunaan kerta semakin besar.

Peningkatan kebutuhan tersebut tentunya akan terpenuhi bila kebutuhan bahan baku kertas tercukupi. setiap proses produksi ketas yang dibutuhkan adalah bahan kimia,air, energi dan bahan baku yang pada umumnya adalah kayu dalam jumlah yang besar. konon disebut untuk 1 rim kertas jenis Hvs membutuhkan 1 pohon yang berusia sekitar 5 tahun, disamping itu juga pengolahan limbah hasil produksi kertas baik dalam bentuk cairan,gas maupun jenis padat agar tidak mencemari lingkungan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tinggi.

bila menyimak perkembangan Industri pulp dan kertas di indonesia, sangat terlihat bila sebelumnya indonesia hanya menjadi net importir pulp dan kertas, maka sejak 1995 indonesia telah menjadi sebagai net eksportir pulm,namun bila kita menelusuri kembali dari mana bahan baku kayu itu berasal maka akan membuat kening berkerut, seluruhnya bahan baku kayu berasal dari hutan alam dan 80 persennya adalah kayu curian yang secara langsung dan tidak langsung merusak lingkungan

Oleh karnanya upaya meminimalisirkan konsumsi kertas dalam keseharian dan rutinitas kita adalah satu bentuk tindakan positif dalam menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan, apabila kita masih juga menggunakan kertas secara boros maka penebangan pohon hutan akan terus berlangsung dan semakin luas.

15.000 Ha Kebun Sawit Masuk Kawasan Hutan Lauser

2009-10-16T02:41:00.000-07:00

Hasil pendataan yang dilakukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Lauser (BKEL) Aceh, disimpulkan bahwa sebanyak 15.000 hektare (ha) kebun sawit milik 22 perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL). Sejak sebulan lalu BPKL mulai membuat tapal batas, dengan menebang sejumlah pohon sawit milik perusahan perkebunan di sana.

Ketua Devisi Data dan Publikasi BPKEL Aceh, Zulkarnaen kepada Serambi, Kamis (15/10) mengatakan, tujuan pendataan perkebunan sawit yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) untuk mengembalikan fungsi hutan Lauser seperti sedia kala, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dikatakannya, dalam 10 tahun terakhir seluas 15.000 hektare KEL berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit yang dikelola oleh perorangan dan perusahaan perkebunan. Sementara pada 12 September lalu, BPKEL menebang pohon sawit milik PT Hansen Sawita yang berada di tapal batas KEL sepanjang empat kilometer. “Pohon sawit yang ditebang menjadi pembatas kawasan lauser dengan bukan kawasan,” ujarnya.

Dijelaskan Zulkarnaen, kawasan Lauser yang ditanami sawit oleh PT Hansen Sawita seluas 400 hektare, dan ada juga 20 hektare kebun sawit yang berada di tengah hutan Lauser, juga ditebang oleh BPKEL. “Kebun sawei 20 hektare tersebut sudah terlampau jauh masuk ke dalam KEL sehingga ditebang semuanya,” ujarnya lagi.

Selain itu kebun sawit milik perusahaan perkebunan Mitra Tamiang seluas 200 haktare juga masuk dalam KEL. Rata-rata tanaman sawit tersebut telah berproduksi karena sudah berusia 10 tahun. “Perusahaan menyerahkan sendiri lahan yang ditetapkan BPKEL dengan surat pernyataan, baru kemudian tanaman sawit ditebang,” ujar Zulkarnaen, seraya menambahakn sebagian besar perusahaan tersebut tidak memiliki izin sah.(md)

Delegasi Negara Berkembang "Walk Out" dari perundingan amandemen Protokol Kyoto

2009-10-14T00:46:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com- Beberapa negara yang mewakili negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 melakukan "walk-out" dari perundingan amandemen Protokol Kyoto dalam perundingan Bangkok Climate Change Talks 2009.

Siaran pers dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Kamis (8/10), menyebutkan, "walk-out" merupakan bentuk frustasi dari negara berkembang terhadap sikap negara maju yang bermaksud "membunuh" proses pembahasan atas amandemen Protokol terkait dengan komitmen negara maju.

"Sikap negara berkembang ini merupakan puncak dari sikap mereka yang frustasi atas ketidaksungguhan negara maju untuk membahas komitmen penurunan emisi gas rumah kaca mereka. Indonesia sendiri dalam berbagai forum terus mendesak negara maju untuk secara serius membahas amandemen Protokol Kyoto," kata Ketua Pokja Pasca Kyoto-2012 DNPI yang juga Ketua Tim Perunding Delegasi RI, Tri Tharyat.

Sikap keras kepala negara maju yang terus menuntut negara-negara berkembang, terutama China dan India, untuk terikat pada kewajiban penurunan emisi merupakan penyebab terjadinya dead lock.

Negara-negara maju yang dimotori Uni Eropa, bersikukuh mengusulkan penghentian perundingan amandemen Protokol sampai tercapainya kesepakatan di bidang mitigasi dalam kerangka pembahasan dibawah Ad Hoc Working on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA).

Tri melihat sikap negara maju ini sebagai kemunduran dan pengingkaran atas kewajiban mereka menurunkan emisi pada periode komitmen kedua (pasca 2012).

Sudan selaku Ketua Kelompok 77 menyampaikan pernyataan keras dalam konferensi pers Kamis (8/10). Ditegaskan bahwa Konferensi Perubahan Iklim ke-15 Desember mendatang di Kopenhagen akan gagal total tanpa adanya kesepakatan mengenai komitmen negara maju sesuai mandat Protokol Kyoto. Kelompok 77 juga menekan negara maju untuk secara serius kembali ke meja perundingan seraya mencari solusi bagi keterlibatan AS, yang bukan pihak dari Protokol Kyoto.

Tri mengatakan, perkembangan ini memberikan sinyal negatif dari negara-negara maju ke dunia luar. Perundingan lanjutan akan dilaksanakan di Barcelona November mendatang dengan harapan bahwa Desember mendatang di Copenhagen dapat disepakati.

Rencana Aplikasi energi terbarukan di serahkan ke Presiden

2009-10-12T23:55:00.003-07:00

Jakarta, Kompas - Rencana induk aplikasi sumber energi terbarukan sel surya dan bayu diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, salah satu penyusun rencana tersebut, merekomendasikan, 2011 dibangun industri sel surya dalam negeri.
”Pembangunan industri sel surya dengan target awal 50 megawatt peak setiap tahun akan memakan waktu sekitar 18 bulan,” kata Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi BPPT Arya Rezavid, Senin (12/10) di Jakarta.

Tim yang menggodok rencana induk aplikasi sel surya dan bayu meliputi BPPT, PT Lembaga Elektro Nasional, dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara untuk bidang persiapan industri. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempersiapkan rencana implementasinya.

Rencana penanganan investasi ditangani Kementerian Negara BUMN dengan Bappenas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen ESDM menggodok regulasinya. Menurut Arya, fokus rencana induk dua program, yaitu program percepatan pemanfaatan energi surya dan bayu. Lalu program industri sel surya.

”Mendorong pemerintah memberi insentif khusus bagi perumahan yang mengaplikasikan sel surya. Kemudian seperti dikehendaki Presiden, pemanfaatan energi angin atau bayu diprioritaskan untuk permukiman nelayan,” kata Arya. Potensi energi bayu, menurut Reza, belum bisa optimal sepanjang tahun. Ada masa-masa tertentu menjadi angin mati sehingga aplikasinya perlu dipadukan dengan sel surya. (NAW)
Source : Kompas

Para Ilmuan Bahas Mitigasi Gempa dan Tsunami

2009-10-11T22:44:00.000-07:00

BANDA ACEH - Puluhan ilmuan dari Jepang, Jerman, Filipina, India, dan Indonesia membahas penanggulangan dampak gempa dan tsunami dalam acara Workshop Multi-diciplinary Hazart Reduction from Earthquakes and Vulcanoes in Indonesia and Bayond, di Hotel Germes Palace, Banda Aceh, sejak Minggu hingga Selasa (11-13/10). Workshop ini betujuan membahas penanggulangan dampak bencana alam untuk dijadikan referensi di berbagai negara.

Menurut Wakil Gubernur Aceh, M Nazar, saat pembukaan workshop di Harmes Palace Hotel, Minggu (11/10) mengatakan, acara tersebut merupakan rangkaian dari agenda Tsunami Drill yang akan diselenggarakan secara serentak yakni di India, Srilanka, dan Indonesia pada 14 Oktober 2009 mendatang.

Para ilmuan akan mengkaji masalah dampak bencana alam dan cara menaggulanginya. Inplementasi dari pembahasan para ilmuan ini nantinya akan menjadi referensi dan kurikulum pendidikan bagi sejumlah negara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah ilmuan dari Jepang, Jerman, Filipina, India, ITB, Unsyiah UGM, UI, LIPI, BKMG dan Kementrian Ristek Teknologi.

“Acara ini akan dilanjutkan dua hari lagi di Unsyiah. Tujuanya adalah untuk menanggulangi bencana dengan benar, sehingga menghindari banyaknya korban yang jatuh saat terjadi bencana. Hasil pembahasan ini nanti akan dijadikan kurikulum oleh sejumlah negara di bagian Samudera India,” kata M Nazar.

Sementara itu, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, Dr Hery Harjono, kepada Serambi menjelaskan, workshop ini merupakan studi komprehensif mengenai penanggulangan bencana, baik gempa, tsunami, maupun gunung berapi. “Ada enam kelompok dalam pembahasan ini, mereka dibagi dalam beberapa pembahasan yang semuanya menyangkut tentang bencana alam. Mereka akan membahas antara lain tentang teknik bangunan, gunung api, masalah teknik alam tsunami, bahkan mempelajari masalah sosial, sejarah, dan rekonstruksi setelah bencana,” katanya.

Dikatakan, besar kemungkinan hasil pembahasan ini akan menjadi referensi bagi sejumlah negara yang rawan bencana seperti Indonesia dan sejumlah negara di Samudera India. Intinya pembahasan ini bertujuan sebagai sosialisasi bagi masyarakat masyarakat agar selalu tanggap terhadap sejumlah bencana.

“Seperti bencana gempa, periodenya terkadang berselang lama, ini membuat masyarakat terkadang lupa akan bencana. Dengan adanya pembahasan rutin dan menjadi kurikulum pendidikan, masyarakat akan tetap ingat akan bencana dan cepat tanggap saat bencana, sebagaimana warga Simeulue yang telah pengalaman sejak tsunami 1907 lalu,” kata Hery Harjono.(gun) Serambi News

System Of Rice Intensifikation (SRI) metode yang membela petani

2009-10-09T10:29:00.000-07:00

Memperkenalkan model budidaya padi yang menghemat biaya produksi dan meningkatkan jumlah hasil produksi, Karena Petani menginginkan kesejahtaraan bukan bentuk ketergantungan, pendekatan dengan Sistem Intensifikasi Padi (SRI) ini akan lebih membela petani, sistem budidaya ini tidak asing lagi bagi para petani di wilayah-wilayah indonesia, termasuk Aceh yang sudah mulai mengembangkan.

System Rice Intensifikation atau disingkat dengan SRI adalah suatu metode pengelolaan tanaman padi secara terpadu (intensif), sejak 20 tahun yang lalu metode ini dikembangkan di pulau Magadaskar, Afrika Selatan dimana daerah mayoritas petani miskin, kemiskinan tersebut diakibatkan oleh kondisi menurunnya tingkat kesuburan lahan, awal penemuannya bermula dari butir padi yang jatuh seusai panen, butir padi tumbuh subur dan mempunyai anakan lebih banyak, hal ini mendapat perhatian dari petani, kemudia di musim tanam berikutnya petani tersebut mulai mencoba dan mengembangkan sistem budidaya padi dengan usia bibit lebih muda serta hasilnya padi tersebut tumbuh lebih baik dan memiliki jumlah anakan (batang padi) yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakukan biasa, penemuan ini kemudaian diperkenalkan kepada petani lain dan terus berkembang hingga ke Negara-negara penghasil beras seperti China, Thailan, Philipina, kamboja, Vietnam dan banyak negara-negara maju lainya.

Di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Anischan Gani dari Balai Penelitian Tanaman Padi (BALIPA) Suka Mandi Jawa Barat pada tahun 1999, Baru tahun 2000 metode ini mulai disebarluaskan ke berbagai wilayah seperti, Sulsel, NTB dan Bali, Sumatra. Penyebaran model bertani secara intensif ini gencar dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya dan organisasi petani seperti IPPHTI (ikatan petani pengelolaan Hama Terpadu Indonesia) melalui pendekatan Sekolah Lapangan (SL) yang mengajak para petani untuk menemukan sendiri solusi untuk lahan nya masing-masing.

Oleh Pemerintah melalui instansi terkait, pendekatan ini disebut dengan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang sebenarnya tidak terdapat perbedaan dalam metode nya, hanya saja pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam program PTT tersebut kerap menyertakan paket pengenalan jenis benih-benih dan pestisida baru kepada petani sehingga menuai kritikan dari para pelaku-pelaku organisasi petani yang giat mengembangkan pertanian metode SRI, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip metode SRI yang lebih mengedepankan pada aspek perbaikan struktur tanah dengan penggunaan pupuk dan pestisida organik.

Metode SRI mempunyai prinsip dasar dalam penerapannya diantaranya, penanaman padi dialkukan dengan menggunakan jarak tanan antara 20 sampai 50 cm, dan ini tergantung keinginan petani yang ingin mencoba dengan jarak tanam yang berbeda, semakin lebar jarak tanam akan memberi kesempatan pada tanaman untuk mendapatkan makanan lebih banyak, kemudian bibit padi yang dipindah tanamkan berusia relative muda yang berkisar 10 sampai 13 hari bahkan ada juga yang menanam bibit padi secara langsung dilahan, hal ini menjadikan batang padi yang tumbuh menjadi lebih kuat dan dapat terlindungi dari hama penggerek batang, Hal yang paling penting dalam metode SRI ini adalah penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah, pengurangan penggunaan pupuk kimia mutlak harus dilakukan dalam budidaya padi SRI. Pada sistem pengairan, metode SRI ini tidak melakukan penggenangan air terus-menerus di lahan melainkan dengan menjaga kelembaban tanah, sistem ini untuk mempercepat fase pertumbuhan anakan padi. Kesemua prinsip dasar ini harus dilakukan untuk mencoba dan melihat hasil yang maksimal dari budidaya padi dengan metode SRI, dari banyak pengalaman budidaya semacam ini dapat meningkatkan hasil produksi rata-rata 3,5 ton per haktar, dan terjadi penghematan biaya produksi petani tiap musim tanam, hanya saja sistem ini memiliki kekurangan yaitu pertumbuhan gulma (rumput) lebih cepat yang membuat petani harus rajin membersihkan lahan.

Metode ini sangat penting untuk terus disebarluaskan khususnya di daerah Aceh oleh semua pihak yang terkait, baik Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Organisasi-organisasi Petani yang ada di Aceh, tentunya suatu keberhasilan yang luar biasa apabila seluruh instansi tersebut mampu membantu petani Aceh lepas dari lingkaran ketergantungan yang telah menjerat para petani menjadi miskin dilahannya sendiri, hal ini tidak boleh lagi terulang dan jangan membiarkan para produsen pupuk dan pestisida kimia menutup mata petani, berikan dukungan terhadap inovasi yang diciptakan oleh petani jangan lagi memperkenalkan inovasi teknologi yang menjebak petani pada kemiskinan dan merusak lingkungan. Tunjukkan SIKAP KRITIS kita dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekedar statmen belaka.

Salam Kedaulatan

"Gebernur Hijau" Tandatangani Global Climate Solutions Declaration

2009-10-04T13:24:00.000-07:00

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bersama sejumlah gubernur lain yang ikut dalam Pertemuan Gubernur Sedunia Mengenai Perubahan Iklim Global, di California, Los Angeles, Amerika Serikat, Jumat (2/10) waktu setempat, atau Sabtu (3/10) waktu Indonesia, menandatangani naskah deklarasi tentang solusi iklim all-around (Global Climate Solutions Declaration).

“Penandatanganan All-around Climate Solutions Declaration ini merupakan puncak dari acara Governors Meeting on Climate Change (CC) and All-around Warming (GW) yang berlangsung di California, tanggal 1-2 Oktober 2009,” tulis anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh, M Rizal Falevi Kirani, dalam siaran persnya kepada Serambi Sabtu (3/10).

Ia menyebutkan, deklarasi tersebut memuat beberapa substansi, antara lain, memastikan tercapainya tujuan dari deklarasi All-around Climate Solutions, mendorong peningkatan penggunaan transportasi dan mobilitas hijau (clean busline and mobility), serta mendukung proses legislasi perubahan iklim di tingkat nasional. Para gubernur “hijau” tersebut juga memasukkan bidang kehutanan dalam kebijakan perubahan iklim, kebutuhan akan adanya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mengikutsertakan peran sub-nasional governments (pemerintah provinsi atau negara bagian).

“Naskah deklarasi ini ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Papua (Indonesia), Gubernur Amazonas, Acre, Amapa, Mato Groso, dan Para (Brasil) serta Gubernur California, Illionis dan Wisconsin (Amerika Serikat). Namun Gubernur Mato Groso dan Papua tidak hadir, dan diwakili oleh stafnya,” ujar Falevi.

Surati tiga presiden

Sehari sebelumnya, Kamis (1/10) waktu California atau Jumat (2/10) Wib, para “gubernur hijau” ini juga menandatangani surat yang akan dikirim kepada tiga kepala negara yang dinilai peduli terhadap perubahan iklim. Yakni, Presiden Brazil, HE Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Amerika, Barack Obama, dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Surat itu mengenai Forest & Climate Policy: A Call for Leadership yang memuat substansi utama yaitu, kebijakan tentang hutan dan perubahan iklim. Prinsip-prinsip gubernur tentang perubahan iklim dan hutan, pembentukan taskforce untuk hutan dan iklim baik tingkat nasional maupun sub-nasional, serta dukungan kebijakan dan kepemimpinan untuk perubahan iklim termasuk di dalamnya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD),” tulis Falevi. Surat tersebut, lanjut Falevi, ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Papua, dan Kalimantan Timur (Indonesia), Amazonas, Para, Amapa, Mato Groso, dan Acre (Brazil), serta California, Illinois, dan Wisconsin (Amerika Serikat).

Semakin yakin

Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam presentasinya di depan para “gubernur hijau” serta sejumlah tokoh dunia, seperti Tony Blair (mantan Perdana Menteri Inggris), mengharapkan para sejawatnya (gubernur sedunia), agar mendorong pemerintah nasional masing-masing untuk menggolkan konsep REDD yang merupakan inisiatif Pemerintah RI, di Copenhagen, Denmark 3 Desember 2009.

Irwandi juga menyatakan semakin yakin terhadap keberlanjutan affairs Aceh Green yang digagasnya untuk memerangi perubahan iklim dunia. Terutama setelah melihat dukungan para gubernur nasional dan internasional di beberapa negara terhadap affairs Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden SBY dalam memerangi perubahan iklim, khususnya affairs Aceh Green yang digagas Pemerintah Aceh dalam rangka pengurangan emisi dalam deforestasi dan degradasi lahan (REDD).

Irwandi mengatakan, deklarasi tentang solusi iklim all-around yang ditandatanganinya bersama para gubernur lainnya, guna menyuarakan lebih luas kepada masyarakat dan pemerintahan di seluruh dunia untuk terus memerangi emisi gas dengan mensukseskan program-program perlindungan lingkungan. “Dengan harapan semakin banyak negara-negara lain akan terus turut bertambah untuk memberikan komitmennya pada saat pertemuan internasional di Copenhagen, 3 Desember 2009 mendatang,” kata Gubernur Irwandi, seperti dikutip Falevi Kirani.

Menurut Irwandi, hal ini sangat penting bagi Aceh, sehingga hutan Aceh yang selama ini telah dilundingi bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh dengan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, dapat diapresiasikan oleh negara-negara industri. Dengan demikian, hutan Aceh dapat terlindungi secara berkelanjutan dan adil.

“Dengan sendirinya, rakyat Aceh akan mendapatkan benefit lebih dalam menjaga hutannya, karena sesungguhnya hutan Aceh juga berfungsi sebagai paru-paru masyarakat di seluruh dunia,” ujar Irwandi. Dalam pertemuan dengan gubernur di Los Angeles Amerika Serikat, Gubernur Irwandi dengan bangga menyampaikan bahwa kerja sama masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan Pemerintah Pusat di Indonesia, merupakan contoh dan telah menjadi salah satu negara yang memimpin dalam isu memerangi perubahan iklim dunia.

“Dengan terus bertambahnya jumlah gubernur yang bergabung dalam pertemuan para gubernur di Los Angeles California dari tahun ke tahun, Gubernur Irwandi yakin komitmen rakyat Aceh dalam melindungi hutannya akan mulai merasakan hasilnya dalam waktu beberapa tahun mendatang,” demikian M Rizal Falevi.(nal) Sumber : Serambinews.com

Waspada Banjir di 4 Kecamatan Krueng Pase

2009-10-03T01:56:00.000-07:00

Sekitar 500 meter tanggul sungai Krueng Pase di Desa Kitou, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang jebol beberapa tahun lalu hingga kini belum diperbaiki. Akibatnya, empat Kecamatan terancam direndam banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Keempat kecematan tersebut, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, dan Meurah Mulia.

Ketua Pemuda Kitou, Martunis, kepada Serambi, mengatakan, sekitar 11 rumah warga kini terancam ambruk ke sungai pada titik tanggul yang sudah jebol seperti di Dusun Tgk Isareh, Tgk Bayu, dan Tgk Iputeh desa setempat. Bahkan, menurutnya, beberapa warga saat ini sudah mulai membongkar rumahnya, karena jarak dengan sungai hanya sekitar lima sampai sepuluh meter lagi.

Dirincikan, rumah yang sudah dipindahkan antara lain milik orang tuanya, Ilyas, Ibnu hajar, Mardoni, Zulkifli, dan Hafasah, serta Zulfikar. “Mereka terpaksa pindah, karena sejak tahun 2002 selalu menjadi korban banjir. Setiap tahun, rumahnya harus direhab dan hewan ternak mati dibawa arus air,” katanya didampingi warga Paya Terbang (Meurah Mulia), M Yusuf Adip dan aparat desa setempat, Nurdin M Kasem.

Sebelum tanggul sungai jebol, lanjut Martunis, mereka tak pernah merasakan banjir. Namun, sejak tujuh tahun lalu setiap menjelang akhir tahun, tiga kecamatan tersebut, selalu menjadi langganan banjir. Sehingga warga yang rumahnya dekat dengan pinggir sungai harus berjaga-jaga untuk mengungsi saat memasuki bulan November setiap tahunnya. “Ketika banjir, pihak dinas hanya membantu sembako, tapi yang diharapkan warga supaya direhab tanggul sungai. Hingga kini belum ada realisasi, padahal warga sudah berulang kali melapor hal ini kepada muspika,” kata Martunis, kemarin.

Ditambahkan, setiap musim hujan desa sekitar selalu tergenang, bahkan jika banjir tahunan ratusan hektare sawah yang berjarak sekitar 100 meter dari pinggir sungai ikut terendam sampai ke kecamatan lain. Hal ini menyebabkan warga mengalami gagal panen pada tiap akhir tahun. Karenanya, warga berharap pemdab setempat agar segera mencari solusi untuk masalah tersebut.(c37) serambinews.com

Pasang Banner Peduli Korban Gempa Sumatra

2009-10-02T15:08:00.000-07:00

Duka mereka adalah duka kita, Gempa yang terjadi di Pulau Sumatra Barat telah meluluh lantakkan harapan dan menambah daftar panjang korban dan kerugian Negeri ini akibat Bencana, peristiwa gempa Sumatra Barat (30/09/09) telah menelan sedikitnya seribu lebih korban jiwa, ribuan lain mengungsi dan terpaksa menjadi manusia hidup di tenda, bangunan tembok tak cukup kuat melindungi Ayah, Ibu, Adik dan Kakak mereka saudara kita dan puing reruntuhan menjadi maut bagi mereka yang dicintai.

Mereka butuh uluran tangan kita untuk merajut kambali kehidupan yang retak dan hancur seperti puing bangunan yang roboh. mari menggalang solidaritas kemanusiaan untuk mereka saudara kita korban Gempa Bumi Sumatra Barat.

Silahkan copy paste kode banner dibawah ini pada blog milik sobat sebagai upaya membantu masyarkat korban

Korban Gempa Sumbar sudah capai 1.100 orang

2009-10-02T03:11:00.000-07:00

KOMPAS.com — Sedikitnya 1.100 orang tewas dan ratusan lain terluka parah akibat gempa dahsyat di Sumatera dan diperkirakan korban tewas akan terus bertambah.

Data korban terbaru ini diungkapkan Kepala Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) John Holmes kepada wartawan dan dilansir Associated Press. "Jumlah ini saya takutkan akan bertambah. Ribuan orang masih terjebak di reruntuhan rumah dan banyak gedung," kata Holmes.

Fasilititas telekomunikasi sulit menjangkau wilayah gempa dan jalan-jalan rusak sehingga tim evakuasi kesulitan untuk menyampaikan data korban gempa. Hujan lebat yang mengguyur kota Padang dan sekitarnya juga menyulitkan tim evakuasi bergerak.

Rustam Pakaya, kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, Kamis, juga mengatakan, ribuan orang kemungkinan besar masih terjebak di reruntuhan gedung dan rumah. Diperkirakan korban tewas akibat gempa di Sumatera sebesar korban tewas dalam musibah gempa Yogyakarta tahun 2006 lalu yang menewaskan sekitar 5.000 orang.

Korban Gempa Sumbar, Sudah 200 Orang Meninggal

2009-09-30T14:11:00.000-07:00

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya ada 200 orang korban tewas dan 500 bangunan hancur akibat gempa berkekuatan 7,6 Scala Richter yang mengguncang Sumatera Barat, Rabu (30/9) sore.

Data yang diperoleh pada pukul 02.00 WIB tersebut, diperkirakan akan terus bertambah mengingat ratusan orang masih belum diketahui nasibnya karena tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. "Laporan yang masuk sementara ada sekitar 100 sampai dengan 200 orang korban tewas, 500 bangunan rusak atau hancur. Ada sekitar seratus orang lagi yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan, baik yang ada di sekolah maupun di bawah reruntuhan gedung-gedung itu," kata Kepala Pusat Data dan Infomasi BNPB Priyadi Handoko di kantor BNPB, Jakarta, Kamis (1/10).

Data tersebut diperoleh BNPB berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) daerah Padang.

Video korban tewas tertimpa runtuhan belum di evakuasi

2009-09-30T10:03:00.000-07:00

Gempa yang terjadi Pada pukul 17.16 Wib berkukuatan 7,6 skala Richter rabu siang di Sumatra Barat yang saat ini telah berhasil mengevakuasi 75 orang seperti yang baru saja di beritakan Wapres Yusuf Kala pada situs berita detik.com, jumlah korban terus bertambah dan belum dapat dipastikan, dalam satu rekaman video Metro TV di atas terlihat sejumlah korban tewas tertimbun bangunan yang belum dapat di evakuasi.Subhanallah
Source : WongBusan

Surat yang ditulis pada tahun 2070

2009-09-26T23:48:00.000-07:00

Sebuah gambaran ilustrasi kondisi kehidupan manusia di tahun 2070 yang mengisahkan cerita tentang ketersediaan air yang pada masa itu menjadi sangat berharga melebihi emas dan perak, artikel ilustrasi ini pernah dimuat dan dipublikasikan pada majalah cronicas de los tiempos tahun 2002 dan dipresentasikan dalam salah satu acara seminar lingkungan di indonesia, dokumen dalam format power point ini saya dapat dari seorang teman pegiat isu lingkungan di Aceh. demi kepentingan kampanye lingkungan dokumen ini saya kira penting untuk di baca sebagai bahan renungan kita pada pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan masa mendatang. silahkan klik disini untuk mendownload dokumennya.

AS menawarkan pengurangan Subsidi untuk Bahan Bakar Fosil

2009-09-26T21:51:00.000-07:00

Para pemimpin negara maju dan berkembang Kelompok 20 (G20), pada Jumat (25/9), menyetujui rencana AS untuk memangkas subsidi pemerintah untuk bahan bakar fosil, yang dituduh sebagai pangkal pemanasan global.

"Kami berkomitmen untuk merasionalisasi dan memangkas dalam jangka menengah subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dan boros," kata para pemimpin tersebut setelah dua hari pertemuan puncak di Pittsburgh, Amerika Serikat.

Para pemimpin itu meminta para menteri energi dan menteri keuangan mereka untuk "mengembangkan pelaksanaan strategi dan kerangka waktu" untuk tahap pengurangan subsidi.

"Kami menyeru semua bangsa untuk mengadopsi kebijakan yang akan memangkas subsidi semacam itu di seluruh dunia," kata pernyataan itu.

Namun para pemimpin tersebut menggarisbawahi "pentingnya memberikan mereka yang membutuhkan dengan jasa energi penting, termasuk melalui penggunaan ambition alteration uang tunai dan mekanisme lain yang sesuai."

"Rencana AS adalah bagian dari upaya untuk memerangi perubahan iklim, meningkatkan keamanan energi, meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan mendukung penargetan yang lebih efektif dari sumber daya pemerintah untuk yang miskin," kata para pejabat.

Namun, China, India, Rusia dan Brazil, empat negara batten boros dalam subsidi bahan bakar fosil, cenderung tidak mudah menyetujui semua rencana tersebut. (Ant/OL-08) Para pemimpin negara maju dan berkembang Kelompok 20 (G20), pada Jumat (25/9), menyetujui rencana AS untuk memangkas subsidi pemerintah untuk bahan bakar fosil, yang dituduh sebagai pangkal pemanasan global.

Para pemimpin itu meminta para menteri energi dan menteri keuangan mereka untuk "mengembangkan pelaksanaan strategi dan kerangka waktu" untuk tahap pengurangan subsidi.

"Kami menyeru semua bangsa untuk mengadopsi kebijakan yang akan memangkas subsidi semacam itu di seluruh dunia," kata pernyataan itu.

Namun, China, India, Rusia dan Brazil, empat negara batten boros dalam subsidi bahan bakar fosil, cenderung tidak mudah menyetujui semua rencana tersebut. (Ant/OL-08)

Diskusi soal Qanun Jinayat lewat YM dengan seorang teman komunitas santri

2009-09-23T13:29:00.000-07:00

Ditandai pada sebuah catatan melalui facebook soal kontroversi Qanun Jinayat yang ditulis oleh Mbak Dewi nova wahyuni, seorang pemerhati hak asasi dan perempuan bekerja di Aceh 2004 sampai April 2009, yang saya kenal lantaran pernah membantu asistensi saat menjalankan kegiatan affairs di sebuah organisasi masyarkat lokal JKMA Pase 2007 yang lalu.

Kontroversi Qanun Jinayat antara pro dan kontra memang diakui terjadi beberapa pekan lalu disaat DPRA mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Jinayat dan Raqan Hukum Acara Jinayat menjadi Qanun dan ditolak untuk ditandatangani oleh Pemerintah Aceh, pro dan kontra juga terjadi pada organisasi-oragnisasi mahasiswa dan non pemerintah yang tentunya membuat banyak orang yang awam termasuk saya menjadi semakin bingung untuk menilai tindakan para legeslatif maupun eksekutif tersebut yang mana lebih benar atau yang tidak benar.

Sebagai seorang yang bingung, mencari tau dengan sekedar bertanya pada orang yang di anggap pantas berdiskusi adalah hal yang wajar dilakukan, pada kesempatan itu juga setelah membaca catatan pada facebook tersebut, saya mengajak diskusi seorang teman dari komunitas santri/dayah di Aceh Utara yang sering terkoneksi internet melalui YM (yahoo messenger), berikut adalah petikan percakapan saya dengan Tgk El-Jamily

Saya: Assalamu’alaikum wr.wb. andri dan keluarga sebelumnya mengucapkan selamat hari raya idul fitri, maaf lahir dan bathin

Tgk El-Jamily: sudah dimaafkan semua...ini tinggal nunggu saja kapan andri ke rumah.

Saya: insya Allah bisa pergi besok atau lusa atau hari lain tgk

Tgk El-Jamily: kenapa ngomong besok, lusa, hari lain itu gak jelas.

Saya: belum tentu bisa besok atau lusa tgk

Tgk El-Jamily: pastinya kapan ???

Saya: nanti coba sya kontak teman-teman dulu, biar tidak sedndiri

Tgk El-Jamily: teman cew yah...???

Saya: bukan, cow sajalah... nanti dibilang kita melanggar syaria’at islam pula bawa-bawa perempuan yg bukan muhrim. Hee..hee.

Tgk El-Jamily: hehehhe...spa tau kan mau kenalin sama saya.

Saya : he..he.. lain waktu saja tgk

Saya: tgk, kita ingin dengar sedikit pendapat tgk tentang Qanun Jinayat yang kedengarannya kontroversi itu

Tgk El-Jamily: kontra ma siapa??

Saya: awalnya Pemerintah Aceh vs DPRA menyusul juga beberapa organisasi-organisasi perempuan dan HAM

Tgk El-Jamily: qanun tentang jinayat sudah termaktub semua didalam Alqur'an, Alhadist, dan kitab-kitab ulama, Cuma manusia saja yg selalu menuruti hawa nafsunya.

Tgk El-Jamily: sebagian dari kita ingin menerapkan qanun sesuai dgn qur'an, tetapi ada juga yg tidak setuju,mungkin karena mereka merasa dirugikan

Saya: Lantas bila dikaitkan dengan kondisi keacehan dan Undang-undang yang berlaku di Negara ini, itu bagaimana tgk..??

Tgk El-Jamily: Qanun Jinayat dengan masyarakat Aceh tidak ada kontra,yang jadi lawan hanya dgn UUD 45, karena UUD 45 itu buatan dan kiasan manusia, Sedangkan masyarakat Aceh dari dulu menganut Qanun islam, buktinya jaman iskandar muda terkenal dengan qanun meukuta alam al asyi yang bersumberkan pada alquran dan hadist

Saya: ya.. itu maksudnya tgk, punya copian qanun al asyi itu?

Tgk El-Jamily: ada tapi masih dalam pengetikan ulang belum rampung, soalnya sibuk truz ma kejar-kejar Dollar dan facebook

Saya: haa...haa, boleh sibuk sama apa aja.. asal kita tidak lupa pada apa yg ingin kita perjuangkan.

Tgk El-Jamily: ya..ya.. ya...

Saya: kalau dah kelar nanti boleh minta ya tgk, softcopynya.

Tgk El-Jamily: oke...ntar kalau udah siap pasti di obral semua

Saya: sip

Tgk El-Jamily: di Qanun itu semua UUD negara Aceh pada masa itu berdasarkan Quran dan Hadist serta ijma' dan qiyas ulama dan rakyat Aceh pun menganutnya dgn patuh, sehingga peradaban Aceh pada masa itu dikenal seluruh negeri.

Saya: berarti qanun jinayat yg disahkan DPRA tersebut telah mengacu pada qanun meukuta alam Al Asyi, menurut tgk?

Tgk El-Jamily: belum tentu...tergantung bagaimana mekanismenya...dan bersumberkan pada apa, karena sekarang orang bikin qanun banyak dengan kiasan baru, mereka bikin bagaimana supaya itu qanun tidak bertentangan degan HAM, jika argumen kita lemah, otomatis omongan kita pun gak berarti

Saya: betul tgk

Tgk El-Jamily: orang barat sering bilang kalau undang-undang islam itu banyak yg melanggar HAM, seperti undang-undang jinayat dan rajam, juga hukum potong tangan terhadap pencuri, rajam bagi yg berzina.

Saya: penting menurut andre,ada kekuatan dayah/santri menanggapi hal ini, termasuk penerapan syri'at islam di Aceh, soalnya kita melihat prilaku dan praktek yg terjadi malah menjadikan kita ini seperti sangat munafik

Tgk El-Jamily: otoritas santri belum diakui. kalau menurut saya, bila yang bicara qanun islam itu orang yang sama sekli tidak mengrti tentang islam, sampai kiamat pun gak akan terwujud

Tgk El-Jamily: seorang montir gak mgkin dikasih tugas mmbaca kitab kuning dan gak mungkin pula seorang teungku dayah disuruh jd montir, wazha'tu syai'in fil makan...(kata aji uma di blur yusniar), letakkan sesuatu pada tempatnya

Tgk El-Jamily: jadi sepantasnya yg bicara qanun islam itu orang yang benar-benar bisa dan mengerti isi al-qaran dan juga makna Hadist bs dn mengerti isi quran dn makna hadist.

Saya: orang yg mengerti isi Al-qar'an dan makna hadist yg di juluki ulama saat ini juga tinggal sedikit yg tidak/belum terpengaruhi urusan dunia.

Tgk El-Jamily: itu dia masalahnya...dan kekurang perhatian pemerintah terhadap generasi dayah di Aceh juga sangat mempengaruhi, padahal banyak santri yg punya bakat dan mampu

Saya: mungkin tgk masih ingat, saat HUDA memberikan rekomendasi kepada SBY agustus lalu, butir-butir rekomendasinya sangat duniawi

Tgk El-Jamily: itu bukan hal yg baru...jaman daud beureueh saja sudah banyak tgk-tgk yg kena tipu dan menipu. pertama kita harus melihat faktor penyebabnya, seharusnya para umara (pemerintah) itu merujuk pada ulama, tp absoluteness nya sekarang malah ulama yg bertekuk lutut sama umara, yang jadi imbas nya ya kita ummat yg awam sehingga rasa prcaya pada ulama semakin dangkal

Saya: atau ini salah satu peristiwa pada masa akhir zaman tgk?

Tgk El-Jamily: ya... kecintaan ummat pada agama semakin rendah dan memudar, ulama sudah semakin larut dgn dunia dan lupa dengan tugasnya sebagai penunjuk jalan bagi ummat

Tgk El-Jamily: sibuk dgn angle setiap minggu dan hatinya selalu kawatir takut proposalnya ditolak, tiap minggu bolak-balik kantor nanyain itu permohonan kapan jebolnya

Saya: haa..haa semoga generasi Tgk yg sedang tedidik dengan tuntuna al-quran serta kecanggihan teknologi informasi saat ini tidak mengulang kecelakaan sejarah itu 

Tgk El-Jamily: emang benar...tanpa dukungan actual dakwah tak kan mampu berjalan...tapi janganlah gara-gara faktor itu membuat kita jadi budak

Saya: ya.. kita dapat meneladani pada kisah saat Nabi Muhammad melakukan dakwah.

Tgk El-Jamily: ya....saya juga lagi kejar dunia saat ini sibuk ngumpulin dollar lewat internet, karna saya juga perlu makan...tapi kalau mesti jual agama...itu saya juga batten kritis

Saya: hee..hee.. saya juga seperti tgk punya perut..  walau andre bukan latarbelakang pasantren dan anak dayah, tapi soal ini rasanya sangat penting di tanggapi.

Tgk El-Jamily: ini bukan penting...tp kewajiban

Saya: kita perlu menyuarakan itu secara bersama tgk..

Tgk El-Jamily: ya...saya juga lagi mikir itu...dah absolutist hasrat hati nak bikin sebuah blog tempat berkoar tapi kesibukan lain masih slalu menghalangi dan dukungan dari kawan-kawan pun masih sangat minim

Saya: tidak ada salahnya bila sekali waktu teman-teman di dayah mengkaji kondisi kekinian setelah mengulangkaji kitap

Tgk El-Jamily: kita butuh kawan2 yg suka menulis

Saya: ya.. karna itu publikasi sekaligus pendokumentasian untuk pengabadian

Tgk El-Jamily: problemnya sekarang....kawan2 kita di dayah masih sangat minim tau tentang informsi

Saya: informasi sebenarnya ada dan masih mudah didapat, mungkin karena tidak ada yg memulai saja untuk berdiskusi dan mengulangkaji persoalan umat kekinian khususnya di daerah sendiri tgk

Tgk El-Jamily: masalahnya kita butuh sebuah wadah hukum yg mau mengakui otoritas santri. saya punya ide....bagamana klo kita bikin sbuah organisasi semacam LSM yg terhimpun dari para santri??

Saya: andri setuju, tapi orang-orang santri sendiri yg mesti menjadi garda depatnya tgk. bila ada aksi aneuk dayah yg turun kejalan untuk penegakan syari'at islam saya juga setuju

Tgk El-Jamily: ya tp jgn terlalu kelewatan jg... kita butuh sebuah badan hukum yg kuat dan sah jgn bergerak kayak org2 yg gak terkoordinir gitu, kita bukan preman jalanan

Saya : maksud saya hal itu menjadi sebuah tolak ukur untuk apa kehadiran WH bila moral dan akidah masyarakat Aceh semakin rusak dan malah santri harus berperan lebih untuk itu, padahal perhatian pada santri masih tergolong minim

Saya: kalau organisasi santri se-aceh itu kan berbadan hukum dan mengkoordinasi santri2 dayah se aceh

Tgk El-Jamily: organisasi apa..?? huda?? itu semua pencuri uang rakyat

Tgk El-Jamily: dimana-mana pada sorak2 tentang agama, tp realitanya mana??

Saya: bukan Huda tgk, tapi ada lain, yg melakukan Demo pada saat konser Nidji di Lhokseumawe waktu itu

Tgk El-Jamily: orang itu ngomong juga kalau ada untung yg masuk perut, saya kurang suka tindakan jalanan yg gituan

Tgk El-Jamily: sekarang harus perlu gimana supaya kita santri dayah kalau bicara itu ada yg mau dengar, jangan kalau udah bawa parang baru orang mengakui kita santri?

Saya: salah satunya, organisasi santri mesti kuat, seperti tgk bilang tadi, santri punya wadah dan kekuatan hukum

Tgk El-Jamily: itu yang saya maksud... artinya kita pun bisa membuat affairs yg bisa menolong ummat terutama dibidang pengauatan akidah dan ilmu agama

Saya: di deklarasi saja tgk bila terdapat beberapa orang saja yg sepaham dengan hal ini, dan andre salah satunya

Tgk El-Jamily: yayaya...itu ide saya...dalam kelompok itu jg nanti kita jg butuh rekan2 dari mahasiswa, karna kita bisa saling berbagi ilmu dan advice juga pendapat, terutama informasi yg sedang berkembang

Saya: mahasiswa/i Stain lebih prioritas bukan malah mahasiswa teknik seperti andre, lebih baik memang bila bergabung dari berbagai disiplin ilmu karna akan lebih sempurna.

Tgk El-Jamily: bukan jurusan yg menentukan bergeraknya suatu tujuan tp minat dan rasa tanggung jawab untuk membela agama, jadi biarpun anak teknik atau militer juga bs diandalkan.

Saya: benar tgk, andre hanya maksud menyinggung teman-teman yang sekolah di Sekolah tinggi Ilmu Agama islam atau sekelompok lain yg bergabung pada organisasi-organisasi islam yang ada di Aceh

Tgk El-Jamily: yayaya....sekarag masih dalam suasana lebaran, jadi ini kesempatan, besok saya jumpa sama kawan2 disini n coba membahas tentang ini, mudah2an banyak kawan yg mau mendukung

Saya: ya tgk, harapan andre juga seperti itu..

Tgk El-Jamily: ok...dah sampai disini dulu ya bahasan tentang itu, say mau pamit dulu, ini dah ngantuk banget, td abscessed baru balek dr panton labu..jd badan letih banget ne

Saya: oke, thaks tgk, selamat istirahat

Tgk El-Jamily: sama2...aslmkm

Saya: wa'alaikumsalam

Pesan Sekjen PBB menuju Copenhagen

2009-09-23T00:12:00.000-07:00

Mengakhiri pertemuan tingkat tinggi selama satu hari mengenai perubahan iklim, PBB melalui Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak para pemimpin dunia agar bertindak cepat guna menjamin keberhasilan dalam konferensi mendatang PBB mengenai iklim di Copenhagen, Desember

"Saya berbesar hati mendengar bahwa makin banyak pemimpin siap bertindak di luar perspektif nasional guna mengikuti kepemimpinan global," kata Sekjen PBB Ban Ki-moon kepada para pemimpin dunia saat penutupan sidang tersebut.

"Anda telah melakukan tindakan untuk tetap terlibat sampai satu persetujuan ditandatangani di Copenhagen. Dan Anda telah sepakat memberi panduan kepada para perunding Anda untuk bekerja ke arah kesepakatan yang ambisius, efektif, dan adil di Copenhagen," kata Ban Ki-moon, Hampir 100 kepala negara dan pemerintahan ikut dalam pertemuan tingkat tinggi itu, pertemuan terbesar para pemimpin dunia guna membahas perubahan iklim.

Dengan membicarakan masalah tersebut, Sekjen berharap dapat menggerakkan keinginan politik serta drive yang diperlukan guna mencapai satu kesepakatan ambisius dalam konferensi Copenhagen. Perubahan iklim adalah masalah ekonomi dan geopolitik abad ke-21. Namun Ban, yang mengunjungi wilayah Kutub Utara awal bulan ini dan menyaksikan sendiri dampak cepat perubahan iklim, menyampaikan penyesalan mengenai perundingan dan mendesak para pemimpin untuk melakukan pandangan jauh guna memenuhi kebutuhan rakyat mereka.

Sekjen PBB tersebut membantah pendapat bahwa penanganan pemanasan all-around itu dilakukan dengan tebusan sangat tinggi. "Mereka keliru. Yang benar adalah sebaliknya. Kita tidak akan mampu membayar jika kita tak bertindak sekarang," kata Ban. Keberhasilan di Copenhagen, Denmark, akan memerlukan semua negara bekerja secara beriringan guna membatasi kenaikan temperatur global, serta mendorong kemampuan dunia untuk menangani perubahan yang terjadi melalui perubahan iklim.

Source : Kompas.com

Selamat Menyambut Idul Fitri 1430 Hijriah

2009-09-16T18:34:00.000-07:00

Bila mungkin terselib kebencian atau prasangka buruk yg muncul antara kita setelah kita berteman, saat itulah benih-benih dosa tercipta. menjelang lebaran Idul Fitri 1430 H yang tinggal dua hari ,saya atas nama Andri Sofda secara pribadi dan keluarga besar organisasi JKMA Pase berserta JINGKI Institute mengucapkan Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Momentum hari kemenangan tersebut mari kita isi dengan mempererat Silaturrahmi dan saling memaafkan, “Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Wa Ja’alanallahu Minal ‘Aidin Wal Faizin” Semoga Allah menerima (amalan-amalan) yang telah aku dan kalian lakukan dan semoga Allah menjadikan kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan” amin ya rabbala'amin.

Air bersih PDAM tidak mengalir sampai jauh

2009-09-14T17:14:00.001-07:00

Mungkin saja kita tidak atau belum merasa kesulitan dengan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hari-hari bahkan untuk mencuci mobil atau menyiram bunga, namun tidaklah demikian yang di alami oleh sebagian orang lainnya didaerah sulit air. melakukan penghematan air juga sebagai bentuk penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan sebaliknya pencemaran terhadap air bersih adalah penghinaan bagi martabat umat manusia. tulisan ini sekedar rekaman singkat dari penelusuran air bersih di Kabupaten Aceh Utara

Perjalanan bolak-balik masuk kampung terasa kiat akrab dengan aktifitas sejak menjadi relawan pada organisasi masyarakat, menelusuri perkampungan penduduk, bertemu dengan warga setempat dan berdiskusi adalah bagian dari apa yang dikerjakan bila berada di komunitas, Informasi seputar keadaan lingkungan, kondisi fisik perkampungan, akses pelayanan,atau sumber perekonomian masyarakat merupakan informasi awal yang penting untuk dirangkumkan langsung dari pengakuan warga, Perjalanan awal 2009 yang lalu mengawali perjalanan organisasi JINGKI convention untuk merekam secara khusus pada tingkat kesulitan masyarakat di kabupaten Aceh Utara dalam memenuhi kebutuhan Air Bersih yang masih berlangsung hingga sekarang, permasalahan ini dianggap penting untuk diupayakan penyelesaiannya oleh semua pihak yang terkait.

Saat kita melintas di jalan Banda Aceh - Medan sebelum memasuki ibukota Aceh Utara Lhoksukon tepat disebelah kiri terlihat Perusahaan Air Minum PDAM Tirta Mon Pase, terdapat air pancuran yang saban hari menghiasi tembok bertuliskan PDAM Tirta Mon Pase yang seolah menggambarkan kehadiran perusahaan tersebut telah mampu menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat didaerah baik kota maupun disekitar yang telah terpasang instalasi pipa,namun apa yang ditemukan dilapangan sangat terbalik dengan arti yang tercermin pada air mancur PDAM Tirta Mon Pase tersebut, masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih masih sangat besar jumlahnya, di perkampungan yang tidak terlalu jauh dari PDAM di Lhoksukon terdapat 1 perkampungan yang dihuni oleh lebih 150 Kepala keluarga yang masih sangat kesulitan mendapatkan sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Di Kecamatan Baktiya misalnya ; terdapat beberapa gampong/desa yang sampai saat ini masih sulit pada akses air bersih, Gampong Geulumpang Samlako Baktiya Timur, lebih dari 200 kepala keluarga mengeluh sulitnya mendapat sumber air bersih, padahal jauh hari sebelum PDAM Tirta Mon Pase pindah ke Ibukota Kabupaten (Lhoksukon) disana telah dilakukan penggalian pipa PDAM, namun belum sempat warga menikmati air bersih, jaringan instalasi perpipaan tersebut berhenti mengaliri air tidak lebih dari beberapa malam saja air tersebut mengalir, sampai saat ini masyarakat setempat hanya bisa mengandalkan 3 assemblage sumur bor yang dibuat dari alternatif warga, dari 3 (tiga) assemblage sumur bor tersebut hanya tinggal 2 (dua) assemblage yang berfungsi, satu assemblage yang terdapat di lingkungan mesjid dan Dayah tradisional hanya dapat di akses oleh jamaa’ah mesjid dan santri dayah, sedangkan bagi masyarakat umum lainnya mendapatkan air di satu sumur bor yang terdapat di ujung gampong/desa, sumur tersebut tiap harinya di datangi warga untuk bergantian mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

“Tidak ada tamu yang betah tinggal di kampung ini” ungkap Darkasi pemuda gampong yang baru saja pulang merantau dari negeri seberang Malaysia, “tamu dari luar yang berkunjung ke desa ini tidak betah kerena di ajak mandi dengan air payau atau air yang terdapat dirawa-rawa tambah Darkasi, sulitnya mendapatkan sumber air bersih di desa tersebut dapat di lihat dari keseharian warga yang masih memanfaatkan aliran air irigasi dan payau yang ada dilingkungan gampong untuk keperluan sehari-hari, usaha yang dilakukan masyarakat berupa membuat sumur galian, itu juga sia-sia karena sumber mata air sulit ditemukan didaerah tersebut. “Maunya kami disini dibangun juga belfry air seperti didaerah perkampungan yang terkena Tsunami” harap Suriani seorang ibu rumah tangga yang sedang duduk beristirahat usai mengangkat air, “Kalau dari PDAM tidak bisa berharap karena lebih mengutamakan untuk penduduk diperkotaan,Pak geuchiek (sebutan kepala desa-red) beserta perangkat

Gampong ada mengusulkan ke tingkat Kecamatan,tapi sampai hari ini tidak menghasilkan apa-apa, kampung kami seperti kampung yang tidak dimasukkan kedalam peta kecamatan, tidak pernah ada bantuan apa-apa yang diberikan ke kampung ini” tambah ibu berusia muda tersebut.

Daerah yang terkena tsunami memang diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, namun tidak semua daerah yang terkena tsunami telah terpenuhi kebutuhan air bersih ; di Kecamatan Lapang tanah pasir misalnya hal yang serupa juga dialami oleh penduduk disana, walau air bersih di pasokan dari PDAM Tirta Mon Pase dengan kapasitas 1500 liter/2 hari tidak mencukupi kebutuhan warga yang berjumlah lebih kurang 300 kepala keluarga, “terkadang warga kerap berebutan untuk mendapatkan sejerigen air bersih yang di pasok oleh PDAM pada setiap dua hari sekali yang ditampung di 3 (tiga) titik penampung, Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga setempat disaat tidak mendapatkan air bersih, kembali kesungai untuk mengambil air adalah alternatif terakhir yang bisa dilakukan warga, air sungai yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya terpaksa di konsumsi disaat sebagian masyrakat tidak mempunyai uang untuk membeli air galon (isi ulang)

Ini gambaran singkat beberapa persoalan air bersih di daerah Kabupaten Aceh Utara yang ditulis berdasarkan kondisi sebenarnya, dan hal ini masih berlangsung hingga sekarang dan tidak mustahil untuk jangka waktu mendatang,perkampungan tersebut hanya mencontohkan dari beberapa wilayah kecamatan lain yang masih mengalami masalah pada air bersih khususnya masyarakat di Areal Perkebunan Sawit PTP Nusantara di wilayah Matang Kuli Aceh Utara, dan di daerah-daerah lain. penelusuran ke kampung-kampung yang sulit air bersih di Aceh Utara masih dan terus kami lakukan hingga saat ini sampai 2010 mendatang untuk menyimpulkan persoalan air bersih di beberapa wilayah di kabupaten Aceh Utara sambari melakukan ujicoba pada beberapa jenis rekayasa sederhana pengolahan air bersih yang dapat di terapkan secara tepat guna oleh masyarakat, pengelolaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas di Kampung menjadi topik utama yang diharapkan dapat dukungan dari pemerintah kabupaten untuk merumuskan dalam agenda-agenda rencana pembangunan pada tiap tahunnya, sehingga pembangunan pada sub bidang air bersih dan sanitasi lingkungan tidak luput oleh jenis pembangunan fisik lainya

Indonesia masih sangat minim dalam upaya mengurangi emisi gas karbon

2009-09-13T15:20:00.000-07:00

JAKARTA--Greenpeace Asia Tenggara menilai upaya Pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas karbon masih sangat minim. "Upaya pemerintah Indonesia untuk meminimalisasikan dampak perubahan iklim masih sangat minim," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar di Jakarta, Kamis (10/9).
Bustar menjelaskan, masih ada kebijakan pemerintah Indonesia yang bertolak belakang dengan komitmen untuk meminimalisasikan dampak perubahan iklim. Kebijakan tersebut diantaranya dengan mengeluarkan izin untuk membuka lebih banyak akses pada penebangan hutan serta eksploitasi lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit serta untuk industri pulp dan kertas. Ia mencontohkan Menteri Kehutanan pernah mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), memberi izin pada 14 perusahaan di Riau, yang sebagian besar dimiliki oleh APP ( Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group) untuk membabat lebih dari 100.000 hektare hutan untuk kepentingan industri pulp and paper.

"Padahal pada pertemuan G-8 di Jepang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengusung komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50 persen pada tahun 2009, dan 75 persen pada 2012," katanya. Namun, menurut Bustar komitmen tersebut hingga kini masih terlihat minim realisasi. Untuk itu, Greenpeace meminta pemerintah untuk meningkatkan komitmen dalam rangka meminimalisasikan perubahan iklim dengan melakukan penghentian penebangan hutan dan tidak memberikan izin pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia juga diminta lebih mempromosikan pasar karbon yang fokus pada pengembangan teknologi yang bersih dan bisa diperbaharui di sektor-sektor industri kunci. Pasalnya, Greenpeace menilai dampak perubahan iklim mulai terasa di Indonesia diantaranya dengan kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, dan gagalnya pertanian. ant/itz

Source : Republika

Perusakan hutan lindung yang mendapat izin pemerintah

2009-09-12T16:54:00.000-07:00

Tentu tidak luput dari ingatan kita semua pada kisah pencemaran teluk buyat di Sulawesi Utara akibat aktivitas PT Newmont Minahasa Raya yang mengekploitasi tambang emas pada areal seluas 402.748 Ha yang mengambil alih tanah rakyat dan merusak tanaman milik warga Ratatotok, pembuangan limbah tailing ke laut telah memaksa warga di sekitar teluk buyat di relokasi ke daerah lain yang belum tercemar, catatan kejahatan PT Newmont secara global telah di akui, bahan reputasi buruk PT Newmon mendapat sebutan sebagai sebuah Perusahaan paling buruk di dunia versi Publik Eyes Award tahun lalu sebagai perusak habitat laut dan hutan lindung, sekitar 5 juta ton limbah tailing perusahaan newmont di buang ke teluk buyat per harinya.

Dimasa pemerintahan SBY hingga pada priode kedua, kemunafikan atas konsep pemerintah untuk mengurangi deforestasi seakan mencontohkan sangat lemahnya bangsa ini terhadap komitmennya sendiri, dalam perundingan internasional upaya memerangi deforestasi telah di paparkan demikian juga lewat kampanye publik serta program one man,one tree, namun pada sisi lain, pemerintah terus memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak hutan lindung, salah-satunya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NTT) yang telah mendapatkan izin pinjam pakai hutan lindung Dodo Rinti seluas 38 Ha untuk perluasan tambang PT Newmont untuk mengeruk emas dikawasan blok 5 dan 6 konsensi batu hijau hingga 20 mendatang, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah daya rusak tambang newmont akan terus meluas dan mengancam keselamatan hutan lindung,biota laut termasuk warga di sekitar batu hijau sampai ke Dodo ranti, bila pemerintah tidak membatalkan izin tersebut dapat dipastikan kawasan hutan dan tangkapan air Dodo Rinti akan rusak bersama ratusan juta limbah tailing newmont yang di buang kelaut.

di kutip dari sumber berita : siaran pers JATAM, 10 September 2009

Indonesia Diminta Pimpin Negosiasi Perubahan Iklim

2009-09-12T14:34:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia diminta terus berperan memimpin koordinasi dan negosiasi untuk memerangi dampak perubahan iklim di dunia. Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam "Bonn Climate Change Talk III", Agus Purnomo, di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagai pemegang mandat dari "Bali Action Plan" dan "Bali Roadmap", Indonesia diharap meneruskan peran kepemimpinan dalam koordinasi dan negosiasi perubahan iklim. Sedangkan dalam pertemuan G-20 "Expert Group on Climate Change Financing", Indonesia diharapkan dapat menjembatani beragam kepentingan dalam mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak di COP-15.

Apa yang akan ditetapkan dalam COP-15 mendatang menjadi dasar kekhawatiran negara-negara berkembang, karena dapat menjadi standar accepted yang mewajibkan negara berkembang melakukan pengurangan emisi. Dalam appointment tersebut, negara-negara berkembang merasa khawatir atas upaya untuk menggantikan komitmen negara maju dalam menurunkan emisi secara accumulated melalui pendekatan ambition sektoral.

Indonesia, menurut dia, mewakili negara berkembang menekankan pentingnya negara maju untuk memenuhi komitmen bantuan implementasi affairs adaptasi yang berbasis masyarakat dan ekosistem. Agus juga menjelaskan bahwa dampak negatif perubahan iklim terhadap ekosistem laut mengharuskan mayarakat internasional fokus pada upaya adaptasi di bidang kelautan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Sesuai mandat Deklarasi Kelautan Manado yang menginginkan dimensi kelautan menjadi bagian dari pembahasan perubahan iklim, Indonesia mengundang negara-negara yang tergabung dalam Sub Komisi Bersama Laut dan Perubahan Iklim ditambah negara-negara lain, seperti India, Australia, Kanada, Grenada dan Norwegia untuk memberikan dukungannya akan pentingnya konservasi laut serta isu kelautan dalam proses negosiasi perubahan iklim.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendapat dukungan bagi Indonesia dalam upaya pengarusutamaan dimensi kelautan dalam dokumen akhir COP-15 (Conferences of the Parties) UNFCCC di Copenhagen Denmark akhir tahun 2009.

Beberapa paragraf yang memuat rumusan-rumusan Deklarasi Kelautan Manado dipertahankan dalam pertemuan di Bonn, Jerman.

OPEC Minta kepentingan negara produsen minyak terwakili di Copenhagen

2009-09-09T18:59:00.000-07:00

WINA, KOMPAS.com - Kepentingan negara-negara produsen minyak harus terwakilkan pada pembicaraan perubahan iklim di KTT PBB pada Desember, presiden kartel minyak mentah OPEC mendesak pada, Rabu (9/9).

"Produsen minyak harus memastikan bahwa kepentingan mereka benar terwakili di pasca-perjanjian Kyoto," Jose Maria Botelho de Vasconcelos, kata menteri minyak Angola dan presiden OPEC saat ini. Para pemimpin dunia pada KTT iklim di Kopenhagen pada Desember akan mencoba untuk menyegel kesepakatan baru untuk memerangi perubahan iklim setelah persyaratan Protokol Kyoto berakhir tahun 2012.

Wahana Online Borneo 2020

2009-09-09T10:27:00.000-07:00

Sebuah wahana online baru di kalangan aktivis pro lingkungan di tanah air, Borneo 2020 Forum yang Anti Generasi Gelap pertama kali di beritahu bang Ambon pemilik situs rastafaraus plus pengelola kelompok belajar Bentang Alam seorang sahabat yang saya kenal saat merkunjung ke tempat kami di Aceh Lhokseumawe membantu mengajarkan perihal Management advice arrangement berbasis web/internet untuk kepentingan organisasi termasuk mengajak kami mengenal blogger lebih mesra lagi.. he.he.. :) seperti kekasih saja.

Silahkan teman-teman berkunjung dan bergabung di Forum Borneo2020 yang suka dengan topik diskusi lingkungan, persoalan tambang dan banyak informasi lain yang akan selalu menarik didiskusikan, saya juga telah bergabung disana tapi belum memulai apapun selain menuliskan posting ini untuk membantu promosi website Borneo2020 menuju 1 juta visitor di tahun 2010 nanti, semoga. jangan lupa kabarkan juga informasi ini kepada teman lain yang suka berdiskusi topik seputar lingkungan atau memulai topik apa saja yang dianggap pantas untuk didiskusikan bersama sahabat nusantara dalam wahana online Forum Borneo2020. Selamat bergabung

Cerita Lama yang tak kunjung usai

2009-09-07T19:31:00.000-07:00

North Aceh, kekesalan warga kembali memuncak saat jalan menuju kecamatan Sawang-Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara sepanjang 15 Kg tidak dikerjakan, padahal proyek pengaspalan dengan biaya RP.16 Milyar dari otsus 2009 tersebut telah di umumkan pemenang tandernya namun masyarakat belum melihat dimulainya pengaspalan jalan, sehingga saban hari warga yang bermukim di sepanjang jalan menghirup debu dari kendaraan yang lewat, masalah tersebut bukan 1 atau 2 tahun dirasakan oleh warga, sudah sejak 7 tahun lalu persoalan jalan belum diselesaikan.

Berita terkini yang dimuat Serambinews (05/9) memberitakan, pemblokiran jalan sudah terjadi sejak sepekan lalu dan pemblokiran telah mencapai 10 Km, warga hanya mengizinkan mobil ambulance, kendaraan roda, dan angkutan sembako, sedangkang kendaraan jenis truk tidak di izinkan lewat melintas di badan jalan tersebut. dan berita dari dinding salah seorang teman (warga sawang) di Facebook, mengatakan "Malam ini aku dikejar oleh kapolres, karena dituduh mengkordinatori aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga sawang, kawanku Sayet Azhar dan bang Wan ditangkap."

Cerita penangkapan, bukan lagi hal mengejutkan bagi masyarakat di Aceh lebih lagi bagi warga Sawang Aceh Utara, daerah ini memang dikenal sebagai zona rawan saat masa konflik perlawanan para pemberontak kala itu sangat kuat di daerah ini. namun, sudah genap 4 tahun cerita kelam itu berlalu dan telah masuk dalam episode pembangunan pasca Tsunami dan MoU Helsinki masyaraat sawang belum dapat merasakan fasilitas publik secara wajar. lebih lagi bila kita mengingat matrial mentah untuk pembangunan di kabupaten Aceh Utara sebagian besar berasal dari wilayah ini seperti, batu gunung, sungai, pasir, tanah timbun,dll, tapi pada tingkat kenyataannya pembangunan wilayah ini tidak diprioritas sama sekali bahkan lebih buruk dari wilayah kecamatan lain di kabupaten Aceh Utara, sungguh sebuah bentuk penjajah atas kawasan. inilah sebagian kecil cerita rakyat dari sudut utara propinsi Aceh yang dikenal luas sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia

Masdar City, kota hijau di gurun pasir

2009-09-06T09:11:00.000-07:00

Masdar yang dalam bahasa arab berarti sumber, yang dimaknai sebagai sumber untuk mewujudkan kemajuan dunia. Masdar City yang berjarak 17 km dari pusat kota Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab adalah kota yang dirancang menjadi kota ramah lingkungan dengan pembangunan energi terbarukan dari inovasi dibidang ilmu pengetahuan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan manusia.

Masdar City di rencanakan rampung pada tahun 2016 nanti, fase pembangunan pertama di tahun ini adalah pengerjaan kota seluas 6 Km2 untuk dapat dihuni oleh 45-50 ribu jiwa dan membangun 1.500 kantor, termasuk pabrik yang memprodusi barang-barang ramah lingkungan,

penduduk kota tidak akan di izinkan menggunakan mobil pribadi dikota ini, kecuali hanya bisa memanfaatkan transportasi umum yang disediakan, akan ada tembok yang menjaga kota dari tiupan angin gurun dan memungkinkan di jalan-jalan kota terpasang cerobong yang meniupkan udara sejuk, pembangunan yang pertama akan dilakukan adalah pembangkit listrik tenaga surya di salah satu bagian kota dengan kapasitas 40-60 megawatt dan dilanjutkan dengan pembangunan pembangkit listrik dan tambahan modul photovoltaic (sel surya) yang akan terpasang pada atap-atap rumah untuk penambahan energi hingga mencapai 130 megawatt. inovasi lainnya untuk pembangkin listrik yang dirancang adalah dengan menambah pohon-pohon elektrik yang menyerupai batang dengan baling-baling di sekeliling kota yang dapat menambah energi 20 megawatt, Masdar Burghal di rencanakan akan menjadi kota dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan hidrogen terbesar di dunia serta menjadi kota berteknologi tinggi ramah lingkungan.

Para ilmuan menyebutkan, walaupun wilayah Abu Dhabi memiliki sumberdaya minyak yang tergolong besar (8 persen dari jumlah minyak bumi dunia), namun cadangan minyak bumi tersebut akan habis 92 mendatang. sehingga rancang bangun masdar burghal menjadi dasar keinginan Abu Dhabi untuk menadi pendukung fanatik pada energi terbarukan. Untuk mendanai proyek ini, pemerintah Abu Dhabi akan melakukan monetisasi terhadap reduksi karbon di Masdar City. Pemerintah akan menginvestasikan dana sebesar 4 miliar dolar AS dan sisanya sebesar 18 miliar dolar AS akan didukung dengan berbagai jenis pembiayaan.

Source : Republika

Glaster berwujud wanita menangis

2009-09-05T13:01:00.000-07:00

Pencairan gunung es pada umumnya tidaklah jauh berbeda yang berada di kutup utara atau di kutup selatan, namun pemandangan yang muncul pada lapisan es di Austfonna yang terletak di Nordaustlandet di Kepulauan Svalbard, Norwegia sangatlah menakjubkan, seakan bongkahan gunung es tersebut berwujud paras wajah wanita yang menangis sedih, dan terus mengeluarkan air mata yang bermuara dilaut. Subhanallah.. Maha Suci Engkau ya Allah atas pertanda-pertanda yang Engkau tunjukkan.

Gambar "ibu bumi" yang menangis itu diambil seorang fotografer angkatan laut dan dosen lingkungan hidup Michael Nolan dalam sebuah pelayaran tahunan untuk mengamati gletser di Austfonna yang merupakan area lapisan es terbesar kedua di Eropa setelah Vatnajvkull di Islandia dan tergolong ketujuh tersebesar di dunia.
sumber :Kompas.com

Akses informasi REDD Indonesia lewat website

2009-09-05T08:19:00.000-07:00

Dalam rangka untuk mendalami pemahaman kita pada REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) saat ini telah diluncurkan situs yang menyediakan informsi mengenai REDD, situs yang beralamat www.redd-indonesia.org didukung dari kerja sama beberapa organisasi dunia antaranya Cifor (pusat penelitian kehutanan internasional), PILI (Pusat informasi lingkungan indonesia), Green Network, WWF-Indonesia dan Yayasan Pribadi David and Lucile Packard Foundation.

Skema REDD merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi 20 persen dari emisi gas rumah kaca yang berkaitan dengan hutan setiap tahunnya. menakisme REDD akan dimasukkan dalam agenda kesepakatan dalam Conference of Partirs (CoP) ke 15 di Kopenhagen, Denmark Desember mendatang. Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim tersebut akan sangat menentukan masa depan iklim global yang akan di putuskan oleh masing-masing pemimpin Negara maju termasuk Indonesia.

Simak informasi REDD di http://redd-indonesia.org/

Pangeran William Akan Bertindak Demi Iklim

2009-09-04T11:19:00.000-07:00

Pewaris kerajaan ingris setelah pangeran Charles, yaitu Pangeran William dalam Harian Inggris The Sun kemarin memberitakan ketertarikannya pada isu perubahan iklim demi keselamatan bumi, agenda besar yang pangeran William akan lakukan adalah akan bergabung dengan wartawan alam TV dan berencana membuka building sejarah alam yang akan menjadi tempat bagi 20 Juta jenis tanaman dan spesies serangga di Darwin, Australia. sebelum tertarik pada perkembangan perubahan iklim global, william juga pernah dijadikan simbol sebagai tokoh penyelamatan kehidupan cheat di Afrika, Tidak mengherankan bila hal ini dilakukan oleh seorang anak raja yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap sebuah kerajaan lebih-lebih pada kerajaan inggris.

Gempa Tasikmalaya ; sudah 33 orang meninggal dunia

2009-09-02T09:41:00.000-07:00

Gempa 7,3 Skala Richter dipastikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika tidak menimbulkan gelombang tsunami. Namun, gempa pukul 14.55 WIB yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat, itu telah merubuhkan banguna rumah penduduk hingga bangunan perkantoran sejauh berita ini di himpun,

korban jiwa telah mencapai 33 orang dan puluhan lainya luka-luka. secara terpisah Pemprov Jawa Barat melalui Gubernur akan segera mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 90 miliar menyusul gempa yang terjadi di beberapa wilayah di Jabar dana tersebut berasal dari pos bencana pemprov dan akan melakukan kunjungan di bencana.

Source : kompas.com, Detik.com, Tempointeraktif